PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID – Prof Mahfud MD, siap mundur dari jabatan Menko Polhukam. Tapi tidak saat ini. Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 itu menunggu momen yang tepat.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," ujar Mahfud, dalam acara 'Tabrak Prof', di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam 23 Januari 2024.

Pada debat cawapres ke2 hari Minggu 21 Januari 2024 lalu, Mahfud sempat mengucapkanterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun sebagai Menko Polhukam.

"Jadi saya sudah memberi isyarat itu, tapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena, satu menurut aturan itu tidak dilarang," kata Mahfud, menyinggung ucapan terima kasihnya itu.

BACA JUGA:Cawapres Mahfud MD Menyongsong Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, dan Pemberantasan Korupsi. Ini Visi Misinya

BACA JUGA:Debat Perdana Cawapres Lebih Wah, di JCC. Ini 11 Panelis yang Akan Cecar Muhaimin, Gibran, dan Mahfud MD

Berdasarkan aturan yang berlaku, sambung Mahfud, menteri hingga walikota tidak harus mundur ketika berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Alasan lainnya belum mundur dari penyelenggara negara, Mahfud juga ingin menjadi teladan bagi pejabat lain bahwa dirinya tak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye meski merangkap jabatan.

"Saya juga ingin memberi contoh kalau saya menjadi cawapres masih merangkap, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ucapnya.

Sebelumnya, saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa sore 23 Januari 2024, Ganjar mengaku menyarankan Mahfud mundur dari posisi Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) di kontestasi Pilpres 2024.

BACA JUGA:Sambut Baik Cawapresnya Prof Mahfud MD, Ganjar Berpidato Begini..

BACA JUGA:Mantap ’Jodohkan’ Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Begini Pidato Megawati

Menurut Ganjar konflik kepentingan berpotensi muncul saat pejabat publik juga terlibat kontestasi politik seperti Pemilu 2024.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal.

Merespons pernyataan Ganjar tersebut, Mahfud mengatakan tak ada pertentangan antara dirinya dan Ganjar terkait hal tersebut.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar  ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," tambah Mahfud.