Pemerintah Gelontorkan Rp443,4 Triliun, Buat Perlindungan Sosial

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah jadi isu panas yang mendapat sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat. 

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. Namun, dia menegaskan penundaan itu hanya sementara hingga pemilu selesai. ”Saya setuju lebih baik (penyaluran bansos, Red) kita tunda sampai pemilu (selesai, Red),” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (2/1) malam.

Meski begitu, Muhaimin menilai penyaluran bansos dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. Pemerintah atau negara harus menjamin bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri.

”Bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Dia menambahkan, anggaran bansos disahkan oleh DPR dari hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. ”Jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang,” imbuhnya.

BACA JUGA:Inflasi Bahan Pokok Bikin Repot, Pasar Murah, Pemda Bisa Gunakan Anggaran Bansos- Belanja Tak Terduga

BACA JUGA:Pegawai Perusahaan-Anggota Keluarga ASN Dikeluarkan dari Penerima Bansos

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meluruskan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. Melainkan meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. 

"TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” ujar Todung dalam keterangannya, kemarin. ”Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” imbuh mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut.

Todung menilai apa yang dilakukan Zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. ”Ini (politisasi bansos, Red) bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” tegas Todung.

Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Todung juga meminta agar tanggapan TPN Ganjar-Mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos.

BACA JUGA:Hore, Bansos Beras Diperpanjang Lagi Sampai Juni 2024. Sebanyak Ini Jumlah Penerimanya

BACA JUGA:ALHAMDULILLAH. Bu Menkeu Murah Hati. Bansos Beras 10 kg Diperpanjang sampai Desember 2023

Kontroversi terkait bansos tidak menghentikan Presiden Joko Widodo membanggikan. Dia menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan. Kemarin di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jokowi menekankan bantuan ini  untuk menekan harga  akibat kemarau panjang. “Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memastikan jika bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Jokowi pun menyebut bahwa bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret nanti.