Peserta Seleksi Calon Komisioner KPUD MLM Protes. Ternyata Gara-Gara Ini!

Reporter: Zulkarnain |

Editor: Novis |

Selasa , 21 Nov 2023 - 14:52

Aktifitas di KPUD MLM. Foto : zulkarnain/sumateraekspres.id--

"Mungkin maksudnya para Komisioner aktif yang ikut seleksi juga telah dilakukan klarifikasi. Dan keputusan DKPP itu tidak menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi," jawabnya lugas.

Pihaknya mengaku, penilaian Timsel KPUD tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan sejumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi sudah dinilai berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan.

"Mungkin demikian yang bisa kami jawab," tutupnya singkat.

Sementara itu, pengamat Politik Sumsel, Andrian Saptawan mengungkapkan, seharusnya sejumlah keberatan itu disampaikan dalam bentuk surat ke panitia Pansel.

"Jika pengumuman sudah 10 besar itu langsung ke KPUD Provinsi, karena nanti dari 10 nanti yang diambil 5 besar. Jika terbukti (Indikasi itu, red) bisa langsung dipotong," ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, jika teribat Parpol dalam 5 tahun terakhir itu jelas tidak boleh di loloskan dalam seleksi KPU. Terkait adanya keputusan DKPP terhadap sejumlah peserta seleksi yang ikut lolos 10 besar.

Adrian Saptawan mengometari, jika hal itu seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan Timsel. Memang keputusan DKPP itu tidak menjadi syarat mutlak, untuk menentukan lolos seleksi.

"Tapi jika dipaksakan masuk 5 besar itu bisa di PTUN, oleh orang orang yang protes," ujarnya.

Pertama itu persyaratan, tidak boleh terlibat partai selama 5 tahun, kedua tidak pernah masuk penjara.

"Putusan DKPP itu memang tidak masuk syarat karena yang di sanksi soal etika bukan pidana. kita bisa memberi masukan dalam uji publik nanti, jika dilanggar KPUD tentunya itu bisa di PTUN kan. Bisa meminta peninjauan kembali keputusan KPU itu," tutupnya.

Adrian juga menjabarkan, jika kondisi itu sudah ada putusan KPU, namun jika belum ada keputusan KPU terhadap calon komisioner yang lulus seleksi itu lebih tepat ke ranah masukan.

peserta seleksi calon komisioner kpud mlm protes. ternyata gara-gara ini!                            lubuklinggau, sumateraekspres.id - sejumlah peserta seleksi komisioner kpud di wilayah kabupaten musi rawas-lubuklinggau dan muratara (mlm), pertanyakan hasil seleksi
.pasalnya, banyak peserta yang dinyatakan lolos seleksi diduga terlibat dalam parpol dan pernah di sanksi oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
informasi dihimpun, sejumlah peserta seleksi calon komisioner kpud di wilayah mlm, selasa (21/11) melontarkan keluhan keluhan yang mereka alami selama mengikuti seleksi komisioner kpud beberapa waktu lalu.
mereka sepakat akan melaporkan panitia seleksi kpud zona ii provinsi sumsel ke kpu ri secara langsung. karena banyak peserta yang terindikasi parpol dan penah mendapat sanksi dkpp yang diloloskan dalam seleksi.
baca juga:bikit kaget. ufo melintas di atas bandara imphal india. terlihat mata telanjang. ini dampaknya selama 3 jam
ie salah satu peserta yang mengikuti seleksi calon komisioner kpud zona ii provinsi sumsel, mengungkap kekecewaan akibat mandulnya integritas panitia seleksi kpud zona ii provinsi sumsel.
"sebab, ada sejumlah peserta terindikasi diduga terlibat partai politik (parpol) lolos seleksi, bahkan ditetapkan oleh tim seleksi (timsel) masuk 10 besar," katanya.
persoalan peserta terindikasi atau diduga terlibat parpol dan pernah disidang  dkpp antara lain mencuat dari kabupaten musi rawas utara (muratara) dan kabupaten musi rawas.
 "saat ini teman teman yang ikut seleksi calon kpud seputar mlm tengah berkumpul dan membahas langkah selanjutnya. dalam waktu dekat kami akan melapor ke kpu ri," tegasnya.
baca juga:banyak peserta seleksi kpud terlibat parpol dan disanksi dkpp, ini kata timsel dan pengamat
sementara itu, ketua timsel kpu zona ii, provinsi sumsel, muslih hidayat saat dikonfirmasi mengenai keluhan yang disampaikan sejumlah peserta yang mengikuti seleksi calon anggota komisioner kpud tersebut mengungkapkan.
seluruh laporan masyarakat yang masuk ke helpdesk timsel, sebelum sesi wawancara telah dilakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada masing-masing peserta. 
"adapun yang terindikasi anggota parpol, telah menunjukkan surat pengunduran diri dan pernyataan dari partai yang bersangkutan. bahwa sudah tidak menjadi pengurus atau anggota partai lebih dari 5 tahun lalu," tegasnya.
sementara itu, untuk peserta yang pernah disidang dkpp dan dijatuhkan sanksi.
"mungkin maksudnya para komisioner aktif yang ikut seleksi juga telah dilakukan klarifikasi. dan keputusan dkpp itu tidak menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi," jawabnya lugas.
baca juga:wahai bapak ibu kades! menteri pdtt ungkap kabar gembira terkait dana desa rp5 miliar setahun, simak disini!
pihaknya mengaku, penilaian timsel kpud tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. dan sejumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi sudah dinilai berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan.
"mungkin  demikian yang bisa kami jawab," tutupnya singkat.
sementara itu, pengamat politik sumsel, andrian saptawan mengungkapkan, seharusnya sejumlah keberatan itu disampaikan dalam bentuk surat ke panitia pansel.
"jika pengumuman sudah 10 besar itu langsung ke kpud provinsi, karena nanti dari 10 nanti yang diambil 5 besar. jika terbukti (indikasi itu, red) bisa langsung dipotong," ungkapnya.
baca juga: ciptakan kualitas pelayanan publik, pemprov sumsel gelar rakor dan workshop sp4n lapor! 2023
pihaknya menegaskan, jika teribat parpol dalam 5 tahun terakhir itu jelas tidak boleh di loloskan dalam seleksi kpu. terkait adanya keputusan dkpp terhadap sejumlah peserta seleksi yang ikut lolos 10 besar.
adrian saptawan mengometari, jika hal itu seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan timsel. memang keputusan dkpp itu tidak menjadi syarat mutlak, untuk menentukan lolos seleksi.
 "tapi jika dipaksakan masuk 5 besar itu bisa di ptun, oleh orang orang yang protes," ujarnya.
pertama itu persyaratan, tidak boleh terlibat partai selama 5 tahun, kedua tidak pernah masuk penjara.
baca juga:enam pelaku pungli terhadap sopir truk dilepas, polisi: masuk kategori tindak pidana ringan
"putusan dkpp itu memang tidak masuk syarat karena yang di sanksi soal etika bukan pidana. kita bisa memberi masukan dalam uji publik nanti, jika dilanggar kpud tentunya itu bisa di ptun kan. bisa meminta peninjauan kembali keputusan kpu itu," tutupnya.

adrian juga menjabarkan, jika kondisi itu sudah ada putusan kpu, namun jika belum ada keputusan kpu terhadap calon komisioner yang lulus seleksi itu lebih tepat ke ranah masukan.
"ini masih calon karena 10 besar, tapi jika sudah 5 besar itu sudah masuk ranah putusan kpu," tutupnya. (zulkarnain)