HEBOH! 3 Kantor Digeledah Jaksa Kejati Sumsel. Ternyata Terkait Kasus Ini

Reporter: Nanda |

Editor: Martha |

Jumat , 15 Mar 2024 - 17:30

Penyidik Pidsus Kejati Sumsel geledah salah satu ruangan di kantor BPN Sumsel, Jumat (15/3)..-foto: humaskejatisumsel-

Sebelum ini, ada juga kasus penerbitan SHM di hutan lindung di Pagaralam. jajaran Pidsus Kejari Pagaralam sudah membongkar dugaan mafia tanah penerbitan SHM di hutan lindung itu. Kemudian menahan tiga oknum pegawai BPN yang telah ditetapkan sebagai tersangkanya.

Mereka pernah bertugas di BPN Kota Pagaralam. Tersangka YAP saat ini dinas di BPN PALI, tersangka BW kini di BPN Empat Lawang, dan tersangka N kini di BPN Muara Enim.

Penahanan berlangsung 6 Maret 2024 lalu, setelah pemeriksaan sebagai tersangka. Ketiganya ditahan di di Kelas III Pagaralam.

Kepala Kejari Pagaralam Fajar, Mufti SH MH mengatakan, jika perkara kasus mafia tanah ini memang sudah masuk dalam tahap peyidikan.

"Kami sudah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam kasus ini," ujarnya. Dia menjelaskan, kasus mafia tanah penerbitan SHM di hutan lindung ini sejak 2017 hingga 2020.

"Para tersangka yang ditahan diduga kuat melakukan kesengajaan menerbitkan sertifikat tanah di hutan lindung," bebernya.

Ditambahkan Kasi Intelijen Kejari Pagaralam, Sosor Panggabean SH didampingi Kasi Pidsus Mery SH mengatakan, penerbitan SHM di kawasan hutan lindung Pagaralam tersebut melalui program pendaftaran tanah sistemstis lengkap (PTSL).

Penyidik menemukan, ada 4 SHM yang diterbitkan. Dari pemetaan lokasi, tanah itu berada di wilayah Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara.

"Tiga SHM diterbitkan pada 2017 dan 1 SHM diterbitkan tahun 2020," ujar Mery. Luas lahan hutan lindung yang disulap jadi kebun antara 0,5 hektare hingga 1,5 hektare.

Untuk memastikan SHM berlokasi di kawasan hutan lindung, penyidik Kejari bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel melakukan penghitungan titik koordinat di 4 lokasi SHM tersebut.

