Bahaya! Melanggar 10 Ketentuan ini PNS Bisa Diberhentikan, Kuota CPNS Bisa Makin Banyak Nih

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 09 Dec 2023 - 10:28

Bahaya! Melanggar 10 Ketentuan ini PNS Bisa Diberhentikan, Kuota CPNS Bisa Makin Banyak Nih. Foto: Freepik--

6. Kinerja Buruk: ASN yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dapat dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat: Melakukan pelanggaran disiplin serius dapat menjadi dasar pemberhentian.

8. Dipidana dengan Pidana Penjara: Pemberhentian dapat terjadi jika seorang ASN dipidana dengan pidana penjara minimal dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

9. Dipidana dengan Pidana Penjara atau Kurungan: Pemberhentian dapat juga disebabkan oleh pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang terkait dengan jabatan.

10. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik: Keanggotaan atau kepemimpinan dalam partai politik menjadi alasan pemberhentian, menegaskan independensi dan netralitas ASN.

Pemberhentian ASN, terutama jika terkait dengan alasan pidana atau keterlibatan dalam politik, dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat.

Hal ini menegaskan pentingnya integritas dan ketaatan ASN terhadap aturan dan prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaan tugas mereka untuk melayani masyarakat dan negara.

Penting untuk dicatat bahwa hak dasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga telah diakui dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), memberikan lega bagi mereka dan mengakui kesetaraan hak antara mereka dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kesetaraan ini diatur dalam Pasal 21 UU ASN, yang menjamin hak dan kewajiban yang sama antara PNS dan PPPK.

Dengan adanya hak-hak ini, UU ini memberikan jaminan yang lebih kuat bagi PPPK, termasuk penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.

Seperti penghasilan, motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

bahaya! melanggar 10 ketentuan ini pns bisa diberhentikan, kuota cpns bisa makin banyak nih                            jakarta, sumateraekspres.id - aturan terkait pemberhentian pns akan menjadi bahasan dalam artikel ini, yuk simak, sebab ini berpotensi juga lho menambah kuota cpns.
sebuah era baru dalam regulasi kepegawaian negeri telah dimulai dengan ditandatanganinya undang-undang asn tahun 2023 oleh presiden joko widodo.
undang-undang ini, yang menggantikan uu nomor 5 tahun 2014, menjadi sorotan utama karena mengatur pemberhentian aparatur sipil negara (asn), termasuk calon pegawai negeri sipil (cpns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
pasal 52 uu asn 2023 merinci 10 alasan pemberhentian yang dapat diterapkan pada cpns dan pppk, menggantikan landasan hukum sebelumnya.
baca juga:pengumuman: seleksi cpns 2024 digelar setiap 3 bulan sekali, berikut syarat yang harus dipenuhi
baca juga:catat nih, kementerian panrb bersihkan seleksi cpns dari 'titipan orang dalam' seperti apa? 
berikut adalah rangkuman dari pasal terkait pemberhentian cpns tersebut.
1. penyelewengan terhadap pancasila dan uud 1945: melanggar prinsip-prinsip dasar negara dapat menyebabkan pemberhentian tanpa hormat.
2.  meninggal dunia: pemberhentian otomatis terjadi jika seorang asn meninggal dunia.
3. batas usia pensiun atau berakhirnya masa perjanjian kerja: asn yang mencapai batas usia pensiun atau berakhirnya masa perjanjian kerja akan dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
baca juga:pengumuman skd cpns 2023: begini cara unduh sertifikat hasil ujian
baca juga:pengumuman hasil tes skd cpns: selain passing grade, ini syarat penting penentu kelolosan
4. terkena dampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah: pemberhentian bisa terjadi jika seorang asn terdampak restrukturisasi organisasi atau perubahan kebijakan pemerintah.
5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani: ketidakcakapan jasmani dan/atau rohani yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban dapat menjadi alasan pemberhentian.
6. kinerja buruk: asn yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dapat dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. pelanggaran disiplin tingkat berat: melakukan pelanggaran disiplin serius dapat menjadi dasar pemberhentian.
8. dipidana dengan pidana penjara:  pemberhentian dapat terjadi jika seorang asn dipidana dengan pidana penjara minimal dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
9. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan: pemberhentian dapat juga disebabkan oleh pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang terkait dengan jabatan.
baca juga:kejati sumsel pastikan tes penerimaan cpns berjalan baik, ada oknum nakal segera lapor!
baca juga:terungkap! joki cpns yang ditangkap di lampung seorang mahasiswi itb, berapa biayanya, ini kata polisi
10. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik: keanggotaan atau kepemimpinan dalam partai politik menjadi alasan pemberhentian, menegaskan independensi dan netralitas asn.
pemberhentian asn, terutama jika terkait dengan alasan pidana atau keterlibatan dalam politik, dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat.
hal ini menegaskan pentingnya integritas dan ketaatan asn terhadap aturan dan prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaan tugas mereka untuk melayani masyarakat dan negara.
penting untuk dicatat bahwa hak dasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) juga telah diakui dalam undang-undang aparatur sipil negara (uu asn), memberikan lega bagi mereka dan mengakui kesetaraan hak antara mereka dan pegawai negeri sipil (pns).
kesetaraan ini diatur dalam pasal 21 uu asn, yang menjamin hak dan kewajiban yang sama antara pns dan pppk.
dengan adanya hak-hak ini, uu ini memberikan jaminan yang lebih kuat bagi pppk, termasuk penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
seperti penghasilan, motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.