KPK Segera Panggil Tersangka Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI, Laporan BPK Kerugian Negara Rp17,6 Miliar

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 21:48

LAPORAN PKN : Wakil ketua BPK RI Hendra Susanto menyerahkan Laporan PKN kepada Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango pada 15 Januari 2024 lalu.-FOTO: NET-

Proyek pengadaan sistem proteksi TKI dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto, kepada Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango.

Hendra berharap LHP PKN itu dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus.

Dalam rilisnya, BPK mmenyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHP PI) dan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada KPK, di kantor BPK Jakarta, Senin 15 Januari 2024.

Pemeriksaan Investigatif dan PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari KPK. Hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut.

1. LHP PKN atas Pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17.682.445.455,00.

2. LHP PKN atas Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Corpus Christi Liquefaction (LLC) pada PT Pertamina (Persero). Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction (LLC) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Pertamina (Persero) sebesar USD113,839,186.60.

3. LHP PI atas Kegiatan Investasi berupa Akuisisi Perusahaan Maurel & Prom (M&P) oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) Tahun 2012 s.d. 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam Kegiatan Investasi Tahun 2012 s/d 2020 pada PT Pertamina (Persero) yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pertamina (Persero) setidaknya sebesar USD60,000,000.00.

"Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus, dan satu LHP PI dapat dimanfaatkan untuk memproses lebih lanjut kasus terkait ke tahap penyidikan," jelas Hendra Susanto, dalam rilis resmi BPK RI.

Kegiatan itu juga dihadiri antara lain Ketua BPK Isma Yatun, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Tortama Investigasi BPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, serta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Pol Rudi Setiawan.

kpk segera panggil tersangka dugaan korupsi sistem proteksi tki, laporan bpk kerugian negara rp17,6 miliar                            palembang,sumateraekspres.id -  komisi pemberantasan korupsi (kpk), akan segera memanggil para tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi tki pada kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) tahun 2012.
yakni setelah badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, menyerahkan laporan penghitungan kerugian negara (pkn) perkara tersebut, kepada kpk pada senin lalu, 15 januari 2024.
dimana berdasarkan laporan bpk, ditemukan kerugian negara sebesar rp17.682.445.455,00 dalam pengadaan sistem proteksi tki itu.
“segera kami akan jadwalkan pemanggilan tersangka. akan diinfokan lebih lanjut mengenai waktunya," kata kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri.
baca juga:dukung pemulihan keuangan negara, pada temuan lhk bpk ri 2023 
 baca juga:hendra susanto dilantik jadi wakil ketua bpk ri, tegaskan tren karir positif warga sumsel
dalam kasus ini, kpk sebelumnya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, tetapi belum mengumumkannya secara resmi kepada publik.
mereka adalah reyna usman, mantan dirjen pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi kemnaker (kini sebagai wakil ketua dpw pkb bali).
lalu, sekretaris badan perencanaan dan pengembangan kemnaker i nyoman darmanta; dan direktur pt adi inti mandiri karunia.
dalam proses penyidikan berjalan, kpk sudah menggeledah kantor kemnaker dan rumah kediaman reyna usman di j merdeka, atau jl taki niode ipilo gorontalo.
baca juga:intervensi proyek dinas pupr dan pengadaan barang dinkes, kpk tahan bupati labuhanbatu, dprd, dan 2 kontraktor
baca juga:kpk telaah temuan ppatk transaksi mencurigakan rp51 triliun libatkan 100 caleg
kasus yang sedang diusut ini terjadi pada 2012. saat itu, ketua umum pkb muhaimin iskandar alias cak imin, masih menjabat sebagai menakertrans.
pada september 2023, kpk telah memeriksa cak imin untuk mendalami perihal persetujuan yang bersangkutan selaku pengguna anggaran terhadap proyek pengadaan sistem proteksi tki di kemnaker.
proyek pengadaan sistem proteksi tki dilaksanakan pada direktorat jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (kemenakertrans) pada 2012.
penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) dilakukan oleh wakil ketua bpk, hendra susanto, kepada ketua sementara kpk nawawi pomolango. 
baca juga:2023, kinerja kpk turun signifikan
baca juga:tok! karir firli di kpk tamat, jokowi sudah resmi berhentikan
hendra berharap lhp pkn itu dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus.
dalam rilisnya, bpk mmenyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif (lhp pi) dan penghitungan kerugian negara (pkn) kepada kpk, di kantor bpk jakarta, senin 15 januari 2024.
pemeriksaan investigatif dan pkn ini dilakukan bpk berdasarkan permintaan dari kpk. hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut.
1.    lhp pkn atas pengadaan sistem proteksi tenaga kerja indonesia pada direktorat jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja kementerian tenaga kerja dan transmigrasi tahun anggaran 2012. berdasarkan hasil pemeriksaan, bpk menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp17.682.445.455,00.
baca juga:hendra susanto, wong kito yang pernah jual boneka jadi wakil ketua bpk ri
baca juga:hendra susanto jabat wakil ketua bpk
2.    lhp pkn atas pengadaan liquefied natural gas (lng) corpus christi liquefaction (llc) pada pt pertamina (persero). berdasarkan hasil pemeriksaan, bpk menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan lng corpus christi liquefaction (llc) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada pt pertamina (persero) sebesar usd113,839,186.60.
3.    lhp pi atas kegiatan investasi berupa akuisisi perusahaan maurel & prom (m&p) oleh pt pertamina (persero) melalui pt pertamina internasional eksplorasi dan produksi (piep) tahun 2012 s.d. 2020. berdasarkan hasil pemeriksaan, bpk menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kegiatan investasi tahun 2012 s/d 2020 pada pt pertamina (persero) yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara pada pt pertamina (persero) setidaknya sebesar usd60,000,000.00.
"besar harapan kami dua lhp pkn tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus, dan satu lhp pi dapat dimanfaatkan untuk memproses lebih lanjut kasus terkait ke tahap penyidikan," jelas hendra susanto, dalam rilis resmi bpk ri.
kegiatan itu juga dihadiri antara lain ketua bpk isma yatun, anggota i bpk nyoman adhi suryadnyana, tortama investigasi bpk, wakil ketua kpk alexander marwata, serta deputi penindakan dan eksekusi kpk irjen pol rudi setiawan.
baca juga:melawan nian, emak-emak ‘todong’ wakil ketua bpk ri
baca juga:penting! semua kades wajib baca, jokowi beri peringatan dan bakal turunkan bpk ke desa
dalam peraturan bpk nomor 1 tahun 2020 tentang pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah (pkn/d), dan pemberian keterangan ahli (pka), disebutkan bahwa bpk melaksanakan pi guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
sedangkan pkn dilakukan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh bpk dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang. (*/ril/air)