heboh! 3 kantor digeledah jaksa kejati sumsel. ternyata terkait kasus ini                            palembang,sumateraekspres.id-tim penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) menggeledah tiga kantor  sekaligus. tentu saja terait dugaan tindak pidana korupsi.
tiga kantor yang digeledah tim penyidik pidsus kejati sumsel yakni kantor dinas kehutanan (dishut) provinsi sumsel di jalan kolonel h. barlian nomor 25 kota palembang.
lalu, kantor badan pertanahan nasional (bpn) wilayah provinsi sumsel di jalan pom ix kampus nomor 1296 kota palembang. terakhir, kantor dinas perkebunan (disbun) provinsi sumsel di jalan jenderal sudirman km. 3.5 nomor 563 kota palembang.
penggeledahan yang berlangsung sejak pagi, jumat (15/3) itu dibenarkan kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh.
baca juga:kejati geledah rumah tersangka korupsi, tak disangka mobilnya seperti ini
baca juga:geledah rumah mantan kades bukit batu di 3 lokasi, kejari oki temukan dokumen terkait perkara, apa saja?
ia menjelaskan, penggeledahan di tiga kantor tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi penerbitan surat penguasaan hak (sph) untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah kabupaten musi rawas.
dugaan korupsi itu berlangsung sejak 2010 sampai dengan 2023. "penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penggeledahan kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan nomor : print-477/l.6.5/fd.1/03/2024 tanggal 06 maret 2024,” kata vanny.
selain itu, ada surat penetapan pengadilan negeri palembang no.17/penpid.sus-tpk-gld/2024/pn plg tanggal 14 maret 2024. 
vanny menyebutkan, dalam penggeledahan yang dilaksanakan, tim penyidik berhasil menyita sejumlah data maupun dokumen serta surat dan benda lainnya yang dianggap perlu.
baca juga:3,5 jam geledah kantor pajak palembang, petugas kejati sumsel angkut barang-barang ini
baca juga:geledah kediaman kadishub dan kasubag, kejari prabumulih sita dokumen penting
data dan dokumen itu berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan surat penguasaan hak (sph) untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah kabupaten musi rawas provinsi sumsel tahun 2010 sampai 2023 yang tengah disidik kejati sumsel.
"kegiatan penggeledahan di ketiga tempat tersebut berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. dokumen-dokumen hasil sitaan dibawa ke kejati sumsel untuk selanjutnya dilakukan penelitian yang nantinya guna memenuhi alat bukti,” pungkasnya.
sebelum ini, ada juga kasus penerbitan shm di hutan lindung di pagaralam. jajaran pidsus kejari pagaralam sudah membongkar dugaan mafia  tanah penerbitan shm di hutan lindung itu. kemudian menahan tiga oknum pegawai bpn yang telah ditetapkan sebagai tersangkanya.
mereka pernah bertugas di bpn kota pagaralam. tersangka yap saat ini dinas di bpn pali, tersangka bw kini di bpn empat lawang, dan tersangka n kini di bpn muara enim.
baca juga:kasus korupsi penjualan asrama mahasiswa sumsel di yogyakarta, kejati geledah rumah saksi zt
baca juga:kejari prabumulih geledah kantor dishub prabumulih dalam kasus perjalanan fiktif
penahanan berlangsung 6 maret 2024 lalu, setelah pemeriksaan sebagai tersangka. ketiganya ditahan di di kelas iii pagaralam.
kepala kejari pagaralam fajar, mufti sh mh mengatakan, jika perkara kasus mafia tanah ini memang sudah masuk dalam tahap peyidikan.
"kami sudah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam kasus ini," ujarnya. dia menjelaskan, kasus mafia tanah penerbitan shm di hutan lindung  ini sejak 2017 hingga 2020. 
"para tersangka yang ditahan diduga kuat melakukan kesengajaan menerbitkan sertifikat tanah di hutan lindung," bebernya.
baca juga:kejari geledah rumah komisioner bawaslu
baca juga:kantor dinsos prabumulih digeledah kejaksaan
ditambahkan kasi intelijen kejari pagaralam, sosor panggabean sh didampingi kasi pidsus mery sh mengatakan, penerbitan shm di kawasan hutan lindung pagaralam tersebut melalui program pendaftaran tanah sistemstis lengkap (ptsl).
penyidik menemukan, ada 4  shm yang diterbitkan. dari pemetaan lokasi, tanah itu berada di wilayah agung lawangan, kecamatan dempo utara.
"tiga shm diterbitkan pada 2017 dan 1 shm diterbitkan tahun 2020," ujar mery. luas  lahan hutan lindung yang disulap jadi kebun antara 0,5 hektare hingga 1,5 hektare.
untuk memastikan shm berlokasi di kawasan hutan lindung, penyidik kejari bersama balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) dan dinas kehutanan provinsi sumsel melakukan penghitungan titik koordinat di 4 lokasi shm tersebut.
baca juga:kejati geledah kantor koni sumsel, bagian keuangan jadi sasaran
baca juga:pelajari dokumen penggeledahan  sebelum penetapan tersangka
"setelah melibatkan tim bahwa dibenarkan bpkh jika shm masuk hutan lindung " ucap dia. hal ini menyebabkan aset negara berkurang. "adapun kerugian negara rp800 jutaan berdasarkan taksiran tim ahli," ujar dia. (*/ald)