Belanja Pemerintah Tembus Rp1.840,4 Triliun

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi Rp1.840,4 triliun hingga Desember 2023.

Dari realisasi tersebut, sebesar 57,6 persen atau Rp1.060 triliun memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti untuk Bantuan Sosial (Bansos), Subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM, hingga Kartu Prakerja.

“Saya ingin menyampaikan detail belanja yang langsung dinikmati masyarakat dari angka Rp1.840 T total BPP, berapa yang dinikmati masyarakat? Yaitu Rp1.060 triliun.

BACA JUGA:Inflasi Bahan Pokok Bikin Repot, Pasar Murah, Pemda Bisa Gunakan Anggaran Bansos- Belanja Tak Terduga

BACA JUGA:Hore, Bansos Beras Diperpanjang Lagi Sampai Juni 2024. Sebanyak Ini Jumlah Penerimanya

Artinya lebih dari 57 persen BPP itu langsung dinikmati masyarakat,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akhir pekan lalu.

Menkeu merinci, dana yang digunakan untuk Bansos, meliputi Program Keluarga Harapan sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta KPM, Kartu Sembako sebesar Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bantuan sosial pangan tahap I sebesar Rp8,2 triliun.

Lalu PBI JKN sebesar Rp42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta, bantuan ternak Rp235,3 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,5 triliun.

Kemudian bantuan beras, daging ayam, dan telur tahap II sebesar Rp11,2 triliun, hingga subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp99,6 triliun.

BACA JUGA:Pertamina Awasi Ketat Penyaluran BBM Subsidi, Instruksi Tegas untuk Lembaga Penyalur

BACA JUGA:Realisasi Belanja Subsidi BBM Masih Rendah, Baru Sekitar 71,8 Persen

Tak hanya itu, di bidang pendidikan, BPP yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat meliputi Program Indonesia Pintar Rp11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp12,7 triliun untuk 949,2 ribu mahasiswa.

"Bantuan Operasional Sekolah Kementerian Agama sebesar Rp10,6 triliun untuk 9,3 juta siswa, BOPTN Rp5,1 triliun untuk 197 perguruan tinggi, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta," rinci Menkeu.

Sedangkan belanja infrastruktur, telah dibangun berbagai macam infrastruktur untuk dapat menopang kegiatan masyarakat. Pada tahun 2023, terlihat berbagai infrastruktur yang sudah selesai dibangun.