Usut Penyelewengan Dana Korpri Banyuasin, Kejari Banyuasin Periksa 86 Saksi, Cecar Bendahara Korpri Tiap OPD

Reporter: Akda |

Editor: Dandy |

Jumat , 29 Mar 2024 - 22:42

PERIKSA SAKSI: Saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Pidsus Kejari Banyuasin, dalam kasus penyelewengan Dana Korpri Banyuasin. -FOTO: KEJARI BANYUASIN-

Kasus Penyelewengan Dana Korpri Banyuasin

BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID – Tersangka kasus penyelewengan dana Korpri Banyuasin tahun 2022-2023, belum bertambah. Meski Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin, sudah memeriksa higga puluhan orang saksi.

"Total keseluruhan saksi ada 86 orang yang sudah diperiksa,” kata Kajari Banyuasin Agus Widodo SH, melalui Kasi Pidsus Hendy SH, Jumat, 29 Maret 2024.

Saksi-saksi yang diperiksa, mulai dari Pengurus Korpri Kabupaten Banyuasin, Bendahara Korpri di setiap OPD Pemkab Banyuasin, pemilik toko yang terlampir di dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) dan penerima bantuan.

“(Penyidikan) masih terus berproses, setiap hari kerja kami periksa 8 orang saksi,” jelas Hendy. Pemeriksaan saksi-saksi itu bertujuan untuk kelengkapan berkas terkait setiap bulannya masing - masing bendahara Korpri tiap OPD, yang melakukan potongan iuran wajib Korpri yang berasal dari gaji para ASN/PNS se -Pemkab Banyuasin.

Iuran itu kemudian disetorkan ke Korpri Kabupaten Banyuasin. "Apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya. Rabu lalu, 27 Maret 2024, Kejari Banyuasin kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga ASN. Masing-masing berinisial NT, OM dan RY.

Termasuk memeriksa kembali, tersangka Bambang Gusriandi (mantan Sekretaris Korpri Banyuasin) dan Mirdayani (mantan Bendahara Korpri Banyuasin). “Pemeriksaan menumpang di kantor Kejari Palembang, Rabu (27/3). Tersangka didampingi penasihat hukumnya masing-msaing,” jelasnya.

usut penyelewengan dana korpri banyuasin, kejari banyuasin periksa 86 saksi, cecar bendahara korpri tiap opd                            kasus penyelewengan dana korpri banyuasin
banyuasin, sumateraekspres.id – tersangka kasus penyelewengan dana korpri banyuasin tahun 2022-2023, belum bertambah. meski seksi pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri (kejari) banyuasin, sudah memeriksa higga puluhan orang saksi. 
 
"total keseluruhan saksi ada 86 orang yang sudah diperiksa,” kata kajari banyuasin agus widodo sh, melalui kasi pidsus hendy sh, jumat, 29 maret 2024.  
 
saksi-saksi yang diperiksa, mulai dari pengurus korpri kabupaten banyuasin, bendahara korpri di setiap opd pemkab banyuasin, pemilik toko yang terlampir di dalam surat pertanggungjawaban (spj) dan penerima bantuan.
 
“(penyidikan) masih terus berproses, setiap hari kerja kami periksa 8 orang saksi,” jelas hendy. pemeriksaan saksi-saksi itu bertujuan untuk kelengkapan berkas terkait setiap bulannya masing - masing bendahara korpri tiap opd, yang melakukan potongan iuran wajib korpri yang berasal dari gaji para asn/pns se -pemkab banyuasin.
baca juga:konsisten beri perlindungan ketenagakerjaan, smbr raih paritrana award 2023
baca juga:siap lanjutkan jilid ii, yudha kembali digandeng enos 
 
iuran itu kemudian disetorkan ke korpri kabupaten banyuasin. "apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya. rabu lalu, 27 maret 2024, kejari banyuasin kembali  melakukan pemeriksaan terhadap tiga asn. masing-masing berinisial nt, om dan ry. 
 
termasuk memeriksa kembali, tersangka bambang gusriandi (mantan sekretaris korpri banyuasin) dan mirdayani (mantan bendahara korpri banyuasin). “pemeriksaan menumpang di kantor kejari palembang, rabu (27/3). tersangka didampingi penasihat hukumnya masing-msaing,” jelasnya.
 
pemeriksaan menumpang di kejari palembang, karena kedua tersangka ditahan di palembang sejak 14 maret 2024. bambang dititipkan penahanannya di rutan kelas i palembang, sedangkan mirdayani di lapas perempuan kelas iia palembang.
 
" nanti akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya, untuk tersangka bambang bersaksi untuk tersangka mirdayani, dan sebaliknya, "beber hendy. setelah berkas perkara kedua tersangka selesai, akan segera dikirim ke pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus.
 
kedua tersangka disangkakan melanggar primer pasal 2 ayat (1), atau subsider pasal 3 atau kedua pasal 8, jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp jo pasal 64 ayat (1 ) kuhp.
 
modus penyimpangan dana korpri banyuasin itu, mulai dari pemberian bantuan, pembelian barang fiktif, hingga penggunakan dana korpri di luar pertanggungjawaban dan aturan. sehingga menimbulkan kerugian negara, rp342 juta. 
baca juga:mosi tak percaya sudah clear
baca juga:psu tak menghambat pelantikan presiden, hamdan zoelva tak dampingi amin di sidang mk
informasi yang dihimpun dari berbagai sumber hingga internal kejari banyuasin, kedua tersangka melakukan pengeluaran dana pada desember 2022 sebesar rp49,5 juta. kemudian  januari 2023, pinjaman dana korpri sebesar rp60 juta, dan rp120 juta pagi pada mei 2023.
untuk alirannya di antaranya pada desember 2022, peruntukan dana itu di luar aturan korpri. seperti pencairan sebesar rp5 juta untuk bantuan reog ponorogo. lalu januari 2023, untuk biaya rumah sakit istri asisten setda banyuasin, bantuan keluarga besar di blitar, serta bantuan wayang kulit yang masing masing sebesar rp10 juta. 
kemudian, april 2023, juga peruntukannya di luar aturan korpri. yaitu untuk biaya operasi kanker istri pj sekda banyuasin (ketua korpri banyuasin), juga sebesar rp10 juta. 
ketika dikonfirmasi terkait data dan informasi tersebut, kajari banyuasin agus widodo sh,  melalui kasis pidsus hendy sh, tidak membantahnya. "tapi masih didalami oleh tim," akunya, kemarin.
baca juga:dapati mesin kurang takar, masih ambang batas wajar
baca juga:ramadan = gardu listrik
diketahui, tersangka bambang sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar rp229 juta, dan mirdayani sebesar rp113 juta. hendy menegaskan itu tidak menghapus tindak pidana yang terjadi. soal kemungkinan tersangka lain, hendy menunggu proses penyidikan dan persidangan.
peran dari tersangka bambang pada perkara ini, dia mengeluarkan dana korpri idak sesuai keputusan bupati banyuasin no.01/korpri/2023/ tentang pengesahan anggaran dasar rumah tangga korpri kabupaten banyuasin.
 
kemudian dia menggunakan dana kas korpri banyuasin tidak sesuai keputusan banyuasin no.56/kpts/korpri/2021 tentang pengelolaan perubahan iuran dan besaran peruntukan dana anggota korpri banyuasin. 
 
kemudian peranan tersangka mirdayani, yaitu pertanggungjawaban dana korpri kabupaten banyuasin tidak dikelola secara tertib, efisien dan transparan. serta tidak bertanggungjawab sesuai pasal 3 uu no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara.  (qda/air)