“Kompetisi itu wajar untuk mencapai tujuan dalam bernegara dengan sebaik-baiknya. Memilih calon pemimpin yang terbaik asalkan mengikuti aturan yang berlaku,” imbuh Kapolda.  Ia menambahkan, terhitung H-79 hari jelang pencoblosan, personel Polri telah siap siaga untuk pengamanan. Termasuk pengamanan selama masa kampanye yang dimulai hari ini hingga 10 Februari 2024.

Di pusat, KPU RI juga gelar deklarasi damai. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, dengan adanya deklarasi, diharapkan semua pihak punya komitmen yang sama untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang tertib.  

Katanya, ada satu hal yang berbeda dalam kampanye kali ini ada pada debat capres-cawapres. Meski sama-sama digelar lima kali, tapi lokasi debat kali ini tidak lagi tersentralisasi di Jakarta seperti pemilu sebelumnya.

Ditambahkan Komisioner KPU RI, August Mellaz, debat rencananya dihelat pada akhir 2023 sebanyak dua kali.  Sedangkan tiga kali sisanya dilaksanakan pada awal 2024. Komposisinya full capres-cawapres, antarcapres, hingga antarcawapres.  ”Nanti diselang-seling, dengan tema berbeda," imbuhnya.

Menurut August, mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, debat akan digelar dengan durasi 150 menit. Dengan enam segmen dalam setiap pelaksanaannya. Sementara, Bawaslu RI beserta jajaran pengawas se-Indonesia juga gelar apel kesiapsiagaan. 

”Ini untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa seluruh pengawas siap untuk mengawal demokrasi," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Sementara itu, Rahmat Bagja mengatakan, untuk pengawasan, secara umum terbagi dalam dua sektor. Pertama, memantau kampanye di media sosial (medsos) yang berpotensi menyebarkan informasi palsu. ”Jika ada medsos bermasalah, ada akun-akun bermasalah, laporkan," imbuhnya.

Kedua adalah pemantauan darat, yakni dengan mengawasi kampanye di ruang publik, pertemuan umum, dan acara kampanye lainnya. Untuk penanganan pelanggaran, Bawaslu membentuk tim respons cepat yang dapat merespons temuan dan laporan pelanggaran seefektif mungkin.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menambahkan, potensi kerawanan dan pelanggaran cukup tinggi. Meskipun sejak Januari 2023, jajaran pengawas di 514 kabupaten/kota telah melakukan upaya pencegahan sebanyak 33.740 tindakan. (iol/kms/*/)