Bukan hanya individu yang tercekik utang, negara pun utangnya menembus Rp 8.041,01 triliun. Kemana uang itu? Lihatlah 21 juta warga Indonesia kekurangan gizi dan 21,6 persen anak mengalami stunting.

Kekayaan alam yang semestinya bisa menghasilkan uang bagi rakyat, ternyata mayoritas dikuasai asing dan aseng.

Keadaan ini makin diperburuk dengan korupsi yang tidak mati-mati, dan melibatkan para pejabat tinggi. Belum lagi dugaan penyimpangan kekuasaan semakin menjadi-jadi. Semua berlomba-lomba agar keluarganya menjadi pejabat tinggi.

Merenungi Akar Persoalan 

Bila kita renungkan dengan hati dan pikiran yang jernih, akar persoalan bangsa dan negara ini bukanlah semata karena faktor individu. Bukan semata-mata pemimpin/pejabat yang tidak amanah dan tidak shiddiq. Tidak sedikit orang yang jujur dan benar justru tersingkir dari kekuasaan.

Patut kita ketahui, akar persoalan yang dihadapi umat adalah persoalan ideologis (mendasar), yakni penerapan akidah sekularisme yang melahirkan sistem yang rusak, yakni kapitalisme dan demokrasi.

Diantara tanda negeri ini sekuler adalah menuduh orang atau kelompok yang memperjuangkan Islam secara politik sebagai pengusung politik identitas. Dituduh radikal.

Muncul seruan kebencian terhadap syariah Islam dan kewajiban penegakan khilafah. Bahkan penerapan syariah Islam dituduh sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa. 

Padahal biang kerusakan hari ini adalah sekularisme dan kapitalisme-demokrasi itu sendiri, bukan Islam. Sadarilah, sekularisme menghapuskan aturan halal-haram.

Semua diukur dengan kepentingan dan kemanfaatan. Asal bermanfaat boleh. LGBT boleh karena itu dianggap hak, zina pun boleh asal suka sama suka. Astaghfirullah…

BACA JUGA:Bahaya! Ini Hukumnya Bagi Yang Suka Nyolong Wifi Tetangga Menurut Ajaran Islam

BACA JUGA:Hati-hati! Ternyata Begini Hukumnya dalam Kajian Islam, Merayakan Tahun Baru

Kapitalisme yang Menguntungkan Oligarki

Sistem kapitalisme dan demokrasi membuka pintu lebar bagi kaum kapitalis untuk melobi eksekutif dan legislatif agar membuat peraturan yang menguntungkan mereka, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba dan UU Omnibus Law Kesehatan.

Aturan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan oligarki. Demokrasi yang katanya menjamin kedaulatan di tangan rakyat adalah mitos dan isapan jempol belaka. Pantas jika kerusakan demi kerusakan terus terjadi.