PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian perdagangan (Kemendag) mendorong adanya relaksasi terkait aturan pembatasan angkutan darat pada saat hari besar keagamaan nasional (HBKN). Relaksasi dalam bentuk pengecualian diharapkan bisa diberikan untuk distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) dan kebutuhan ekspor-impor.

"Untuk menghadapi Lebaran dan puasa, ini kami mengusulkan untuk air minum dalam kemasan karena ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam Rapat Koordinasi HBKN Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Menurut Isy, hal tersebut penting agar memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dalam negeri tetap tersedia. Apalagi saat HKBN Idul Fitri termasuk saat Natal dan Tahun Baru. Permintaan agar AMDK dikecualikan dari pembatasan angkutan darat pada saat HBKN juga telah disampaikan asosiasi karena berpendapat bahwa AMDK merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Kelangkaan pasokan AMDK pernah terjadi pada 2023 lalu ketika angkutan air minum dilarang melintas akibat terbentur SKB arus lalu lintas di libur hari raya. Saat itu, ketersediaan barang tidak bisa memenuhi permintaan yang meningkat.

BACA JUGA:Sekjen Kemendagri Minta BPD Perkuat Layanan Perbankan di Daerah, Ini Alasannya!

BACA JUGA:Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan, Irjen Kemendagri Imbau Kepala Daerah Lakukan Langkah Konkret

Kondisi itu diakui para pedagang telah merugikan aktivitas mereka karena kehilangan pemasukan lantaran terputusnya rantai pasokan. Lebih jauh lagi, pembatasan perlintasan terhadap AMDK juga membuat masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi. 

Begitu juga dengan pasokan ekspor-impor. Isy menjelaskan, apabila angkutan logistik ekspor-impor terhambat akibat pembatasan perlintasan maka berpotensi memperlambat atau menghentikan alur perdagangan.

Dia mengatakan kalau para pelaku usaha ekspor-impor peru tetap bisa mengirim barang secara efisien dan tepat waktu tanpa terkendala oleh pembatasan logistik. Dia melanjutkan, pengusaha juga perlu memenuhi kontrak dengan rekan bisnis mereka. 

"Karena kalau pembatasan yang selama dua minggu H-1 Lebaran dan H+1 Lebaran ada pembatasan pembatasan angkutan darat, tentu ini akan mengganggu proses pemenuhan kontrak bagi perusahaan perusahaan yang melakukan ekspor," katanya.

BACA JUGA:Harga Ecerat Tertinggi Minyakita Bakal Naik Usai Pemilu 2024, Ini Penjelasan Kemendag

BACA JUGA:Mantap Nih! Ratu Dewa Dapat Apresiasi Kemendagri Atas Laporan Evaluasi Capaian Kinerja yang Telah Dilakukan

Sebelumnya, kementerian perindustrian juga telah meminta agar AMDK dan ekspor impor dikecualikan dalam pembatasan logistik. Hal ini agar tidak merusak pertumbuhan industri yang saat ini sudah beranjak stabil akibat hantaman Covid-19 pada tahun-tahun sebelumnya. (jp/fad)