PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Sutarno angkat bicara menanggapi keluhan belasan honorer akan hasil tes PPPK yang diduga terjadi kecurangan.

Dewan akan mengklarifikasi hal tersebut kepada BKPSDM Prabumulih. "Nanti kami akan konfirmasi dan klarifikasi ke BKPSDM terkait hal tersebut," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Ia menyebutkan, jika memang berdasarkan keputusan Menpan dan Mendagri yang menjadi syarat utama adalah honor di Damkar dan mempunyai sertifikat seharusnya petugas Damkar menjadi prioritas dalam seleksi tersebut. 

"Artinya kalau memang syarat-syarat itu, harus jadi syarat utama ya diutamakan yang honor di damkar mempunyai sertifikat dan sudah lama mengabdi di situ seyogianya harus diprioritaskan," ujarnya.

BACA JUGA:500 Guru di OKI Nantikan Pengangkatan Status PPPK, Pak Bupati Komitmen dan Ungkapkan Ini

BACA JUGA:Dinyatakan Lolos, PPPK Diminta Isi Daftar Riwayat Hidup

Karena itu sambung Sutarno, pihaknya segera akan menindaklanjuti persoalan itu dengan memanggil BKPSDM. "Artinya informasikan harus didukung data, kalau secara lisan kami tidak bisa serta merta menindaklanjuti. makanya akan kita konfirmasi dulu, kekeliruannya dimana. tentunya akan kita perjuangkan hingga ke pusat," tuturnya.

Sementara terkait hal itu Pemkot Prabumulih segera berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dengan BKN (Badan Kepegawaian Nasional).

“BKPSDM dan BKN selaku panitia seleksi Nasional terhadap keputusan pengumuman PPPK Pemadam Kebakaran tersebut. Mungkin mereka yang akan menginformasikan secara teknis,"  ujar Pj Sekda Kota Prabumulih, Aris Priyadi.

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 17 orang petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Prabumulih, mengajukan protes terhadap hasil seleksi penerimaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional (JF) khusus pemadam kebakaran tahun 2023 yang diumumkan secara serentak pada 22 Desember 2023 lalu. (chy)