Jokowi Akui Jadi Jembatan Politik dalam Pertemuan dengan Ketum Nasdem

BERTEMU : Adanya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi.-FOTO : IST-

JAKARTA,SUMATERAEKSPRES.ID - Adanya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Minggu, 18 Febuari 2024 lalu menimbulkan banyak spekulasi.

Pasalnya, tahun ini Partai Nasdem yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres).

Memang sebelumnya, Nasdem adalah bagian partai koalisi yang mendukung Jokowi sebagai presiden dua perolode.

Nah, Presiden Jokowi mulai mengungkapkan mengenai pertemuan dengan Surya Paloh, Kemarin kemarin 19 febuari 2024.

BACA JUGA:2 Advokat Top Ditunjuk TPN Ganjar-Mahfud, Bersiap Gugat Pilpres 2024

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Unggul di Pilpres 2024, Pakar: Rekonsiliasi Nasional Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Jokowi mengatakan pertemuan tersebut sebagai pertemuan politik biasa. “Bicara masalah politik biasa,” tuturnya.

Meski sempat terjadi perbedaan dalam pertemuan tersebut yakni, Jokowi yang mengundang Surya Paloh ke Istana Merdeka.

Atau sebaliknya, Surya Paloh yang meminta adanya pertemuan tersebut.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tidak memngungkapkan secara pasti adanya pertemuan tersebut.

BACA JUGA:Pilpres 2024 Sekali Putaran, Indonesia Hemat Biaya dan Fokus Bangun Ekonomi

BACA JUGA:Hasil Pilpres 2024 Sudah Hampir Pasti, Ini Pesan Tokoh Agama untuk Indonesia Damai

“Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” ucapnya.

Pasca munculnya hasil quick count yang menyatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi pilpres, beberapa pihak menyatakan akan menjadi oposisi.

Hingga kini Nasdem belum menentukan sikapnya. Apalagi setelah pertemuan dengan Jokowi lalu.

Jokowi pun juga enggan terang-terangan menyebut apakah kedatangan Paloh merupakan sinyal akan merapat kembali. Dia menyatakan pertemuan pada Minggu sore itu baru awal.

BACA JUGA:Qodari: Prabowo-Gibran Sudah Pasti Menang Pilpres 2024 Sekali Putaran, Ini Alasannya

BACA JUGA:Bagindo: Tinggal Menunggu Legitimasi KPU, Pilpres Satu Putaran Banyak Keuntungan

“Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai,” kata Jokowi.

Dia menegaskan bahwa posisinya adalah menjembatani semuanya. “Urusan politik itu urusan partai,” imbuhnya. Jokowi juga enggan mengomentari pernyataan PDI Perjuangan yang sudah menyatakan diri siap jadi oposisi.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menceritakan jika pertemuan Jokowi dan Paloh berlangsung satu jam.

“Seperti yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, silaturahmi dengan tokoh bangsa, dengan tokoh politik sangat baik. Apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara,” ucapnya.

BACA JUGA:Survei Terbaru! Prabowo-Gibran Raih 52,5 Persen Suara, Mayoritas Masyarakat Berharap Pilpres Sekali Putaran

BACA JUGA:Pilpres 2024: LKPI Prediksi Pasangan yang Bakal Menang di Sumsel, Siapa?

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ikut menyoroti pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, jika semua proses pemilu berjalan dengan baik, maka tidak perlu dilakukan proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat

Tetapi, kata Hasto, ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, hal itu menunjukkan adanya question mark atau tanda tanya terkait proses pemilu.

"Itu semua harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," terangnya di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin.

BACA JUGA:Tanpa Sindir Menyindir, Debat Pamungkas Pilpres 2024 Datar

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Jadi Pilihan Diaspora Eropa di Pilpres 2024, Ini Kata Pakar Politik

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa sebenarnya pemilu belum selesai, karena masih dalam proses rekapitulasi secara berjenjang.

Selama pemilu berlangsung, kata Hasto, banyak kecurangan yang terjadi. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam film Dirty Vote.

"Kami tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam Dirty Vote, demokrasi kita itu turun ke titik nadir," paparnya.

Hasto mengatakan, persoalan itu harus menjadi perhatian bersama, karena hal tersebut menyangkut masalah masa depan bangsa.

BACA JUGA:Kagum dengan Prabowo, Aktivis Mahasiswa Sumut Siap Kawal Pilpres 2024 Sekali Putaran

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan