Yulian Gunhar Minta Tindaklanjuti Proses Illegal Mining

Reporter: Dudun |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 21 Mar 2024 - 13:51

Anggota DPR RI asal komisi VII, Yulian GUnhar. SH. MH., menyampaikan apresiasi kerja apparat kepolisian dengan menangkap supir angkut illegal mining di provinsi Sumatera Selatan tersebut. -Foto: Dudun/sumateraekspres.id-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kepolisian berhasil mengamankan 142 ton batubara ilegal dan enam supir truk di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim.

Operasi Illegal Mining dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel selama dua pekan terakhir di bulan Maret 2024.

Yulian Gunhar, anggota DPR RI dari Komisi VII, mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dalam menangkap supir illegal mining di Sumatera Selatan.

"Kita apresiasi kerja aparat kepolisian," kata Gunhar kepada media ini pada Kamis 21 Maret 2024.

Gunhar juga berharap ada proses tindak lanjut dari penangkapan supir, bukan hanya pada tingkat supir saja.

"Usut tuntas sampai ke pemilik tambang ilegal," tambahnya. Menurutnya, penting untuk juga menyelidiki oknum aparat yang membantu pemilik tambang ilegal.

Isu illegal mining sudah lama menjadi sorotan, namun belum ada langkah konkret untuk menghentikannya di Sumsel.

Gunhar mengingatkan bahwa masalah ini kompleks dan memengaruhi kehidupan masyarakat serta oknum aparat yang terlibat.

Dengan proses tindak lanjut yang transparan, Gunhar berharap illegal mining dapat benar-benar diatasi hingga ke pelaku intelektualnya.

Ini penting agar negara tidak dirugikan, karena ketika aktivitas tambang legal, kontribusi pajak dan pendapatan dari industri pertambangan akan masuk ke kas negara.

yulian gunhar minta tindaklanjuti proses illegal mining                            palembang, sumateraekspres.id - kepolisian berhasil mengamankan 142 ton batubara ilegal dan enam supir truk di kecamatan tanjung agung, muara enim.
operasi illegal mining dilakukan oleh subdit iv tipidter ditreskrimsus polda sumsel selama dua pekan terakhir di bulan maret 2024.
yulian gunhar, anggota dpr ri dari komisi vii, mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dalam menangkap supir illegal mining di sumatera selatan.
"kita apresiasi kerja aparat kepolisian," kata gunhar kepada media ini pada kamis 21 maret 2024. 
baca juga:hujan interupsi, yulian gunhar terpilih, aklamasi jadi ketua koni sumsel
baca juga:2 calon ketua koni sumsel bersaing, sama-sama sanggupi mahar rp500 juta. pilih asrul atau gunhar?
gunhar juga berharap ada proses tindak lanjut dari penangkapan supir, bukan hanya pada tingkat supir saja.
"usut tuntas sampai ke pemilik tambang ilegal," tambahnya. menurutnya, penting untuk juga menyelidiki oknum aparat yang membantu pemilik tambang ilegal.
isu illegal mining sudah lama menjadi sorotan, namun belum ada langkah konkret untuk menghentikannya di sumsel.
gunhar mengingatkan bahwa masalah ini kompleks dan memengaruhi kehidupan masyarakat serta oknum aparat yang terlibat.
baca juga:ungkap 21 kasus illegal mining, kapolda apresiasi polres muara enim
baca juga:illegal mining sekitar tower sutet , polisi amankan 30 orang, 7 alat berat
dengan proses tindak lanjut yang transparan, gunhar berharap illegal mining dapat benar-benar diatasi hingga ke pelaku intelektualnya.
ini penting agar negara tidak dirugikan, karena ketika aktivitas tambang legal, kontribusi pajak dan pendapatan dari industri pertambangan akan masuk ke kas negara.
sebelumnya, polisi telah menangkap 6 sopir truk yang mengangkut batubara ilegal dari tambang ilegal di tanjung agung, muara enim.
operasi illegal mining ini dilakukan oleh subdit iv tipidter ditreskrimsus polda sumsel dalam dua pekan terakhir, yakni pada tanggal 7 maret dan 17 maret 2024.
kasubdit iv tipidter, akbp bagus suryo wibowo,sik,mh, menyatakan bahwa keenam tersangka ditangkap di desa batu kuning, kecamatan baturaja barat, oku.
mereka mengakui telah beberapa kali membawa batubara ilegal dari tambang di muara enim dengan bayaran antara rp6 juta hingga rp10 juta per angkutan.
batubara tersebut rencananya akan diantar ke stockpile di cilegon, banten, dan cakung, jakarta timur.
keenam tersangka dijerat dengan pasal 161 uu no 3 tahun 2020 tentang perubahan uu no 4 tahun 1999 tentang mineral dan batubara (minerba), dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal rp100 miliar. (iol)