JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi dijabat oleh Dr Hendra Susanto ST MEng MH CFrA CSFA CIAE CGCAE CertDA usai pengucapan sumpah jabatan dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin di Gedung MA Jakarta, Jumat (4/8).

Ia menggantikan Agus Joko Pramono yang telah habis masa jabatannya. “Ini untuk memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK,” demikian rilis Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.

Pemilihan Wakil Ketua BPK RI sebelumnya dilaksanakan pada Sidang Anggota BPK sesuai pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK. BPK RI kemudian mengeluarkan keputusan bernomor 4/K/I-XIII.2/8/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang menunjuk Hendra Susanto sebagai Wakil Ketua BPK RI. Keanggotaan BPK terdiri dari Isma Yatun (Ketua BPK), Hendra Susanto (Wakil Ketua BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana (Anggota I BPK), Daniel Lumban Tobing (Anggota II BPK), Achsanul Qosasi (Anggota III BPK), Haerul Saleh (Anggota IV BPK), Ahmadi Noor Supit (Anggota V BPK), Pius Lustrilanang (Anggota VI BPK), dan Slamet Edy Purnomo (Anggota VII BPK). Sebelum dipercaya menjadi Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto sendiri pernah menjabat sebagai Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII periode 2022-2023. Dia juga pernah menjadi Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I pada periode 2019-2022. Hendra Susanto bukanlah sosok baru di BPK. Ia mengawali karir di BPK sebagai ASN golongan III pada tahun 1999 dan telah memiliki banyak pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara/daerah. Beberapa jabatan struktural dan fungsional di BPK pernah diembannya, antara lain Kepala Seksi Jambi II.A pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Pengendali Teknis pada BPK Perwakilan Provinsi Banten, dan Kepala Auditorat pada Auditorat Utama Keuangan Negara I. Diketahui, Hendra Susanto lahir di Lahat Sumsel, 14 September 1972. Dia menyelesaikan Sarjana (S1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang. Kemudian Pascasarjana (S2) Program Studi Intregated Urban Engineering, UN-IHE Delf. Pascasarjana (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, dan S3 Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran. (fad)