Realisasi Belanja Subsidi BBM Masih Rendah, Baru Sekitar 71,8 Persen

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Realisasi belanja pemerintah turun. Penyebabnya lantaran belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang rendah.

Pemerintah akan menggenjot penyerapan anggaran belanja jelang tutup buku tahun ini. Realisasi belanja negara susut 4,1 persen dari periode yang sama 2022 sebesar Rp2.588 triliun. Realisasi belanja subsidi BBM baru 71,8 persen dari target atau Rp 894,3 triliun.

"Penyebabnya bukan karena belanja K/L, tapi subsidi BBM sebab harga minyak turun atau lebih rendah dari harga asumsi," jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel.

Sedangkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, harga minyak per November 2023 sebesar USD 79,63 per barel. Sehingga terdapat penurunan yang berimbas pada penyerapan.

Di sisi lain, belanja pemerintah pusat tercatat 94,5 persen menjadi Rp946 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,4 persen.

BACA JUGA:Endus Penyelewengan BBM Subsidi, Unit 4 Subdit 2 Ditintelkam Polda Sumsel Tangkap 2 Truk Box. Begini Modusnya

BACA JUGA:Melanggar, Pertamina Sanksi 21 SPBU, Skorsing Penyaluran BBM hingga Pemutusan Hubungan Usaha

 

Didorong persiapan pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga akan membayar tagihan-tagihan yang belum tuntas di akhir tahun sebesar Rp500 triliun. Pembayaran akan dikebut sebab kas negara tutup buku 29 Desember 2023.

"Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita," ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu. Menurut dia, belanja pemerintah pusat 2023 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain program perlinsos, pendidikan, dan insfrastruktur.

Kinerja tersebut didorong melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja modal sampai 12 Desember 2023 mengalami pertumbuhan 20,5 persen dari tahun lalu. Penanganan jalan daerah juga jadi fokus pemerintah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian. Penebalan program perlindungan sosial dilanjutkan berupa bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menjaga daya beli masyarakat

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut salah satu tagihan besar yang akan dibayarkan subsidi dan kompensasi energi. Dana yang disiapkan sekitar Rp 85 triliun. Meski memang untuk realisasi belanja pemerintah pusat non K/L yang di dalamnya terdapat belanja subsidi dan kompensasi, memang tercatat masih jauh dari target.

"Tercatat realisasi belanja non K/L sebesar Rp 894,3 triliun atau setara 68,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.301,6 triliun," bebernya. Meski begitu, realisasi belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun. Nilai tersebut setara 94,5 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 1.000,8 triliun. (fad)