Masuk Musim Penghujan, Sumsel Siapkan Bantuan Logistik Kebencanaan

KERUK KOLAM RETENSI: Eskavator mengeruk kolam retensi Simpang Polda beberapa waktu lalu. Kegiatan ini salah satu upaya mengatasi banjir genangan air pascahujan yang biasa terjadi di Simpang Polda. Selain meningkatkan infrastruktur drainase, pemprov juga m--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sumsel sudah memasuki musim penghujan sejak November 2023 lalu. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, meminat penguatan ketersediaan bantuan logistik kebencanaan.

Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kesiagaan pemerintah membantu masyarakat terdampak bencana.

“Dengan kesiapan ini kita harap bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dari ancaman bencana," ucap Fatoni, kemarin.  

Jadi selain mengadakan apel rutin kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan infrastruktur drainase, Fatoni menilai ketersediaan bantuan logistik juga sangat penting. Jika ada bencana dan masyarakat terdampak, pemerintah dapat sigap mendistribusikan bantuan.

BACA JUGA:Sumsel Aktivasi Sistem Komando Siap Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor

BACA JUGA:Waspada Bencana, Minimalisir Resiko

“Upaya kesiapsiagaan perlu kita lakukan untuk mengetahui kesiapan personel, peralatan, dan logistik sebagai upaya pencegahan dampak bencana meluas,” lanjutnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumsel, Mirwansyah menegaskan sejak jauh hari pihaknya telah mengalokasikan bantuan untuk kebencanaan melalui pos anggaran bencana dalam APBD Sumsel tahun 2024.

Ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan dan antisipasi jika terjadi bencana banjir, tanah longsor, gempa, puting beliung, dan bencana alam lainnya.

“Sejauh ini kita telah menyiapkan stok logistik bantuan berupa sembako dan bantuan sandang. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan kita akan salurkan kepada warga terdampak bencana,” ujar Mirwansyah. 

BACA JUGA:Mitigasi Bencana, ’Sapu’ Titik Rawan Banjir

BACA JUGA:Waspada Bencana Banjir, Ini yang Dapat Dilakukan Mobil Terjebak Banjir

Diungkapkannya, pos anggaran bencana tersebut tak hanya dianggarkan melalui APBD provinsi, melainkan juga dianggarkan kabupaten/kota melalui APBD masing-masing daerah.

“Kita juga terus koordinasi dengan semua pihak termasuk Dinas PUPR dan Baznas  serta kabupaten/kota jika terjadi bencana yang membutuhkan penanganan segera, utamanya terkait logistik dan sandang,” tandasnya. (yud/fad)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan