Kurang Surat Suara hingga Lewati Banjir

kurang surat suara hingga lewati banjir sumsel  -  penyelenggaran pemilu serentak 2024 di wilayah sumsel, secara umum kondusif, aman, dan lancar. meski masih ada sedikit ‘belepotan’ di sana-sini dari pihak penyelenggara. seperti kekurangan surat suara, miskomunikasi antarpenyelenggara, selain faktor alam.  temuan sumatera ekspres, pemilu 2024 jadi hari yang bersejarah tersendiri bagi yanuar mahendra (33). warga binaan lapas muara enim itu dinyatakan bebas, usai mencoblos di tps khusus lapas muara enim, rabu (14/2). yanuar menghirup udara bebas setelah selesai menjalani hukuman perkara narkoba. “alhamdulillah bebas, setelah 4 tahun 8 bulan menjalani pembinaan di sini (lapas, red)," ucapnya, sujud syukur di depan pintu lapas muara enim, kemarin. dia sangat merindukan istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. sebab, sewaktu dirinya tertangkap, anak pertamanya baru berusia 2 tahun. sedangkan anak keduanya baru 21 hari. “jadi kangen nian pengen ketemu mereka," tuturnya. yanuar mengambil hikmah dari menjalani hukuman di lapas muara enim.  "aku ikut pembinaan pesantren, memberikan perubahan yang sangat besar di hidup aku. sebelumnya aku tidak bisa membaca alquran, alhamdulillah sekarang sudah khatam berkali-kali. aku belajar dari o,” katanya. baca juga:pejabat kompak kendarai motor ke tps berharap pemilu di sumsel jadi contoh daerah lain baca juga:harga naik: harga beras di pasar kayuagung kembali diperkirakan naik setelah pemilu. bahkan dirinya bercita-cita, setelah kebebasannya ini ingin menjadi guru mengaji. "pengen nian ngajar ngaji, yang pertama jelas ke anak-anak aku dulu. ini niatan aku untuk bisa mengajar ngaji," ulasnya. untuk menghidupi keluarga, dia akan kembali berkebun karet di kampungnya, desa suka merindu, kecamatan lubai, muara enim. “kemarin aku salah pergaulan, jadi dihukum. tapi itu semua ada hikmahnya, banyak pelajaran yang didapat," imbuhnya terkait pemilu 2024, yanuar mengucapkan terima kasih lapas muara enim memikirkan warga binaannya untuk tetap bisa mencoblos. menyalurkan hal suaranya untuk menentukan pemimpin bangsa. “aku tadi dapat 4 kertas suara, yang dprd muara enim tidak dapat. karena lubai, bukan dapil sini,” pungkasnya. di kabupaten muratara, penyelenggara pemilu yang dikawal polri dan tni, mendapat banyak tantangan demi masyarakat bisa mencoblos. harus melintasi banjir menggotong logistik pemilu, terjebak lumpur, hingga hilang sinyal telekomunikasi di beberapa kecamatan wilayah kabupaten muratara. sebab, hingga kemarin banjir masih menggenangi sejumlah wilayah kecamatan rawas ilir. yakni, desa translok pauh, batu kucing, dan tanjung raja. “mau tidak mau pemilihan harus tetap berjalan, meski saat ini masih ada sebagian warga di wilayah kita yang kebanjiran," kata andri, salah satu petugas pps di wilayah kecamatan rawas ilir, pagi kemarin. baca juga:jadi tersangka kasus narkoba gegara cinderella tewas diduga od, pangeran k gagal coblos pemilu 2024 baca juga:quick count unggulkan prabowo-gibran, kpu minta masyarakat bersabar, dan tunggu hasil perhitungan resmi banjir yang menggenangi permukiman warga saat ini, memang tidak terlalu dalam. namun sangat berpotensi alami peningkatan. “walau terjebak lumpur, hilang sinyal telekomunikasi, namun anggota tetap semangat dalam menjalankan tugas untuk menyukseskan pemilu serentak 2024," ucap kapolres muratara akbp koko arianto wardhani sik. menurut koko, sejumlah akses di wilayah muratara masih banyak didapati akses yang masih berupa tanah merah. sehingga menjadi berlumpur, licin, dan lengkat saat musim penghujan. "anggota sampai congkel congkelan ban mobil. mobilnya tidak bisa jalan, ban terjebak lumpur,” tuturnya. di kota palembang, viral media sosial, pemungutan suara belum juga dimulai hingga pukul 10.15 wib. petugas tps 11 bukit baru, kecamatan ib i, disebutkan masih sibuk mengecek kertas suara. “tps 11 bukit baru jam 10.15 maseh ngecek kertas suara. belum mulai," unggah akun instagram @apokabarpalembang.id, berdasarkan kiriman masyarakat. viralnya informasi itu dibantah camat ib i rachman hidayat pane sstp.  meski sempat diakuinya, benar ada keterlambatan karena mesti menghitung dulu surat suara awal. “cuma sebentar, tidak sampai pukul 10.15 wib. saat ini pencoblosan tengah berlangsung. silakan dicek langsung, tidak benar itu hoax," tegas rachman, dikonfirmasi siang kemarin. baca juga:harga beras tembus rp16 ribu, berharap bisa turun pasca pemilu baca juga:pj bupati banyuasin tinjau pemilu, berjalan aman dan lancar rachman berharap kepada masyarakat untuk tidak sembarang menyebarkan video dan foto-foto terkait pelaksanaan pencoblosan yang belum tentu terbukti kebenarannya. “alangkah baiknya sebelum disebar, video dan foto itu diverifikasi terlebih dulu kebenarannya," ulasnya. masih di kota palembang, viral pula video dugaan tidak ada kertas surat suara untuk calon anggota dprd kota palembang, dari dalam logistik kotak suara. lokasinya disebutkan tps 10 tangga buntung.  “pemilihan tingkat kota sementara ini tidak ada surat suara, jadi tidak dipilih, artinyo yang ado bae tadi," kata perempuan yang diduga petugas pemilu, dalam video yang diunggah akun instagram @palembang.terciduk. video tersebut mendapat tanggapan netizen lainnya. menyebut di tps lain juga terdapat kekurangan surat suara. “tps 15 kemang agung juga sama min kok bisa kurang surat suara, harus diusut min,"tulis @icha***  berbeda dengan komentar @kakak***. di tempatnya, justru terjadi kelebihan. "lah kok biso (baca:kekurangan,red), sedangke di tempat kami kelebihan kotak sama kertas suara," tulisnya. di kota prabumulih, juga heboh kurang surat suara. "surat suara kurang 100 lembar untuk dprd provinsi di tps 01 tanjung telang, dan 71 surat suara presiden di tps 28 wonosari," unggahan akun instagram @prabumulih_siruuu, siang kemarin. baca juga:keindahan dan filosofi di balik ikan discus dalam tradisi tionghoa, seperti apa? baca juga:pemilu 2024 pembuktian 'ramalan' gus dur: prabowo jadi presiden di usia tua "semoga semua berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. dan kelalaian yang terjadi menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk kpu kota prabumulih," lanjutnya. pj wali kota prabumulih, h elman, mengatakan usai mencoblos di tps dekat rumahnya, langsung melakukan monitoring dan keliling tps bersama forkopimda prabumulih. ke tps 06 kelurahan pasar 1, tps kelurahan sukaraja, tps 06 desa karangan, tps 06 kelurahan patih galung, dan tps 09 kelurahan  cambai. secara umum, dia mengklaim kondisi kondusif, aman dan lancar. namun diakuinya, ada beberapa tps yang kekurangan surat suara. informasi yang diterimanya, seperti terjadi di wilayah kecamatan rambang kapak tengah, dan wonosari prabumulih barat. begitupun 2 tps di kecamatan prabumulih utara. "kami langsung koordinasi dengan ketua kpu untuk ditindaklanjuti dan sudah ada solusinya," klaim elman. sementara ketua kpu kota prabumulih, marta dinata, tidak memberikan komentar dikonfirmasi melalui pesan whatsapp. begitupun saat koran ini mendatangi kantor kpu kota prabumulih di jl ahmad yani, kelurahan prabujaya, prabumulih timur. "semua komisioner sedang ke lapangan untuk melakukan monitoring. sudah dibagi beberapa tim," tukas salah seorang sekuriti di sana. di kabupaten muba, permasalahan terjadi di rsud sekayu. kpu muba tidak menyiapkan tps khusus, seperti pemilu-pemilu sebelumnya. akibatnya ratusan orang kehilangan hak pilihnya. mulai dari pasien dan keluarganya, hinga petugas rsud sekayu itu sendiri. dirut rsud sekayu dr sharlie esa kenedy mars, menjelaskan pihaknya sudah bersurat ke kpu muba pada 1 februari 2024. mengajukan permohonan penempatan tps dan petugas kpps di rumah sakit. "tapi dapat balasan gak bisa," tukasnya. selanjutnya berkoordinasi kembali, agar bisa pindah memilih. "katanya bisa lewat email, jadi didata petugas kami satu-satu melalui google drive. ternyata setelah h-1, baru dapat pemberitahuan gak bisa juga," sesalnya. akibatnya, petugas rsud sekayu terutama yang domisili luar kota sekayu apalagi luar muba, terpaksa kehilangan hak pilihnya.  "untuk dokter ada 6, untuk pegawai ada 7 di luar kecamatan sekayu atau luar muba, yang belum biso nyoblos," bebernya. sementara total 142 pasien yang sudah berhak memilih, hanya sedikit yang bisa mencoblos. itu bagi yang domisilinya sekitar sekayu. petugas kpps asal pasien itu didampingi panwas serta saksi, mendatangi langsung kamar pasien untuknya bisa mencoblos.  “cuma a3 pasien tadi yang nyoblos, 139  yang tidak bisa mencoblos. itu belum termasuk keluarga dari pasien (yang menjaga pasien, red)," ucapnya. ungkapan kekecewaan juga datang dari dr taufik firdaus spog, salah satu dokter spesialis kandungan yang bertugas di rsud sekayu. "gimana gak kecewa mas, kita gak ada niatan golput jadi terpaksa golput ini," ucapnya, setelah 15 tahun bertugas di muba, baru pemilu kali ini dirinya tidak bisa memilih, "biasanya kami nyoblos di tps di rumah sakit, ini gak ada," cetus taufik. dia sudah berupaya mengurus perpindahan tempat memilih via email, tapi begitu h-1 dijelaskan tidak bisa oleh pihak kpu. "kami kan tinggal di palembang, weekend. hari kerjanya tugas di sekayu, jadi mengurusnya itu, harusnya di zaman sekarang sudah serba canggih, harusnya bisa via online, jadi lebih dimudahkanlah," ungkapnya. ketua kpu muba m sigid nugroho, membenarkan pihaknya menerima surat dari rsud sekayu dengan nomor b-200.1.5.9/183/rsud/ii/2024 tertanggal 1 februari 2024. berisi permohonan penempatan tps dan petugas kpps.  "kita sudah memberikan jawabannya,” tukasnya. sigit lalu meneruskan surat jawabannya ke rsud sekayu itu, ke sumatera ekspres. surat jawaban kpu muba kepada rsud sekayu, tertanggal 11 februari 2024 bernomor 172.1/pp.04.1-sd/1606/2024. kpu muba menjawab ada tiga poin.  pertama, berdasarkan pasal 179 ayat 3 pkpu nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyeleggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih menyebutkan bahwa beberapa tempat  yang menjadi tps lokasi khusus adalah sebagai berikut: rumah tahanan, atau lapas, panti sosial atau panti rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, dan lokasi lainnya dengan kriteria, sebagai berikut. terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di ktp-elektronik. pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat. serta, jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 tps.  kedua, berdasarkan pasal 117 ayat 1 pkpu nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih menyebutkan bahwa pelayanan pindah memilih dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemilihan yaitu pada 7 febuari 2024.  ketiga, berdasarkan pkpu nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu umum dan sistem informasi data pemilih tersebut, maka kami menyatakan bahwa untuk pemilu legislatif pada tanggal 14 febuari 2024 mendatang, tidak bisa mendirikan tps di rumah sakit. di kabupaten oku,  sempat terjadi bersitegang saat hendak perhitungan suara di tps 17, kelurahan baturaja permai, rabu siang (14/2). pasalnya, petugas kpps dari tps 17 tidak berani melakukan perhitungan setelah ada pergeseran surat suara dari tps 17 ke rutan baturaja.  sehingga sampai pukul 16.00 wib, belum dilakukan perhitungan satu pun suara. membuat unsur forkopimda oku datang mendadak ke lokasi tps tersebut. "kalau belum dihitung bisa menghambat hasil yang lain," ujar ketua kpu oku ade satria dwi putra sh. karena perhitungan ini dilakukan serentak.  ketua kpps tps 27 holid, menyampaikan mereka tidak mau menghitung suara, karena takut ada dampak hukum setelah surat suara dari tps 17 dicoblos tanpa dihadiri pihak kpps dan saksi dari tps mereka.  ketua bawaslu oku yudi risandi menegaskan, tidak ada kesalahan prosedur dalam proses pergeseran surat suara tersebut. apalagi kalau sudah diketahui saksi.  miskomunikasi ini baru mencair setelah kapolres oku akbp imam zamroni menjelaskan. menurutnya, di rutan baturaja ada 130 mata pilih dalam dpt.  namun ternyata hasil pendataan ada kekurangan 200 lebih surat suara setelah ada dptb. karena mencapai 300 lebih (dpt ditambah dptb), sehingga terjadi kekurangan surat suara.  “kekurangan ini dicari dari tps terdekat,” jelasnya. soal pergeseran surat suara tidak didampingi pengurus kpps dan saksi, menurut imam bisa dilakukan karena di rutan sudah ada pengurus kpps dan saksi. berbeda jika ada surat suara akan dibawa keluar tps seperti ke rumah sakit untuk dicoblos yang tidak ada tps lain, maka ini harus ada pengurus kpps dan saksi. "rutan ini ada pengurus kpps dan saksi karena merupakan tps khusus," jelasnya.  soal surat suara lebih dikembalikan lagi ini bertujuan supaya perhitungan nanti di tps 17 tetap klop.  setelah ada jaminan tidak ada permasalahan, baik pengurus kpps dan saksi yang hadir di tps 17 baru bersedia untuk melakukan perhitungan suara di tps tersebut.  pj bupati oku h teddy meilwansyah menambahkan, sebetulnya tidak ada persoalan dalam pergeseran tersebut. “hanya miskomunikasi saja antara penyelenggara pemilu kpps, saksi dan pps. kita harap semua tetap berjalan lancar," ujarnya. (way/kms/chy/zul/kur/bis/air/) sujud syukur: yanuar mahendra (33), sujud syukur langsung bebas usai mencoblos di lapas muara enim tempat dia ditahan selama ini karena kasus narkoba.-foto: ist

Tag

• # wilayah sumsel
• # warga binaan lapas muara enim
• # pemilu serentak 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•