Perbanyak Infrastruktur Layanan Dasar, Tuntaskan Kemiskinan, Stunting, dan Sanitasi Tak Layak

Reporter: Ardila |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 21 Mar 2024 - 19:14

FORUM RKPD : Sekda Provinsi Sumsel, SA Supriono bersama Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti (kiri), serta pejabat tinggi dalam forum RKPD Sumsel tahun 2025, kemarin.-Foto : KRIS SAMIAJI/SUMEKS -

Selain itu, masih kata Regina, menekan angka stunting melibatkan pihak ketiga misalnya Bank SumselBabel dengan menjadi bapak/ibu asuh seperti diterapkan di Pagar Alam, begitupun Muba dengan program inovasinya. "Kami harapkan semakin banyak daerah terlibat menekan stunting dengan berbagai program dimiliki," tegasnya.

Tak kalah penting, bagaimana menekan inflasi karena inflasi sangat mempengaruhi kemiskinan. "Naiknya angka inflasi akan berkolerasi terhadap garis kemiskinan , makanya semua indikator harus dijaga, tidak bisa hanya satu karena ini saling beririsian," tuturnya.

Untuk Gini Rasio Sumsel periode Maret tahun 2023 sebesar 0,338, lebih rendah dibanding nasional 0,388 dan ditargetkan perubahan RKPD 2023 sebesar 0,350. Terkait infrastruktur jalan pada tahun ini, angkanya turun dari kisaran 90-an persen menjadi 88,15 persen. Penurunan karena anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan terbatas. Nilainya tidak sebesar tahun sebelumnya. "Kalau jalan non status yang masih rusak ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan perbaikan," tuturnya.

Ia mencontohkan penangganan jalan non status mengusulkan ke provinsi menggunakan dana impres dari APBD provinsi dan kota. "Tahun depan akan ada kebijakan baru dari pemerintah berupa bantuan keuangan," ungkap dia.

Maka, kata Regina, arah kebijakan Pemprov Sumsel 2024-2026 yakni percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting, peningkatan kualitas SDM yang sehat, mandiri dan berdaya saing, penguatan ekonomi kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi, peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, mitigasi dan penanganan bencan, serta peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. (yun/fad)

