Daerah Mengeluh Kurang Dokter, Menumpuk di Kota Besar

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 27 Feb 2024 - 22:00

Kadinkes OKU, Dedi Wijaya menyampaikan faskes puskesmas seluruhnya sudah terpenuhi dokter umum. “Perekrutan PPPK sebelumnya memenuhi formasi dokter pada 18 puskesmas. Namun untuk dokter spesialis ini sering tak ada pelamar, tapi tetap terus kita usulkan pada formasi penerimaan CPNS-PPPK,” jelasnya.

Sebelumnya yang kosong pelamar PPPK kesehatan di RSUD dr Ibnu Sutowo Baturaja yakni 6 formasi kebutuhan dokter spesialis (formasi umum). Direktur RSUD dr Ibnu Sutowo Baturaja, dr Rynna Dyana menyampaikan masalah tunjangan bagi dokter spesialis tertentu cukup besar. Kalau TPP semua antara Rp10-15 juta/bulan. Belum termasuk gaji dan jasa medis.

Jika tidak dianggarkan Pemkab OKU, maka dibayar insentif dari RSUD yang besarnya maksimal Rp15 juta. Namun ini tergantung juga dengan jumlah dokter dan beban kerjanya. Tidak bisa diberikan merata. Ketua IDI OKU dr Miliyandra SPOG berharap dokter spesialis banyak bergabung ke Kabupaten OKU sehingga pelayanan kesehatan semakin baik.

“Mengenai kenapa belum ada pelamar dokter spesialis tertentu, kemungkinan karena ada keinginan masing-masing rekan dokter. Alasan detail yang kita belum tahu," ujarnya.

Ketua IDI Wilayah Sumsel, Dr Abla Ghanie, SPTHT-KL (K) FICS mengatakan total dokter di Sumsel sebanyak 4.564 orang. "Jumlah itu tidak kurang, hanya distribusi tidak merata," ujarnya. Ia mengatakan, yang mengatur penetapan dokter bukan IDI. "Terkait dokter yang sekolah biaya sendiri, tentu berhak menentukan di mana bertugas. Kecuali dibiayai daerah atau kiriman daerah akan kembali ke daerah sesuai kebutuhannya," jelasnya.

Ia mengatakan, daerah yang membutuhkan dokter juga harus menyiapkan sarana prasarana sesuai profesinya. "Kalau di Sumsel sudah lumayan baik untuk fasilitas yang ada," jelasnya. Hampir semua daerah sudah punya tenaga kesehatan, dari umum sampai bedah, spesialis penyakit dalam anak, obgin, dan lainnya.

Diketahui, untuk kondisi ketenagaan rumah sakit di Sumsel, terdapat RSUD lengkap 4, pelayanan dasar 3, pelayanan penunjang di Provinsi Sumsel sebanyak 14 RSUD (47 persen), sedangkan RSUD yang belum lengkap sebayak 16 RSUD (53 persen). "Total ada 30 RSUD," ujarnya.

Sementara kondisi ketenagaan di puskesmas, terdapat lengkap 9 jenis nakes puskesmas di Provinsi Sumsel. Sebanyak 4 puskesmas (1,15 persen) yang terdiri dari 1 kabupaten OKI (PKM Bumi Arjo dan PKM Kerta). Dua Kabupaten Muara Enim (PKM Belida Darat), Tiga Kota Pagaralam (PKM Pengandonan). "Sedangkan puskesmas yang sudah memiliki tenaga dokter sebanyak 344 puskesmas (98,85 persen)," tandasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI), dr Adib Khumaidi SpOT menjelaskan jika menggunakan rasio 1,12 per 1.000 penduduk maka Indonesia membutuhkan 250 ribu dokter umum. Kondisi saat ini, ada kekurangan 96.143 dokter umum.

Adib menilai keberadaan dokter umum di Indonesia tidak merata. Di provinsi besar, jumlah dokternya lebih banyak. Ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi kecil (lihat grafis, Red). “Tapi kita tidak bisa menghitung dari sisi proporsi. Harus menghitung berdasarkan rasio jumlah penduduk di setiap wilayah,” ungkapnya.

Adib menegaskan jika melihat rasio jumlah penduduk dan jumlah dokter, Jawa Barat dan Jawa Timur masih kekurangan dokter. Jumlah penduduk di Jawa Barat 49,94 juta jiwa dan Jawa Timur 39,74 juta jiwa. Sementara dokter di Jawa Barat jumlahnya 22.443 orang dan Jawa Timur 16.348 dokter.

