OJK Terbitkan POJK Emas, Lembaga Keuangan Wajib Patuhi Aturan Baru Ini!

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 15 Nov 2024 - 17:35

OJK Terbitkan POJK Emas, Lembaga Keuangan Wajib Patuhi Aturan Baru Ini!-Foto: OJK-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pada 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

POJK ini bertujuan untuk memberi pedoman kepada lembaga jasa keuangan (LJK) dalam melaksanakan kegiatan usaha terkait emas. Kegiatan tersebut mencakup Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan emas yang dilakukan oleh LJK.

Penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2024 merupakan salah satu langkah OJK untuk menciptakan regulasi yang dapat mengoptimalkan sektor emas di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendorong LJK untuk lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan emas. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan juga akan terjadi monetisasi emas yang saat ini tidak terpakai atau "idle" di masyarakat.

Cakupan dan Persyaratan Kegiatan Usaha Bulion

POJK ini mencakup berbagai aspek terkait penyelenggaraan kegiatan usaha bullion oleh LJK. Beberapa di antaranya adalah:

Cakupan Kegiatan Usaha Bulion: Mengatur tentang jenis kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh LJK, seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.

Persyaratan LJK: Mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LJK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha bullion, termasuk kualifikasi dan kemampuan lembaga yang bersangkutan.

Mekanisme Perizinan: POJK ini juga mengatur tentang proses perizinan yang harus dilalui oleh LJK sebelum dapat menjalankan kegiatan usaha bullion.

Pentahapan Pelaksanaan: LJK diwajibkan untuk mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan usaha emas ini, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Prinsip Kehati-hatian dan Tata Kelola yang Baik

ojk terbitkan pojk emas, lembaga keuangan wajib patuhi aturan baru ini!                            jakarta, sumateraekspres.id - pada 2024, otoritas jasa keuangan (ojk) resmi menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) nomor 17 tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulion.
pojk ini bertujuan untuk memberi pedoman kepada lembaga jasa keuangan (ljk) dalam melaksanakan kegiatan usaha terkait emas. kegiatan tersebut mencakup simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan emas yang dilakukan oleh ljk.
penerbitan pojk nomor 17 tahun 2024 merupakan salah satu langkah ojk untuk menciptakan regulasi yang dapat mengoptimalkan sektor emas di indonesia.
kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pvml) ojk, agusman, menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendorong ljk untuk lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan emas. dengan adanya pedoman ini, diharapkan juga akan terjadi monetisasi emas yang saat ini tidak terpakai atau "idle" di masyarakat.
baca juga:mengungkap sejarah dan kondisi terkini gunung anak krakatau: potensi bahaya yang terus mengintai
baca juga:bawaslu empat lawang berikan jaminan perlindungan kerja bagi petugas pemilu 
cakupan dan persyaratan kegiatan usaha bulion
pojk ini mencakup berbagai aspek terkait penyelenggaraan kegiatan usaha bullion oleh ljk. beberapa di antaranya adalah:
cakupan kegiatan usaha bulion: mengatur tentang jenis kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh ljk, seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.
baca juga:mau kerja di pertamina? ini 10 jurusan sarjana yang dicari bumn tersebut
baca juga:menguak fakta menarik timnas indonesia vs jepang, dari kemenangan telak hingga statistik terkini, simak yuk!
persyaratan ljk: mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ljk untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha bullion, termasuk kualifikasi dan kemampuan lembaga yang bersangkutan.
mekanisme perizinan: pojk ini juga mengatur tentang proses perizinan yang harus dilalui oleh ljk sebelum dapat menjalankan kegiatan usaha bullion.
pentahapan pelaksanaan: ljk diwajibkan untuk mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan usaha emas ini, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik
pojk ini juga mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha bullion yang dijalankan oleh ljk. selain itu, lembaga yang terlibat diwajibkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta manajemen risiko yang tepat. ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bullion dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sektor keuangan.
keamanan dan perlindungan konsumen
dalam hal ini, pojk nomor 17 tahun 2024 juga menekankan pentingnya penerapan beberapa program untuk melindungi konsumen dan mencegah tindak kejahatan. beberapa program yang diatur dalam regulasi ini meliputi:
anti pencucian uang (aml): ljk yang menyelenggarakan kegiatan usaha bullion wajib mematuhi aturan anti pencucian uang untuk mencegah penyalahgunaan transaksi emas untuk kegiatan ilegal.
pencegahan pendanaan terorisme (cft): ljk juga diharuskan untuk mengimplementasikan program untuk mencegah pendanaan yang berkaitan dengan terorisme.
pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (wmd): aturan ini turut mengatur tentang upaya pencegahan penyalahgunaan transaksi emas yang dapat berhubungan dengan proliferasi senjata pemusnah massal.
strategi antifraud dan perlindungan konsumen: ljk juga harus mengadopsi strategi antifraud yang efektif untuk menjaga kepercayaan konsumen dalam bertransaksi emas.
sistem pelaporan yang terstandarisasi
pojk ini juga menekankan pentingnya adanya sistem pelaporan yang baik dalam kegiatan usaha bullion. ljk diharapkan dapat menyusun laporan yang transparan dan terstruktur dengan jelas, yang akan membantu ojk dalam melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
masa berlaku pojk nomor 17 tahun 2024
peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi emas.
dengan adanya regulasi yang lebih jelas, ojk berharap ljk dapat lebih optimal dalam berperan sebagai jembatan antara kebutuhan emas masyarakat dengan potensi pasar yang ada.