Sepakat Jabatan Kades 8 Tahun dan 2 Periode, Ini Alasan DPR RI Belum Sahkan Revisi UU Desa menjadi UU Desa

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Selasa , 06 Feb 2024 - 21:43

TUNTUTAN KADES: Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat dalam Panja, revisi UU desa terkait masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan 2 periode-foto:CNBC Indonesia-

PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID - Tuntutan ratusan kepala desa (kades) yang demo beberapa hari terakhir di gedung DPR/MPR RI, akhirnya dikabulkan sebagian.

Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, sepakat merevisi UU tentang Desa atau RUU Desa. Salah satu keputusan krusial itu, memperpanjang masa jabatan kades menjadi 8 tahun, dengan batas maksimal 2 periode.

Keputusan diketok setelah Baleg DPR dan pemerintah diwaliki Mendagri Tito Karnavian, menggelar rapat kerja persetujuan tingkat I, di DPR RI, Senin malam (5/2).

“Saya selaku ketua panja. Memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi, kemarin.

Selanjutnya persetujuan tingkat I itu, akan dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Disepakatinya terkait masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 periode, tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa dalam RUU Desa.

Mengutip laman resmi DPR, Panja pembahasan RUU Desa, secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut.

Pertama, penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi. Kemudian ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BACA JUGA:VIRAL! Hadiah Mobil Senilai Rp2,19 Miliar, ternyata Itu Mantan Kades Desa Sungai Ketupak, Ini Usahanya

Lalu, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam Pilkades; ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.

Kemudian ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 terkait Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Pasal 121A terkait Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

Hasil Panja kemudian secara resmi disepakati oleh seluruh sembilan Fraksi di Pembahasan Tingkat I Baleg DPR.

Alasan DPR Belum Sahkan Menjadi UU

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengakui DPR dan perwakilan perangkat desa sepakat untuk menghormati proses pembahasan RUU Desa yang saat ini sudah dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I.

sepakat jabatan kades 8 tahun dan 2 periode, ini alasan dpr ri belum sahkan revisi uu desa menjadi uu desa                            palembang,sumateraekspres.id -  tuntutan ratusan kepala desa (kades) yang demo beberapa hari terakhir di gedung dpr/mpr ri, akhirnya dikabulkan sebagian.
pemerintah dan badan legislasi (baleg) dpr ri, sepakat merevisi uu tentang desa atau ruu desa. salah satu keputusan krusial itu, memperpanjang masa jabatan kades menjadi 8 tahun, dengan batas maksimal 2 periode.
keputusan diketok setelah baleg dpr dan pemerintah diwaliki mendagri tito karnavian, menggelar rapat kerja persetujuan tingkat i, di dpr ri, senin malam (5/2).
“saya selaku ketua panja. memimpin rapat di baleg dan diputus, diterima semuanya," ungkap wakil ketua baleg dpr ri achmad baidowi, kemarin.
baca juga:viral gara-gara alat vital, diduga oknum kades saat video call sex
baca juga:oknum kades tak netral hanya disanksi teguran, tindak lanjut pemkab oi terhadap rekomendasi bawaslu oi 
selanjutnya persetujuan tingkat i itu, akan dibawa pada pembicaraan tingkat ii dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi uu.
disepakatinya terkait masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 periode, tertuang dalam pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa dalam ruu desa.
mengutip laman resmi dpr, panja pembahasan ruu desa, secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut.pertama, penyisipan pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi. kemudian ketentuan pasal 26, pasal 50a, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, bpd, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa.
baca juga:fatoni: rekomendasi bawaslu perlu ditindaklanjuti, soal oknum kades tidak netral di ogan ilir 
baca juga:viral! hadiah mobil senilai rp2,19 miliar, ternyata itu mantan kades desa sungai ketupak, ini usahanyalalu, penyisipan pasal 34a terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades; ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.kemudian ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan dan ketentuan pasal 121a terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. 
hasil panja kemudian secara resmi disepakati oleh seluruh sembilan fraksi di pembahasan tingkat i baleg dpr.
alasan dpr belum sahkan menjadi uu
ketua dpr ri puan maharani, mengakui dpr dan perwakilan perangkat desa sepakat untuk menghormati proses pembahasan ruu desa yang saat ini sudah dalam tahap pengambilan keputusan tingkat i. 
baca juga:rencana demo, digiring audiensi, gmni nilai penanganan kasus kades tak netral lambat
baca juga:kades ajak tanam jagung, lahan sawit sedang replanting
hanya saja, revisi uu tentang desa belum dapat disahkan dalam rapat paripurna dpr selasa 6 februari 2024. alasan puan, sebab ruu itu masih perlu melalui proses persetujuan tingkat ii antara dpr dan pemerintah.puan mulanya menyampaikan pihak pimpinan dpr telah bertemu dengan massa asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) sebelum rapat paripurna dimulai. 
dia mengatakan kedua pihak telah menyamakan pemahaman mengenai proses legislasi ruu desa yang sedang berjalan.
"dan perlu saya sampaikan bahwa tadi pagi pimpinan dpr, saya dan pak dasco mewakili pimpinan dpr yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya," kata puan seusai rapat paripurna di gedung dpr ri.
puan menyebut pihak apdesi telah memahami mekanisme itu. dia menekankan proses yang dilalui ruu desa diorientasikan bisa membawa manfaat bagi para kepala desa. 
baca juga:pernyataan resmi kapolres lahat mengenai motif pembacokan oleh anak mantan kades
baca juga:luar biasa! kades ini bangun kantor dan masjid dari swadaya masyarakat, siapa dia? 
“dan mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan, kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati bahwa mekanisme ini penting untuk segera dan sama-sama dilakukan," kata puan, didampingi wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad.
sehingga kalau nanti kemudian sudah selesai pembahasan revisi uuu desa itu, kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan.
“tidak ada yang jr (judicial review) ke mk (mahkamah konstitusi) atau kemudian dibatalkan. namun memang bisa bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat desa, dan tentu saja seluruh perangkat desa yang ada," imbuhnya.
massa apdesi sujud syukur
usai pembasahan revisi uu desa no 6 tahun 2014, massa dari asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) sujud syukur di depan gedung dpr ri. meski baru keputusan tingkat i.
baca juga:jadi pjs kades diisukan setor uang hingga rp50 juta, pemkab bentuk tim
baca juga:sempat dikabarkan meninggal karena terseret banjir, begini kondisi terkini kades lesung batu m sobri
ketua apdesi surtawijaya, mengapresiasi keputusan revisi uu desa . "alhamdulillah kami sudah diterima oleh ketua dpr ri puan maharani dan wakil ketua dpr sufmi dasco. semalam sudah selesai pembahasan revisi dan artinya sudah clean and clear," klaimnya.
"sekarang masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun 2 periode," sambung surtawijaya. dia berharap ke depan para kepala desa bisa lebih semangat membangun wilayahnya lebih baik. juga dalam menjaga serta mengayomi masyarakat desanya. (*/air)