daerah mengeluh kurang dokter, menumpuk di kota besar                            palembang, sumateraekspres.id – hasil diskusi kementerian kesehatan, bappenas, dan ikatan dokter indonesia, rasio dokter spesialis di indonesia 0,28 dan dokter umum 1,12 per 1.000 penduduk. itu artinya, terjadi kekurangan 96.143 dokter umum. kondisi ini terbukti banyak dialami berbagai daerah, termasuk di provinsi sumsel. kekurangan dokter masih menjadi persoalan klasik yang tak tuntas-tuntas sejak dulu. 
di lahat contohnya, beberapa faskes bahkan tak memiliki dokter seperti puskesmas tanjung sakti pumi. “bukan hanya kekurangan dokter spesialis, tapi juga dokter umum karena ada fasilitas kesehatan (faskes) tak memiliki dokter sama sekali,”  ujar kepala dinas kesehatan lahat taufiq m putra melalui kabid yankes ubaidillah. 
ia memperkirakan ada sekitar 35 faskes di lahat yang kekurangan dokter umum dan spesialis tersebut. “puskesmas tanjung saktu pumi itu kosong, tahun lalu sudah kita buka penerimaan untuk dokter di puskesmas tersebut tapi belum dapat," ujarnya, kemarin. kondisi kekurangan dokter ini tentu kurang bagus bagi masyarakat, karena akhirnya mereka yang memilih berobat ke dokter harus ke daerah lain, bahkan sampai ke pagaralam.
“total kita kekurangan dokter umum sekitar 20 dokter. beberapa puskesmas juga idealnya punya 3-4 dokter, sementara untuk spesialis di rs tanjung tebat butuh sekitar 8 dokter spesialis dasar maupun pengembangan," ungkapnya.
baca juga: penuhi layanan kesehatan, indonesia butuh sekitar 7.400 dokter spesialis
baca juga:persebaran tak merata, indonesia masih butuh 96 ribu dokter umum
kades sidang panjang tanjung sakti pumi, patra jaya mengungkapkan tidak adanya dokter umum di tanjung sakti pumi menjadi permasalahan bagi masyarakat. “kita kalau berobat yang ringan biasanya jampi- jampi air putih atau beli obat warung, tapi kalau berat berobat ke pagaralam atau kota lahat,” tuturnya. 
tak hanya lahat, pemkab muara enim pun butuh banyak dokter umum, gigi, dan spesialis. “kita pun kekurangan dokter, tapi setiap kali buka  penerimaan selalu sepi peminat mungkin karena di daerah, padahal ada insentif terutama untuk dokter spesialis,” ujar kepala dinkes muara enim, dr eni zatila mkm, kemarin. bahkan saat ini di puskesmas benakat itu tidak ada dokter umum. total muara enim membutuhkan sekitar 35 dokter umum, 14 dokter gigi, dan 23 dokter spesialis. 
khusus spesialis, lanjutnya, pihaknya butuh spesialis dasar seperti anak, bedah, penyakit dalam, obgyn, dan anastesi. “saat ini untuk dokter spesialis yang ada di 3 rsud, yakni di gelumbang, lubai ulu, dan semendo darat laut (sdl),” tuturnya. pihaknya terus berupaya menambah jumlah dokter dengan kembali mengusulkan formasi cpns maupun pppk untuk dokter. "untuk dokter spesialis kami siapkan tunjangan atau insentif rp25 juta per bulan," ungkapnya. 
kepala dinkes banyuasin, dr rini pratiwi mkes mengatakan pihaknya mengentaskan kekurangan dokter lewat program dokter masuk desa. "program itu nantinya dapat mencakup 304 desa/kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan kabupaten banyuasin. semua desa bakal didatangi dokter masuk desa, terutama daerah sulit terjangkau, sesuai jadwalnya," ucapnya. 
sebenarnya, program yang menjangkau daerah tidak terlayani dokter ini telah berjalan hampir lima tahun dan berhasil mendapatkan penghargaan asosiasi dinas kesehatan (adinkes). “dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan (nakes) di setiap puskesmas bertanggung jawab terhadap desa-desa sekitarnya. jadi tidak ada lagi kata masyarakat tidak terlayani," jelasnya. dokter masuk desa melakukan pemeriksaan ibu hamil, orang sakit, memberikan bantuan bagi anak balita untk pencegahan stunting, mengedukasi perilaku sehat, dan lainnya.
baca juga:7.000 lebih dokter magang di korea selatan mogok kerja.
baca juga:perundungan pelajar binus libatkan anak eks dpr dan dokter spesialis, selain anak vincent rompies 
abdul rahman, kepala desa damar wulan, kecamatan air salek mengatakan saat hendak berobat warga biasa ke poskesdes karena ada bidannya. bisa juga ke puskesmas yang berada di jalur 10. “puskesmas ini sudah ada dokternya cuma jaraknya lumayan jauh sekitar 18 km," katanya. 
kadinkes oku, dedi wijaya menyampaikan faskes puskesmas seluruhnya sudah terpenuhi dokter umum. “perekrutan pppk sebelumnya memenuhi formasi dokter pada 18 puskesmas. namun untuk dokter spesialis ini sering tak ada pelamar, tapi tetap terus kita usulkan pada formasi penerimaan cpns-pppk,” jelasnya. 
