Bakal Batasi Pertalite Mobil-Motor

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 12 Mar 2024 - 21:05

BAKAL DIBATASI: Antrean panjang sepeda motor hendak mengisi Pertalite pada salah satu SPBU di Palembang. Persoalan ini belum kelar, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM subsidi itu di tahun ini.-Foto : KRIS SAMIAJI/SUMEKS -

PALEMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite. Beleid aturan itu bakal rampung dalam waktu dekat.

Skenarionya, untuk mobil, ada dua usulan yang diajukan. Pertama, melarang semua kendaraan roda empat plat hitam mengonsumsi Pertalite. Skenario kedua, hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh membeli Pertalite. Sedangkan untuk sepeda motor, hanya yang berkapasitas di bawah 150 cc masih boleh membeli Pertalite.⁣

Rencana pemerintah itu mendapat respons masyarakat pemilik kendaraan bermotor. “Kenapa selalu keluar kebijakan yang membatasi, itu sama saja buat susah masyarakat. Coba selesaikan saja dulu masalah antrean panjang beli Solar dan Pertalite di SPBU,” ujar Hendra, warga Palembang, kemarin. Dia termasuk yang menolak rencana pembatasan pembelian Pertalite itu.

Ia mengatakan, selalu saja pemerintah beralasan agar penyaluran BBM tepat sasaran. Tapi yang jadi korban tetap saja masyarakat. “Kalau memang kurang minyak mentahnya, kenapa tidak dilegalkan tambang-tambang minyak ilegal supaya menambah pasokan minyak mentah. Berapa banyak itu minyak lari entah ke mana,” cetusnya.

Ia mengikuti informasi seputar tambang minyak ilegal ini. Menurutnya, sudah banyak perjuangan pemda hingga kepolisian dan beberapa instansi terkait untuk mendorong agar tambang ilegal terutama di wilayah Muba dilegalkan. “Tapi sampai sekarang masih terjadi dan tidak juga diakomodir. Padahal, banyak produksi minyaknya. Itu semua masuk pasaran gelap,” tutur dia.

Belum lagi, penyelewengan-penyelewengan dalam pendistribusian minyak yang harusnya untuk masyarakat. “Itu ribuan liter. Bukan sekali dua kali kasusnya. Hal-hal yang seperti ini harusnya jadi konsen pemerintah, Pertamina dan aparat. Bukan malah buat kebijakan yang ujung-ujungnya buat susah,” kata Hendra.

Suara penolakan juga datang dari Eni, warga Baturaja, OKU. Menurutnya, jika memang ke depan kendaraan pribadi khususnya mobil pelat hitam tidak boleh beli Pertalite, semestinya BBM nonsubsidi bisa disesuaikan harganya.

"Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax jangan mahal," ujar Eni. Dengan kata lain, butuh aturan penyesuaian untuk selain Pertalite jika pembatasan BBM subsidi itu mulai diberlakukan.

Terpisah, pengawas lapangan SPBU BIL di Baturaja, Leo Saputra menyampaikan, pihaknya belum mengetahui rencana pembatasan pembelian Pertalite tersebut. "Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Pertamina," kata dia.

Disampaikan Leo, saat ini untuk Pertalite masih bisa dibeli seluruh jenis kendaraan. Sedangkan untuk solar, seluruh kendaraan yang memiliki QR code masih bisa membeli solar subsidi itu.

bakal batasi pertalite mobil-motor                            palembang – kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) akan menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi, yakni pertalite. beleid aturan itu bakal rampung dalam waktu dekat.
skenarionya, untuk mobil, ada dua usulan yang diajukan. pertama, melarang semua kendaraan roda empat plat hitam mengonsumsi pertalite. skenario kedua, hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh membeli pertalite. sedangkan untuk sepeda motor, hanya yang berkapasitas di bawah 150 cc masih boleh membeli pertalite.⁣
rencana pemerintah itu mendapat respons masyarakat pemilik kendaraan bermotor. “kenapa selalu keluar kebijakan yang membatasi, itu sama saja buat susah masyarakat. coba selesaikan saja dulu masalah antrean panjang beli solar dan pertalite di spbu,” ujar hendra, warga palembang, kemarin. dia termasuk yang menolak rencana pembatasan pembelian pertalite itu.
ia mengatakan, selalu saja pemerintah beralasan agar penyaluran bbm tepat sasaran. tapi yang jadi korban tetap saja masyarakat. “kalau memang kurang minyak mentahnya, kenapa tidak dilegalkan tambang-tambang minyak ilegal supaya menambah pasokan minyak mentah. berapa banyak itu minyak lari entah ke mana,” cetusnya.
baca juga:bahas wacana pembatasan pertalite
baca juga:hapus pertalite klaim demi lingkungan
ia mengikuti informasi seputar tambang minyak ilegal ini. menurutnya, sudah banyak perjuangan pemda hingga kepolisian dan beberapa instansi terkait untuk mendorong agar tambang ilegal terutama di wilayah muba dilegalkan. “tapi sampai sekarang masih terjadi dan tidak juga diakomodir. padahal, banyak produksi minyaknya. itu semua masuk pasaran gelap,” tutur dia.
belum lagi, penyelewengan-penyelewengan dalam pendistribusian minyak yang harusnya untuk masyarakat. “itu ribuan liter. bukan sekali dua kali kasusnya. hal-hal yang seperti ini harusnya jadi konsen pemerintah, pertamina dan aparat. bukan malah buat kebijakan yang ujung-ujungnya buat susah,” kata hendra.
suara penolakan juga datang dari eni, warga baturaja, oku. menurutnya, jika memang ke depan kendaraan pribadi khususnya mobil pelat hitam tidak boleh beli pertalite, semestinya bbm nonsubsidi bisa disesuaikan harganya.
"harga bbm nonsubsidi seperti pertamax jangan mahal," ujar eni. dengan kata lain, butuh aturan penyesuaian untuk selain pertalite jika pembatasan bbm subsidi itu mulai diberlakukan.
terpisah, pengawas lapangan spbu bil di baturaja, leo saputra menyampaikan, pihaknya belum mengetahui rencana pembatasan pembelian pertalite tersebut. "sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pertamina,"  kata dia.  
baca juga:revolusi bahan bakar: tahun 2024 pertalite lenyap. ini penggantinya!
baca juga:berikut prediksi harga bbm pengganti pertalite
disampaikan leo, saat ini untuk pertalite masih bisa dibeli seluruh jenis kendaraan. sedangkan untuk solar, seluruh kendaraan yang memiliki qr code masih bisa membeli solar subsidi itu. 
tapi, untuk kendaraan pribadi roda empat, maksimal pembelian solar hanya 60 liter per hari. sedangkan angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter. untuk  angkutan umum roda 6 atau lebih maksimal 200 liter solar per hari. 
yudi, pengendara mobil di kota lubuklinggau mengatakan, jika mengikuti arah kebijakan pemerintah, tampak jika konsumsi bbm akan terus dikurangi. "kita masyarakat beli bbm tunai, tapi katanya merugi. itu artinya pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik dan maksimal," katanya.
menurutnya, sudah banyak yang memprediksi ini bakal terjadi. harga bbm akan terus dipaksa naik. akan banyak terjadi pembatasan. “seperti waktu pemerintah mau menghilangkan minyak tanah maupun bensin. lama lama kita dipaksa tidak menggunakan bbm subsidi yang ada sekarang,” bebernya.
bisa jadi subsidi pemerintah dialihkan ke motor atau mobil listrik yang pakai baterai. tidak menutup kemungkinan, ke depan hanya beberapa produk bbm saja yang bisa diperjualbelikan.
baca juga:kabar teranyar: pertamina bakal hapus pertalite, ini bbm penggantinya
baca juga:angkut 34 jeriken pertalite, diduga ngecor dari spbu
"mungkin pikiran pemerintah lebih untung jual ke luar dari pada dalam negeri. hasilnya lebih besar. kalau jual di dalam negeri, dapatnya sedikit, harus subsidi lagi," ucap yudi.
menteri esdm, arifin tasrif mengatakan, target penyelesaian revisi peraturan presiden (perpres) nomor 191 tahun 2014  seiring dengan rencana pemerintah untuk menahan harga bbm dan tarif listrik tidak naik sampai juni 2024. 
“targetnya tahun ini harus jalan. dalam beberapa bulan ini lah selesai karena sudah setahun drafnya,” kata arifin. menurutnya, revisi beleid itu diharapkan dapat memperbaiki target serta realisasi penyaluran subsidi bbm secara nasional. 
ia menegaskan, pemerintah bakal tetap memastikan subisidi disalurkan untuk moda transportasi yang strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “umumnya yang dikasih solar itu kendaraan pengangkut bahan pangan, bahan pokok, dan angkutan umum supaya tidak menambah beban masyarakat yang memerlukan,” imbuh dia. 
sudah beberapa kali kementerian esdm menyampaikan kekhawatiran ihwal mandeknya pembahasan revisi perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bbm. sebab, hal itu bakal membuat kuota konsumsi bbm subsidi jebol setiap akhir tahun. 
usulan revisi perpres yang mengatur tata niaga bbm itu sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. namun, hingga saat ini, kementerian esdm tidak juga mendapat persetujuan izin prakarsa dari kementerian sekretariat negara (kemensetneg). 
baca juga:pembuat pertalite palsu ajak polisi kucing-kucingan
baca juga:inovasi pertalite smpn 30 palembang
sebelumnya, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga bbm hingga juni 2024 dalam rapat kabinet, senin (26/2) lalu.
airlangga menyampaikan dengan ini pemerintah akan kembali menyalurkan belanja subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. “sudah diputuskan, tidak ada kenaikan listrik dan bbm sampai juni, baik itu subisdi dan non-subsidi,” tegasnya.
pt pertamina patra niaga sendiri masih menunggu revisi perpres tersebut. "prinsipnya, kami sebagai operator siap mendukung apa yang menjadi penugasan dari regulator (pemerintah)," kata sekretaris perusahaan pertamina patra niaga irto ginting. (*/bis/zul)