Dituntut 12 Tahun, Pengacara Korban Asusila Ponpes OKI Minta Hukuman Maksimal

Reporter: Khoirunnisa |

Editor: Alfery |

Kamis , 09 Nov 2023 - 00:30

Kasi Pidum Kejari OKI, Arief Yunandi--

Terdakwa dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal ini menyatakan bahwa pelanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E dapat dikenai hukuman penjara dengan minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah denda sebesar 5 miliar rupiah.

Sementara itu, Pengacara Terdakwa, Andi Wijaya SH, menjelaskan bahwa terkait tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri OKI, mereka akan mengajukan pledoi baik secara tertulis maupun lisan pada tanggal 14 November.

"Pledoi akan diajukan pekan depan," tambahnya.

Ketika melihat tuntutan hukuman selama 12 tahun yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Farid Purnomo SH di hadapan Ketua Majelis Hakim Tira Tirtona SH MH dan anggota majelis, pengacara terdakwa menyatakan bahwa tuntutan ini masih dianggap berat.

Hal ini disebabkan oleh Pasal 81 yang mengatur batasan minimal dan maksimal hukuman. Batasan minimalnya adalah 5 tahun dan maksimalnya adalah 15 tahun.

Sehingga tuntutan selama 12 tahun dianggap masih terlalu tinggi. Dengan adanya pledoi nanti, pengacara berharap ada keringanan yang bisa diberikan oleh majelis hakim.

dituntut 12 tahun, pengacara korban asusila ponpes oki minta hukuman maksimal                            kayuagung, sumateraekspres.id - sidang kasus asusila yang melibatkan terdakwa am (38), seorang pengajar dan penjaga di ponpes yasinda, kabupaten oki, terhadap seorang santri berusia 14 tahun berinisial b, kembali digelar di pengadilan negeri kayuagung.
jaksa penuntut umum (jpu) menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 tahun, namun pengacara korban menganggap tuntutan ini lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal sebesar 15 tahun penjara.
kepala seksi pidana umum (kasi pidum) kejaksaan negeri oki, arief, membenarkan tuntutan tersebut.
dia menyebut bahwa tuntutan ini muncul karena ada satu lagi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) p19 atas nama terdakwa.
baca juga:sedih lihat korban tak mau sekolah, pihak keluarga minta terdakwa asusila divonis maksimal
"karena kasus ini maksimalnya tidak akan lebih dari 15 atau 20 tahun, kami meminta untuk menggabungkan tuntutan ini," kata arief.
dalam perkara pertama, tuntutan selama 12 tahun diajukan karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan jika tidak mengakui, maka hal itu akan memberatkan hukumannya.
terdakwa juga telah menawarkan membayar biaya restitusi, tetapi tawarannya tidak diterima oleh pihak korban. hal ini juga menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman.
di sisi lain, aulia aziz al haqqi sh dari prasaja law firm tetap meminta hukuman maksimal terkait masalah restitusi.
baca juga:miris ! kasus asusila jerat kades, guru, hingga perwira
dia menjelaskan bahwa permintaan ganti rugi bukan ditolak, tetapi sudah ada gugatan perdata terkait masalah tersebut.
restitusi yang diajukan oleh terdakwa sebesar 50 juta rupiah tidak diterima oleh klien karena tidak sesuai dengan perjuangan dan dampak yang akan dihadapi di masa depan.
oleh karena itu, mereka meminta ganti rugi sebesar 200 juta rupiah.
terkait masalah hukuman, yang mencakup hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiahn subsider 6 bulan, aulia meminta agar hakim memberikan hukuman maksimal dan mempertimbangkan pasal yang berlaku.
baca juga:geger di muratara: ayah tiri tega lakukan tindakan asusila pada anak tirinya yang masih belia
terdakwa dijerat dengan pasal 82 ayat (1) uu nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2016, yang mengatur perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
pasal ini menyatakan bahwa pelanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 76e dapat dikenai hukuman penjara dengan minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah denda sebesar 5 miliar rupiah.
sementara itu, pengacara terdakwa, andi wijaya sh, menjelaskan bahwa terkait tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri oki, mereka akan mengajukan pledoi baik secara tertulis maupun lisan pada tanggal 14 november.
"pledoi akan diajukan pekan depan," tambahnya.
baca juga:lakukan perbuatan tak senonoh ke santrinya, guru ngaji ditangkap saat jadi juri stqh
ketika melihat tuntutan hukuman selama 12 tahun yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum farid purnomo sh di hadapan ketua majelis hakim tira tirtona sh mh dan anggota majelis, pengacara terdakwa menyatakan bahwa tuntutan ini masih dianggap berat.
hal ini disebabkan oleh pasal 81 yang mengatur batasan minimal dan maksimal hukuman. batasan minimalnya adalah 5 tahun dan maksimalnya adalah 15 tahun.
sehingga tuntutan selama 12 tahun dianggap masih terlalu tinggi. dengan adanya pledoi nanti, pengacara berharap ada keringanan yang bisa diberikan oleh majelis hakim.