sebelumnya yang kosong pelamar pppk kesehatan di rsud dr ibnu sutowo baturaja yakni 6 formasi kebutuhan dokter spesialis (formasi umum). direktur rsud dr ibnu sutowo baturaja, dr rynna dyana menyampaikan masalah tunjangan bagi dokter spesialis tertentu cukup besar. kalau tpp semua antara rp10-15 juta/bulan. belum termasuk gaji dan jasa medis. 
jika tidak dianggarkan pemkab oku, maka dibayar insentif dari rsud yang besarnya maksimal rp15 juta. namun ini tergantung juga dengan jumlah dokter dan beban kerjanya. tidak bisa diberikan merata. ketua idi oku dr miliyandra spog berharap dokter spesialis banyak bergabung ke kabupaten oku sehingga pelayanan kesehatan semakin baik. 
“mengenai kenapa belum ada pelamar dokter spesialis tertentu, kemungkinan karena ada keinginan masing-masing rekan dokter. alasan detail yang kita belum tahu," ujarnya.
baca juga:menhan prabowo bangga unhan ri cetak sejarah luluskan 75 sarjana kedokteran militer
baca juga:karang gigi bikin nggak pd? jangan khawatir, ini 8 cara alami menghilangkan karang gigi, tanpa perlu ke dokter
ketua idi wilayah sumsel, dr abla ghanie, sptht-kl (k)  fics mengatakan total dokter di sumsel sebanyak 4.564 orang. "jumlah itu tidak kurang, hanya distribusi tidak merata," ujarnya. ia mengatakan, yang mengatur penetapan dokter bukan idi. "terkait dokter yang sekolah biaya sendiri, tentu berhak menentukan di mana bertugas. kecuali dibiayai daerah atau kiriman daerah akan kembali ke daerah sesuai kebutuhannya," jelasnya. 
ia mengatakan, daerah yang membutuhkan dokter juga harus menyiapkan sarana prasarana sesuai profesinya. "kalau di sumsel sudah lumayan baik untuk fasilitas yang ada," jelasnya. hampir semua daerah sudah punya tenaga kesehatan, dari umum sampai bedah, spesialis penyakit dalam anak, obgin, dan lainnya.  
diketahui, untuk kondisi ketenagaan rumah sakit di sumsel, terdapat rsud lengkap 4, pelayanan dasar 3, pelayanan penunjang di provinsi sumsel sebanyak 14 rsud (47 persen), sedangkan rsud yang belum lengkap sebayak 16 rsud (53 persen). "total ada 30 rsud," ujarnya. 
sementara kondisi ketenagaan di puskesmas, terdapat lengkap 9 jenis nakes puskesmas di provinsi sumsel. sebanyak 4 puskesmas (1,15  persen) yang terdiri dari 1 kabupaten oki (pkm bumi arjo dan pkm kerta). dua kabupaten muara enim (pkm belida darat), tiga kota pagaralam (pkm pengandonan). "sedangkan puskesmas yang sudah memiliki tenaga dokter sebanyak 344 puskesmas (98,85 persen)," tandasnya.
ketua umum pengurus besar idi (pb idi), dr adib khumaidi spot menjelaskan jika menggunakan rasio 1,12 per 1.000 penduduk maka indonesia membutuhkan 250 ribu dokter umum.  kondisi  saat ini, ada kekurangan 96.143 dokter umum.
baca juga:panduan penanganan penyakit umum dan pemberian obat pada iguana: ingat, tetap konsultasi ke dokter hewan ya! 
baca juga:kapan sebaiknya membawa anak ke dokter gigi untuk pertama kalinya? simak yuk jawabannya
adib menilai keberadaan dokter umum di indonesia tidak merata. di provinsi besar, jumlah dokternya lebih banyak. ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi kecil (lihat grafis, red). “tapi kita tidak bisa menghitung dari sisi proporsi. harus menghitung berdasarkan rasio jumlah penduduk di setiap wilayah,” ungkapnya. 
adib menegaskan jika melihat rasio jumlah penduduk dan jumlah dokter, jawa barat dan jawa timur masih kekurangan dokter. jumlah penduduk di jawa barat 49,94 juta jiwa dan jawa timur 39,74 juta jiwa. sementara dokter di jawa barat jumlahnya 22.443 orang dan jawa timur 16.348 dokter. 
“tapi bicara dki jakarta, dengan melihat jumlah penduduk dan dokternya, maka jumlah dokter sudah kebanyakan,” ujarnya. namun untuk menambah dokter tidak bisa serampangan. pemerintah telah mencabut moratorium fakultas kedokteran untuk beberapa wilayah. sehingga universitas boleh membuka fakultas kedokteran baru.
dia mengingatkan penambahan dan penyebaran dokter harus sejalan. tidak bisa dipikirkan hanya menambah dokternya saja tapi harus diketahui calon dokter itu nanti akan mengabdi di mana. 
“kita sekarang punya 92 fk lama dan 15 fk baru, maka punya 107 fk,” kata adib. sebelum ada fk baru, produksi dokter umumnya 12.000 per tahun. jika ditambah fk anyar, adib optimis jika kurang dari lima tahun harusnya rasio dokter umum terpenuhi. 
pemerataan dokter ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. melihat ada beberapa daerah yang kurang diminati, harusnya terdapat stimulus dari pemerintah. “negara harus berperan untuk memberikan insentif pendidikan bagi putra daerah dan mereka akan kembali ke daerahnya untuk mengisi kekurangan dokter,” jelasnya. (nni/bis/qda/gti/way/)
dr abla ghanie, sptht-kl (k) fics-foto: ist-