Pangkas Birokrasi, Zero Pungli
Wako Terima Penghargaan Stranas PK
PALEMBANG - Wali Kota Palembang, H Harnojoyo menjadi Wali Kota Pertama di Pulau Sumatera berdiri di podium kehormatan menerima penghargaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) karena dinilai berhasil mewujudkan pemangkasan birokrasi zero pungutan liar (pungli) kategori akreditasi A dan percepatan layanan masyarakat di keur Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang.
Piagam penghargaan itu diterima langsung Wali Kota H Harnojoyo, Senin (30/1) di Milenium Hotel dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Drs Hendro Sugiatno MM didampingi Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati.
"Ini merupakan kerja besar seluruh jajaran Dishub Palembang yang telah bekerja cerdas berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di pelayanan masyaralat Keur Palembang demi mewujudkan pelayanan yang bersih,” katanya. Baca juga : Tradisi Cap Go Meh Palembang, Ada Perayaan di Pulo Kemaro hingga Sembelih Kambing untuk Persembahan
Dia menerangkan, penghargaan yang diterima tak serta merta didapat secara instan. Mewujudkan zero pungli secara terus menerus butuh komitmen dalam pemberian pelayanan ke masyarakat. Di 2022, selama satu tahun penuh tim pusat melakukan kajian langsung ke lapangan. “Implementasi penilaian dilakukan secara melekat, inilah menjadi salah satu indikator penting penilaian tersebut,” ungkap Harnojoyo.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Aprizal Hasyim menjelaskan, dari 300 kabupaten/kota di Indonesia, Palembang masuk dalam 19 kabupaten/kota yang telah terakreditasi A penilaian dari Kemenhub dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Baca juga : Balap Liar di Tol Kapal Betung, Sekelompok Remaja Diamankan Polisi
Bahkan, kata Aprizal, Palembang menjadi kota pertama di Pulau Sumatera yang disematkan terakreditasi A dalam pencegahan korupsi di balai kendaraan bermotor Keur Palembang.
“Dibalai Keur itu kita sudah mendapat pendampingan KPK dan memiliki SDM yang sangat memadai. Selama operasional kita tidak menerapkan uang tunai sebagai salah satu pencegaham pungutan liar,” tegasnya. Dengan disematkannya Kota Palembang Akreditasi A dalam pelayanan masyarakat di Dishub, khususnya balai Keur Palembang tentu akan menjadi motivasi lebih baik lagi. (tin/fad)