Hakim Tolak Eksepsi Tiga Terdakwa Korupsi Dana Hibah Bawaslu OI

Reporter: Nanda Saputra |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 09 Nov 2023 - 14:40

Hakim Tolak Eksepsi Tiga Terdakwa Korupsi Dana Hibah Bawaslu OI. Foto : Nanda/sumateraekspres.id--

Dari hasil penyidikan, diduga telah terjadi perbuatan membuat pertanggungjawaban fiktif atau mark-up terhadap pengelolaan dana hibah yang dilakukan oleh para terdakwa.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp7,4 miliar.

Para terdakwa dihadapkan pada ancaman pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. (Nsw)

hakim tolak eksepsi tiga terdakwa korupsi dana hibah bawaslu oi                            palembang, sumateraekspres.id - pengadilan tipikor pn palembang telah mengeluarkan keputusan dalam sidang dengan agenda putusan sela yang melibatkan tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah bawaslu ogan ilir tahun 2019-2020.
majelis hakim yang diketuai oleh masrianti sh mh menolak semua dalil eksepsi yang diajukan oleh tiga terdakwa, yaitu darmawan iskandar (mantan ketua bawaslu oi), karlina, dan idris (mantan komisioner bawaslu oi).
keputusan tersebut diumumkan dalam sidang yang berlangsung di pengadilan tipikor pn palembang kelas i a khusus pada kamis, 9 november 2023.
dalam putusan sela tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa mereka tidak sependapat dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum ketiga terdakwa.
baca juga:korupsi rp1,9 m, kembali rp733 juta, perkara belanja dana hibah bawaslu prabumulih 
baca juga:hasil penertiban bawaslu, banyak aps mengarah ke apk, kok bisa
hakim menjelaskan, "setelah mencermati dan membaca surat keberatan kuasa hukum tiga terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat, menurut pertimbangan majelis hakim bahwa dakwaan tersebut sudah dibuat secara cermat, rinci, dan jelas."
hakim juga menekankan bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti bersalah, hal tersebut akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga keberatan yang diajukan oleh terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak.
"hakim menyatakan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa karlina, darmawan iskandar, dan idris tidak dapat diterima sepenuhnya, dan dakwaan penuntut adalah sah," tegasnya.
selain menolak dalil eksepsi, majelis hakim juga memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pembuktian perkara dalam persidangan dengan memanggil saksi-saksi. "silahkan jpu nanti hadirkan saksi-saksi dan melanjutkan persidangan," tambahnya.
baca juga:dapat rekaman video, bawaslu lahat panggil oknum kepala sekolah. ternyata isinya...
baca juga:kasus korupsi bawaslu oku timur, penyidik periksa 23 orang saksi baru, bakal ada tersangka baru?
kajari ogan ilir, nur surya, bersama kasi pidsus julindra purnama jaya, menjelaskan bahwa sesuai dengan putusan sela majelis hakim, dalam sidang selanjutnya akan menghadirkan saksi-saksi terkait dalam perkara ini.
perkara ini bermula ketika bawaslu ogan ilir menerima dana hibah senilai rp 19 miliar dari apbd ogan ilir tahun anggaran 2019 dan 2020.
dari hasil penyidikan, diduga telah terjadi perbuatan membuat pertanggungjawaban fiktif atau mark-up terhadap pengelolaan dana hibah yang dilakukan oleh para terdakwa.
hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) sumatera selatan menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai rp7,4 miliar.
baca juga:relawan amin di prabumulih datangi kantor kpu-bawaslu
para terdakwa dihadapkan pada ancaman pidana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp pidana. (nsw)