Fatoni: Rekomendasi Bawaslu Perlu Ditindaklanjuti, Soal Oknum Kades Tidak Netral di Ogan Ilir

Reporter: Ibnu Holdun dan tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 01 Feb 2024 - 22:15

HADIRI KONFERPROV PWI: Pj Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni hadir di pembukaan Konferprov PWI Sumsel 2024 di Gedung Serbaguna Asrama Haji Palembang, kemarin (1/2). -Foto : KRIS SAMIAJI/SUMEKS -

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Perkembangan pnanganan kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum kades di Ogan Ilir juga diikuti Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Dr Drs Agus Fatoni MSi.

Meski secara pidana diputuskan tak cukup bukti, tapi secara administrasi dinilai melanggar. Karena itu, Bawaslu Ogan Ilir sudah memberikan rekomendasi ke Bupati Ogan Ilir pada 17 Januari 2024 lalu.

Rekomendasi Bawaslu itu minta Bupati berikan sanksi ke oknum kades tersebut. Namun, sudah 14 hari atau dua pekan berlalu, belum terdengar sanksi apa yang diberikan Pemkab Ogan Ilir kepada oknum kades tersebut.

"Nanti akan saya cek, rekomendasinya apa. Rekomensasi Bawaslu perlu ditindaklanjuti," kata Pj Gubernur. Penegasan itu ia sampaikan usai membuka Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sumsel di Asrama Haji Palembang, Kamis (1/2).

Ditegaskan Fatoni, dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN maupun Kades tentu ada prosesnya. Bisa melanggar secara administrasi atau pidana. “Tidak serta-merta diberikan sanksi. Artinya, tetap ada praduga tak bersalah dan prinsip keadilan," jelas dia.

Tapi, Pj Gubernur menegaskan, setiap dugaan pelanggaran pemilu harus diproses. "Kalau di pemerintahan ada Inspektorat, kalau Pemilu ada Bawaslu," pungkasnya.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan SPd mengatakan, Bawaslu Ogan Ilr sudah merekomendasikan kepada Bupati agar oknum kades AP diberikan sanksi. “Bawaslu Ogan Ilir sudah pernah diundang Pemkab Ogan Ilir terkait rekomendasi itu,” ujarnya.

Namun, hingga saat ini Bawaslu belum dapatkan informasi rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. “Bawaslu juga menunggu, apa sanksi yang diberikan Pemkab Ogan Ilir terhadap oknum kades itu,” kata Kurniawan.

Terpisah, pengamat sekaligus praktisi hukum di Sumsel, Dr Darmadi Djufri SH MH mengatakan, rekomendasi dari Bawaslu kepada Bupati Ogan Ilir yang minta ada sanksi untuk oknum kades membuktikan memang ada pelanggaran netralitas. “Hanya secara administrasi, tidak pidana. Tapi terbukti melanggar,” ujarnya.

Karena itu, Darmadi menambahkan, harusnya sejak menerima rekomendasi dari Bawaslu 17 Januari lalu, Pemkab Ogan Ilir harusnya sudah langsung mengambil tindakan tegas. Bukan dibiarkan rekomendasi itu tanpa tindakan. “Sudah 14 hari kurang lebih, terlalu lama sampai sekarang kalau belum ada sanksi yang dijatuhkan,” cetusnya.

