Hindari Framing, Hati-Hati Berpose, Tito Ingatkan Kepala Daerah-ASN Harus Netral

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 17 Nov 2023 - 20:54

Sementara, Pj Gubernur Sumsel, Dr Drs H Agus Fatoni MSi mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan jajaran ASN di lingkungan Pemprov untuk menjaga integritas dan profesionalisme serta bersikap netral pada pesta demokrasi 2024.

"ASN Pemprov dan kabupaten/kota di Sumsel harus patuh pada asas netralitas, tidak berpihak, tidak memihak pada pihak mana pun dan kepentingan apa pun," tegasnya. Menurutnya, ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur.

"Secara internal, Inspektorat akan memeriksa. Secara eksternal, Bawaslu yang akan menentukan, apakah ini melanggar atau tidak. Setelah tahu pelanggarannya, kita akan tetapkan sanksinya,” tuturnya.

Fatoni mengatakan, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ASN. Di antaranya, menjadi peserta kampanye, menggunakan atribut partai, berkampanye menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, baik itu sebelum, selama dan sesudah kampanye.

Kemudian, tidak boleh posting dan share di sosmed ikut kampanye. “Intinya, ASN harus netral,” ucapnya. Kepada para pejabat di lingkungan Pemprov, Fatoni minta semua mengingatkan staf masing-masing untuk berhati – hati agar jangan sampai mendukung atau terlihat mendukung salah satu pasangan calon.

Sementara, Pj Wako Palembang Drs H Ratu Dewa menambahkan, arahan dari Mendagri, untuk semua pejabat hingga ASN tingkat bawah, harus menjaga netralitas. Termasuk soal gestur tubuh, simbol-simbol, dan lainnya.

"Sesuai aturan, mulai dari kepala daerah, ASN sampai ke tingkat bawah, harus netral," ujarnya. Selain soal netralitas, Mendagri juga memastikan partisipasi penyertaan APBD untuk dana pilkada.

"Alhamdulillah kita sudah menganggarkan itu dan telah menandatangani NPHD," jelasnya. Pencairannya, 40 persen pada APBD Perubahan 2023 dan 60 persen sisanya dalam APBD 2024. (yun/tin/)

hindari framing, hati-hati berpose, tito ingatkan kepala daerah-asn harus netral                            palembang, sumateraekspres.id – netralitas pejabat, kepala daerah, dan aparatur sipil negara (asn) di tahun politik ini harga mati. jadi  perhatian serius pemerintah pusat.
menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian mengingatkan itu dalam pengarahan kepada seluruh kepala daerah se-indonesia, kemarin (17/11).
ia mengingatkan semua kepala daerah, penjabat (pj) kepala daerah, dan asn untuk memastikan netralitas asn di lingkungan kerja masing-masing.
"pj gubernur dan pj bupati/ wali kota juga harus netral. jangan memberikan dukungan kepada calon presiden, calon gubernur, calon-calon bupati/wali kota, calon dprd dan calon - calon lainnya," tegas tito. 
baca juga:jadi tersangka! mahasiswa joki tes cpns terancam 6 tahun penjara, kampus bisa ambil tindakan tegas
baca juga:tabel daftar gaji pns dan pppk, peserta ujian casn 2023 wajib baca
kata tito, pj kepala daerah juga tidak boleh berkampanye. ia minta agar semua pj memastikan betul seluruh asn yang berada pada lingkungan pemerintahan masing-masing tidak mengkampanyekan pasangan calon yang mengikuti kontestasi politik atau caleg tertentu. 
 "pj kepala daerah adalah jabatan yang memiliki sumber daya yang kuat. jadi rekan - rekan sangat berpengaruh dalam kontestasi politik. yang perlu dipahami ialah, asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan partai politik," imbuhnya.
untuk itu, semua pj kepala daerah harus segera mengambil langkah - langkah pencegahan. "hati-hati dalam menghadiri acara. saya ingatkan, dalam berpose saat berfoto jangan menggunakan simbol jari-jari  tertentu yang biasa dipakai oleh partai politik," tambah tito.
dalam situasi yang sangat sensitif saat ini, berbagai hal kecil dan sepele harus jadi perhatian serius. "tolong rekan - rekan untuk dapat berhati - hati dan sebisa mungkin menghindari framing - framing para petugas partai untuk kepentingan politik mereka," tegasnya. 
baca juga:wanita yang menjadi joki tes cpns diserahkan ke polisi, akankah dipenjara?
baca juga:tegas, 464 peserta skd cpns kemenkumham sumsel gagal sebelum tes, ini penyebabnya
menurut tito, netralitas asn menjadi kunci keberhasilan pemilu dan pilkada. untuk itu, mendagri me-warning agar seluruh asn harus bersikap netral, menjaga jarak dengan semua kekuatan politik.
“menekankan kembali untuk asn terutama yang di daerah, semua harus terbebas dari pengaruh dan intervensi dari seluruh partai politik,” cetusnya. selain soal pemilu, mendagri juga mengingatkan kembali berbagai program prioritas seperti inflasi, stunting dan pengentasan kemiskinan. 
sementara, pj gubernur sumsel, dr drs h agus fatoni msi mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan jajaran asn di lingkungan pemprov untuk menjaga integritas dan profesionalisme serta bersikap netral pada pesta demokrasi 2024.
"asn pemprov dan kabupaten/kota di sumsel harus patuh pada asas netralitas, tidak berpihak, tidak memihak pada pihak mana pun dan kepentingan apa pun," tegasnya. menurutnya, asn yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur. 
baca juga:waduh! tak cuma di lampung, seorang joki tes cpns juga ditangkap di makassar, dapat nilai skd tertinggi
baca juga:asyik, pns bakal makin kipas-kipas nih. pemerintah segera samakan gaji pns dengan pegawai bumn. seperti apa?
"secara internal, inspektorat akan memeriksa. secara eksternal, bawaslu yang akan menentukan, apakah ini melanggar atau tidak. setelah tahu pelanggarannya, kita akan tetapkan sanksinya,” tuturnya.
fatoni mengatakan, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan asn. di antaranya, menjadi peserta kampanye, menggunakan atribut partai, berkampanye menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, baik itu sebelum, selama dan sesudah kampanye. 
kemudian, tidak boleh posting dan share di sosmed ikut kampanye. “intinya, asn harus netral,” ucapnya. kepada para pejabat di lingkungan pemprov, fatoni minta semua mengingatkan staf masing-masing untuk berhati – hati agar jangan sampai mendukung atau terlihat mendukung salah satu pasangan calon.
sementara, pj wako palembang drs h ratu dewa menambahkan, arahan dari mendagri, untuk semua pejabat hingga asn tingkat bawah, harus menjaga netralitas. termasuk soal gestur tubuh, simbol-simbol, dan lainnya.
"sesuai aturan, mulai dari kepala daerah, asn sampai ke tingkat bawah, harus netral," ujarnya. selain soal netralitas, mendagri juga memastikan partisipasi penyertaan apbd untuk dana pilkada.
"alhamdulillah kita sudah menganggarkan itu dan telah menandatangani nphd," jelasnya. pencairannya, 40 persen pada apbd perubahan 2023 dan 60 persen sisanya dalam apbd 2024. (yun/tin/)