Benarkah Money Politics Bakal Bertransformasi Melalui E-Wallet dan E- Money? Ini Jawaban Bawaslu!

Reporter: Ibnu Holdun |

Editor: Novis |

Kamis , 30 Nov 2023 - 14:52

Sosialisasi pengawasan parsitipatif peran media dalam menginformasikan serta mengedukasi masyarakat dalam menghadapi pemilu tahun 2014 oleh Bawaslu Palembang. Foto : ibnu holdun/sumateraekspres.id--

Narasumber dari lembaga survei RCI, Faturahman, menyoroti peran media yang diatur oleh UU No.40 tahun 1999.

Media dianggap sebagai kontrol sosial, lembaga ekonomi, hiburan, informasi, dan pendidikan.

"Dalam konteks demokrasi, semua pihak memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, termasuk media massa sebagai pilar keempat dalam demokrasi," jelasnya.

Faturahman juga menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pemilih di Sumatera Selatan bersedia menerima uang pada Pemilu 2024, yang menyoroti perlunya pengawasan media.

"Banyak masyarakat cenderung menerima politik uang karena faktor kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi," tambahnya.

Ia juga menyoroti kerawanan dan keterlibatan birokrat serta penyelenggara negara karena banyaknya kerabat pejabat yang terlibat dalam proses politik. (Ibnu Holdun)

benarkah money politics bakal bertransformasi melalui e-wallet dan e- money? ini jawaban bawaslu!                            palembang, sumateraekspres.id - dalam kegiatan sosialisasi bawaslu kota palembang pada kamis (30/11/2013), terdapat aspek menarik yang menonjol. 
sosialisasi ini bertujuan untuk memahamkan peran media dalam memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pemilu 2014. 
acara ini berlangsung di roda cafe, jalan demang lebar daun, kota palembang.
komisioner bawaslu kota palembang, muslim, mengungkapkan bahwa money politics dapat berkembang menjadi e-wallet atau e-money dengan canggihnya teknologi.
baca juga:resmi, inilah jadwal 5 debat capres-cawapres yang dirilis kpu. jangan ketinggalan ya!
baca juga:inilah desain resmi surat suara pilpres 2024. distribusinya mulai tanggal ini! 
 "teknologi yang mempermudah pengiriman ini membuat dugaan money politics beralih ke e-wallet dan e-money," katanya.
menanggapi hal ini, bawaslu harus bertindak cepat untuk mengatasi money politics. 
muslim menyatakan, "saat ini, kita menunggu bawaslu ri bekerja sama dengan ojk dalam mengawasi proses e-money dan e-wallet. teknologi ini bisa digunakan oleh calon legislatif untuk transaksi politik uang,"ujarnya 
muslim menekankan pentingnya sosialisasi sebagai upaya pencegahan money politics.
baca juga:loker terbaru, palang merah indonesia butuh pegawai baru. pendaftaran buka hingga 5 desember. daftar yuk!
baca juga:alfamidi buka loker besar-besaran bagi lulusan s1, ada formasi untuk semua jurusan lho!
 "dengan sosialisasi, kita berharap pemilih dapat menjadi lebih cerdas," tambahnya.
 ia juga mengakui bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah kelakuan bandel calon legislatif.
narasumber dari lembaga survei rci, faturahman, menyoroti peran media yang diatur oleh uu no.40 tahun 1999. 
media dianggap sebagai kontrol sosial, lembaga ekonomi, hiburan, informasi, dan pendidikan. 
baca juga:pemalak sopir bus wisata di kawasan monpera ditangkap polisi, tak disangka ini alasan mereka lakukan itu
baca juga:waw, ikan gabus bukan cuma bahan pempek, tapi bisa mencegah karhutla gambut. 
"dalam konteks demokrasi, semua pihak memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, termasuk media massa sebagai pilar keempat dalam demokrasi," jelasnya.
faturahman juga menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pemilih di sumatera selatan bersedia menerima uang pada pemilu 2024, yang menyoroti perlunya pengawasan media. 
"banyak masyarakat cenderung menerima politik uang karena faktor kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi," tambahnya.
baca juga:fifa u-17 world cup indonesia 2023: duel raksasa eropa, perebutan supremasi
baca juga:catat, meski diberhentikan sementara dari ketua kpk, firli masih terima 75 persen gaji. nilainya segini!
ia juga menyoroti kerawanan dan keterlibatan birokrat serta penyelenggara negara karena banyaknya kerabat pejabat yang terlibat dalam proses politik. (ibnu holdun)