fatoni: rekomendasi bawaslu perlu ditindaklanjuti, soal oknum kades tidak netral di ogan ilir                             palembang, sumateraekspres.id - perkembangan pnanganan kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum kades di ogan ilir juga diikuti penjabat (pj) gubernur sumsel, dr drs agus fatoni msi. 
meski secara pidana diputuskan tak cukup bukti, tapi secara administrasi dinilai melanggar. karena itu, bawaslu ogan ilir sudah memberikan rekomendasi ke  bupati ogan ilir pada 17 januari 2024 lalu. 
rekomendasi bawaslu itu minta bupati berikan sanksi ke oknum kades tersebut. namun, sudah 14 hari atau dua pekan berlalu, belum terdengar sanksi apa yang  diberikan pemkab ogan ilir kepada oknum kades tersebut.
"nanti akan saya cek, rekomendasinya apa. rekomensasi bawaslu perlu ditindaklanjuti," kata pj gubernur. penegasan itu ia sampaikan usai membuka konferensi provinsi (konferprov) pwi sumsel di asrama haji palembang, kamis (1/2).
baca juga:viral! hadiah mobil senilai rp2,19 miliar, ternyata itu mantan kades desa sungai ketupak, ini usahanya
baca juga:rencana demo, digiring audiensi, gmni nilai penanganan kasus kades tak netral lambat
ditegaskan fatoni, dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan asn maupun kades tentu ada prosesnya. bisa melanggar secara administrasi atau pidana. “tidak serta-merta diberikan sanksi. artinya, tetap ada praduga tak bersalah dan prinsip keadilan," jelas dia.
tapi, pj gubernur menegaskan, setiap dugaan pelanggaran pemilu harus diproses. "kalau di pemerintahan ada inspektorat, kalau pemilu ada bawaslu," pungkasnya.
ketua bawaslu sumsel, kurniawan spd mengatakan, bawaslu ogan ilr sudah merekomendasikan  kepada bupati agar oknum kades ap diberikan sanksi. “bawaslu ogan ilir sudah pernah diundang pemkab ogan ilir terkait rekomendasi itu,” ujarnya. 
namun, hingga saat ini bawaslu belum dapatkan informasi rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. “bawaslu juga menunggu, apa sanksi yang diberikan pemkab ogan ilir terhadap oknum kades itu,” kata kurniawan.
baca juga:putusan polres oi preseden buruk, naafi: sp3 kasus oknum kades tak netral bukan kesepakatan gakkumdu
baca juga:klarifikasi berlangsung satu jam, kades mh datangi bawaslu
terpisah, pengamat sekaligus praktisi hukum di sumsel, dr darmadi djufri sh mh mengatakan, rekomendasi dari bawaslu kepada bupati ogan ilir yang minta ada sanksi untuk oknum kades membuktikan memang ada pelanggaran netralitas. “hanya secara administrasi, tidak pidana. tapi terbukti melanggar,” ujarnya.
karena itu, darmadi menambahkan, harusnya sejak menerima rekomendasi dari bawaslu 17 januari lalu, pemkab ogan ilir harusnya sudah langsung mengambil tindakan tegas. bukan dibiarkan rekomendasi itu tanpa tindakan.  “sudah 14 hari kurang lebih, terlalu lama sampai sekarang kalau belum  ada sanksi yang dijatuhkan,” cetusnya.
apalagi, hari h pencoblosan yang tinggal menghitung hari. darmadi mengatakan, sanksi administrasi yang bisa dijatuhkan bisa penonaktifan sementara hingga terberat pemberhentian sebagai kades. “yang penting harus segera, ini sudah mau pencoblosan,” tandas dia.
darmadi masih menyoroti unsur kerugian yang jadi salah satu alasan penyidik menghentikan penyidikan karena tak cukup bukti,. “kasus ini pidana khusus, pidana pemilu. soal kerugiannya tidak bisa dinilai secara materiil. tapi ada kerugian secara politik. penyidik harus memahami itu,” tambahnya.
baca juga:proses di polres oi maksimal 14 hari, unsur gakkumdu rapat bahas kasus oknum kades
baca juga:kades ajak tanam jagung, lahan sawit sedang replanting
menurutnya, masyarakat melapor karena ingin membantu pengawas pemilu agar netralitas asn terjaga. lagi pula, dugaan pelanggaran netralitas ini di masa kampanye. tentunya belum ada angka dari perolehan suara atau pun bukti materiil lain karena belum pemilihan. “lagi pula kan sudah ada video, pelapor, dan saksi dan pengakuan terlapor. harusnya itu sudah cukup untuk menjadi bukti,” tukasnya. 
sebelumnya, dirkrimum polda sumsel kombes pol muhammad anwar reksowidjojo memberikan penjelasan terkait pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang sempat diterapkan dalam kasus oknum kades di ogan ilir.
disebutkan anwar, dari pasal itu, unsur dengan sengaja membuat keputusan tidak terpenuhi. “oknum kades itu bukan membuat keputusan. kalau keputusan kan (mengharuskan) besok coblos si a, misalnya begitu,” terang anwar. 
kemudian, tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pada masa kampanye, disebut dengan delik materil. delik materil, terangnya, adalah delik yang memiliki adanya akibat atau harus ada akibatnya. beda dengan delik formil, tidak perlu ada akibat, seperti contohnya kasus pencurian.
baca juga:3,5 jam, banyak ditanya soal video, polres oi minta keterangan oknum kades dan caleg yang didukung
baca juga:pernyataan resmi kapolres lahat mengenai motif pembacokan oleh anak mantan kades
“keterangan 2 ahli, (ahli bahasa dan ahli pidana) menerangkan bahwa tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu harus teruji. sekarang di mana menguntungkannya?,” ujarnya.
tim gakkumdu, kata anwar, melihat tak ada keputusan dari oknum kades untuk menguntungkan seorang caleg peserta pemilu. “yang diuntungkan, menguntungkan atau dirugikan bentuknya adalah suara. pemilunya belum, pencoblosannya belum, jadi apa wujud keuntungan atau kerugian caleg itu dan caleg lain,” tuturnya.
karena unsur pasal dalam suatu rangkaian perbuatan tidak terpenuhi, maka pasal tersebut tidak sempurna. karena itu, diputuskan penyidikan kasus ini dihentikan oleh polres ogan ilir (sp3). 
seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh video oknum kades dan perangkat desa di tambang rambang yang diduga sebagai tim sukses (timses) seorang caleg dapil iv oi. 
video dugaan ketidaknetralan oknum kedes tersebut di grup-grup whatsapp. dalam video terlihat, sang kepala desa  mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak. lokasinya simpang empat.  mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang. 
baca juga:pastikan kebenaran, panggil kades, bantuan pemerintah diklaim caleg 
baca juga:anggota lsm dibacok anak eks kades, ternyata ini buat tersangka kesal dan dendam
pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa. 
video berawal, kepala desa itu menjelaskan soal pengamanan lokasi formasi sumatera energi di wilayah desa tambang rambang, kecamatan rambang kuang, ogan ilir. daerah itu, memang sering kejadian maling “menggondol” pipa milik pertamina. kepala desa merasa bertanggung jawab dengan keamanan lokasi dan berjanji akan melindungi warganya yang bekerja di sana.  
menariknya, pada menit-menit terakhir video itu, sang kepala desa mengajak para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat. dalam bahasa daerah, sang kades menyebut siap menanggung risiko atas langkah yang diambilnya untuk mendukung caleg tersebut. (iol/lid)