perbanyak infrastruktur layanan dasar, tuntaskan kemiskinan, stunting, dan sanitasi tak layak                            palembang, sumateraekspres.id - pemprov sumsel masih punya sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan ekstrim hingga stunting. berdasarkan data, kemiskinan ekstrim per maret 2023 masih1,29 persen. walau ini sebenarnya sudah turun 1,89 persen dari posisi maret 2022 yang sebesar 3,19 persen atau 279,63 ribu jiwa dan menjadi penurunan tercepat di pulau sumatera.
hal tersebut diungkapkan kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) provinsi sumsel, regina ariyanti saat rkpd 2025 di kantor bappeda sumsel, kemarin. "iya, kemiskinan ekstrim yang ada di sumsel masih jadi pekerjaan rumah yang harus kita perhatikan bersama,” katanya, kemarin. 
apalagi, kata dia, kemiskinan ekstrem sumsel maret 2023 masih di atas capaian nasional dan tertinggi ke-12 di antara provinsi lainnya. pasca pandemi, tren kemiskinan sumsel mengalami penurunan menjadi 11,78 persen pada tahun 2023, sementara target rkpd 2023 berkisar 11,59-12,66 persen. "ada 3 kabupaten/kota yang angka kemiskinannya mencapai 1 digit yaitu pagar alam, banyuasin, dan oku timur," ulas dia.
kata dia, upaya menurunkannya melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti renovasi rumah tidak layak huni, akses sanitasi dan air bersih. "kita juga memanfaatkan data regsosek untuk penanggulangannya sehingga lebih tepat sasaran. upaya lain pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya, " ungkapnya. 
baca juga:tangani stunting, pemkab oku lakukan 2 terobosan ini! 
baca juga:perluas cakupan balita ditimbang, tangani stunting, bantu biaya transportasi posyandu
kemudian ipm sumsel tahun 2023 mencapai 73,18, meningkat 0,97 poin dibandingkan 2022 dan merupakan tahun keenam status ipm kategori “tinggi” walaupun capaian provinsi masih di bawah capaian nasional sebesar 74,39. "capaian ipm sumsel tahun 2023 telah mencapai target perubahan rkpd tahun 2023 yang sebesar 73,09. sebab di tingkat nasional, ipm sumsel masih berada di peringkat 14 terendah se-nasional dan peringkat ke-2 terendah di pulau sumatera," tegasnya. 
regina pun memamaparkan tingkat pengangguran terbuka (tpt) sumsel tahun 2018 -2023 berfluktuatif, namun capaiannya selalu lebih baik dari nasional. "tpt sumsel mengalami penurunan dari 2022 ke 2023, turun 0,52 persen menjadi 4,11 persen. hal ini terjadi juga pada rata-rata nasional yang turun 0,54 persen menjadi 5,32 persen pada 2023," ulas dia.
lalu indeks membangun desa (imd) menunjukan capaian positif dari 2019-2023. dari jumlah desa di sumsel 2.855 desa, tidak terdapat lagi desa sangat tertinggal. pada 2022 ke 2023 terjadi penurunan desa tertinggal yang semula 178 desa menjadi 58 desa atau berkurang 120 desa. kemudian desa berkembang dan maju juga menunjukkan pencapaian positif. "dari 2.855 desa di sumsel, komposisi paling banyak desa berkembang 68,79 persen atau 1.964 desa, kedua desa maju 25,67 persen atau 733 desa," papar dia.
sedangkan tren prevalensi stunting sumsel menunjukkan penurunan terbesar di indonesia yaitu 6,2 persen poin dari 24,8 persen tahun 2021 menjadi 18,6 persen tahun 2022.  pada 2022, 8 kabupaten/kota berada di bawah capaian provinsi dan 13 kabupaten/kota berada di bawah capaian nasional. "kasus stunting menjadi perhatian meski terjadi penurunan," tuturnya.
baca juga:pj bupati muara enim juga meluncurkan program inovasi piring emas untuk mengatasi stunting
baca juga:kuliah kerja nyata tematik 'bidadari' di desa jadi mulya, fokus desa digital dan pembentukan kader stunting
diakuinya, menurunkan angka stunting bukan perkara mudah, perlu kerja seluruh stakhlolder. apalagi selama kini kasus stunting berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai pentingnya gizi baik saat hamil maupun setelah hamil.  "penanganan stunting diupayakan dengan peningkatan anggaran. upaya pencegahan harus terus dilakukan, utamanya kepada para wanita sebelum dia menikah, " jelasnya. 
harus diakui, kemiskinan dan stunting serta sanitasi saling mempengaruhi. karena menurunkan stunting juga harus memperhatikan sanitasi dan air bersih. "makanya pak gubernur mencanangkan tiga gerakan sekaligus yakni mengentaskan kemiskinan ekstrem, stunting, dan sanitasi. gerakan ini berjalan serentak dan beriiringan,” bebernya.
selain itu, masih kata regina, menekan angka stunting melibatkan pihak ketiga misalnya bank sumselbabel dengan menjadi bapak/ibu asuh seperti diterapkan di pagar alam, begitupun muba dengan program inovasinya. "kami harapkan semakin banyak daerah terlibat menekan stunting dengan berbagai program dimiliki," tegasnya. 
tak kalah penting, bagaimana menekan inflasi karena inflasi sangat mempengaruhi kemiskinan. "naiknya angka inflasi akan berkolerasi terhadap garis kemiskinan , makanya semua indikator harus dijaga, tidak bisa hanya satu karena ini saling beririsian,"  tuturnya.
baca juga:pemkot prabumulih launching program bedah rumah tak layak huni, pemberian sanitasi dan penanganan stunting
baca juga:oki gencar turunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting dengan bedah 82 unit rumah dan bangun sanitasi
untuk gini rasio sumsel periode maret tahun 2023 sebesar 0,338, lebih rendah dibanding nasional 0,388 dan ditargetkan perubahan rkpd 2023 sebesar 0,350. terkait infrastruktur jalan pada tahun ini, angkanya turun dari kisaran 90-an persen menjadi 88,15 persen. penurunan karena anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan terbatas. nilainya tidak sebesar tahun sebelumnya. "kalau jalan non status yang masih rusak ada  beberapa alternatif yang bisa dilakukan perbaikan," tuturnya.
ia mencontohkan penangganan jalan non status mengusulkan ke provinsi menggunakan dana impres dari apbd provinsi dan kota. "tahun depan akan ada kebijakan baru dari pemerintah berupa bantuan keuangan," ungkap dia.
maka, kata regina, arah kebijakan pemprov sumsel 2024-2026 yakni percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting, peningkatan kualitas sdm yang sehat, mandiri dan berdaya saing, penguatan ekonomi kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi, peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, mitigasi dan penanganan bencan, serta peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. (yun/fad)