Tercekik Denda, Korporasi Terancam Pailit, Tetap Dijerat meski Penyebab Karhutla dari Luar Lahan Perusahaan

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 03 Nov 2023 - 22:24

Karena perusahaan ini HGU-nya ada yang 10.000 hektare, 15.000 hektare, dan lainnya. “Mudah, mentersangkakan perusahaan, yang jadi korban (korban karhutla oleh oknum masyarakat,” katanya.

Tahun ini, dari 500 hektare lahan PT RAJ yang disegel akibat putusan MA itu terbakar lagi.

Pihak perusahaan sendiri, berdasarkan salah satu poin putusan MA itu tidak boleh melakukan kegiatan di areal tersebut.

“Jadi disegel lagi kemarin (oleh Dirjen KLHK),” cetusnya.

Karena, lanjut Soegiman, ketika mereka melakukan kegiatan di sana lagi, maka nanti akan melanggar salah satu poin putusan MA.

”Sedangkan bertahun-tahun tidak dikelola akibat disegel, akses jalannya tertutup sudah banyak ditumbuhi tanaman dan semak,” tukasnya.

Terpisah, Kepala PPIKHL Wilayah Sumatera KLHK, Ferdian Krisnanto menambahkan, terkait karhutla di lahan PT WAJ, perusahaan itu dijatuhi denda Rp300 miliar.

Namun, aset perusahaan tersebut tidak sebanyak itu. Sehingga akhirnya terancam pailit.

"Sudah 2 bulan kami pemadaman ini di lahan PT WAJ yang potensi pailit. Lokasinya di Jungkal, OKI. Sampai saat ini lokasi tersebut masih terbakar. Sudah lebih dari 5.000 hektare," tukasnya.

Water Bombing Bukan untuk Perusahaan

Sementara untuk meminta water bombing (WB), GM PT RAJ Soegiman Hadi, menyebut tidak bisa untuk korporasi.

”Kami korporasi ini, masyarakat kelas 2. Begitu kami minta WB, (dijawabnya) WB itu bukan untuk korporasi. Untuk lahan masyarakat dan pemerintah. Kami (korporasi) tidak boleh,” ungkapnya.

Jika korporasi mau minta bantuan water bombing, buat surat pengajuan dulu tidak mampu lagi melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya.

tercekik denda, korporasi terancam pailit, tetap dijerat meski penyebab karhutla dari luar lahan perusahaan                            palembang, sumateraekspres.id – sepanjang 2015-2022, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) sudah menggugat 22 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di indonesia.
perusahaan tentu tidak akan main-main dengan karhutla. karena dari sanksi perdata, dendanya sangat besar bisa mencapai triliunan rupiah.
dari 22 perusahaan yang digugat itu, 14 di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, dengan nilai rp5,6 triliun.
nah, dari 14 perusahaan atau korporasi itu, 2 di antaranya di kabupaten oki, provinsi sumsel. 
baca juga:dampak karhutla belum selesai, bnpb perpanjang operasi tmc hingga 10 november 
baca juga:ojo kendor, samapta dan brimob bantu manggala agni, gempur karhutla oki dan ogan ilir
yakni, pt waringin agro jaya (waj) dan pt rambang agro jaya (raj) (lihat grafis).
bahkan 4 oktober lalu, direktorat jenderal penegakan hukum klhk, menyegel lagi 11 perusahaan di oki yang kembali terjadi karhutla. termasuklah areal pt waj dan pt raj lagi.

general manager (gm) pt rambang agro jaya (raj), soegiman hadi, menjelaskan areal hak guna usaha (hgu) pt raj itu sudah disegel sebelumnya dari kasus karhutla tahun 2015 lalu.
 “sebenarnya sudah disegel, terkait putusan mahkamah agung (ma) juli 2022 lalu,” ucapnya kepada sumatera ekspres, kamis siang (2/10).
baca juga:karhutla oi mereda, oki dikepung 431 hot spot saat siang palembang berasap dan lion air tak bisa mendarat
baca juga:strategi operasi semut, basahi gambut bekas pemadaman
kata soegiman, itu terkait perkara terdahulu yang prosesnya panjang ke belakang.
penelusuran sumatera ekspres, yakni soal putusan ma nomor 2196 k/pdt/2022 pada 22 juli 2022.
menolak permohonan kasasi pt raj. kemudian memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi (pt) dki jakarta nomor 398/pdt/2021/pt dki, 9 september 2021, yang memperbaiki putusan pn jakarta pusat nomor 445/pdt/g/2019/pn jkt.pst, 26 januari 2021.
sehingga dari beragam denda itu, total yang harus dibayar pt raj sebesar rp199.568.330.900, berdasar putusan kasasi di ma.
baca juga:kapolda minta perusahaan revitalisasi embung
baca juga:karo ops terjeblos lumpur kanal kering, masih ada potensi air. kapolda minta buat embung tambahan
“tapi yang tertulis (klhk) menyegel 1.000 hektare itu, tidak semuanya dalam hgu rambang (pt raj). tapi 1.000 hektare termasuk sekitarnya lahan masyarakat. hgu rambang saja hanya sekitar 500 hektare,” jelasnya.
pihaknya punya bukti, kronologis tanggal berapa, jam berapa, titik koordinatnya di mana. 
“karena hot spot tidak bisa dibohongi, dimana api titik awalnya. tapi tetap, perusahaan yang lebih mudah kena,” sesalnya.
kalau masyarakat yang ditangkap dan proses, sambung soegiman, beralasan mau cari makan. dengan mencari ikan atau purun.
baca juga:sumber air kering, penanganan karhutla di oki hanya andalkan satgas darat
baca juga:karhutla oi mereda, oki dikepung 431 hot spot saat siang palembang berasap dan lion air tak bisa mendarat
“tidak sengaja (buang puntung rokok sehingga terjadi kebakaran), tapi efeknya besar bagi perusahaan,” cetusnya.
pada kasus pt raj, titik awal api 3-4 km di luar dari hgu. pihaknya coba menyerang api, tapi akses tidak ada.
makanya terkadang menunggu akses yang ada di perbatasan.
“sudah siapkan sekian ratus orang, peralatan.  tapi kalau api sudah sepanjang 2 km, siapa pun tidak bisa memadamkan. kecuali hujan atau bahan baku yang terbakar habis, baru api mengecil,” ulasnya.
baca juga:satu pesawat berputar-putar, dua delay 40 menit, palembang ‘kota asap’
baca juga:gara-gara kabut asap menebal, kasus ispa di palembang naik lagi 
karena perusahaan ini hgu-nya ada yang 10.000 hektare, 15.000 hektare, dan lainnya. “mudah, mentersangkakan perusahaan, yang jadi korban (korban karhutla oleh oknum masyarakat,” katanya.
tahun ini, dari 500 hektare lahan pt raj yang disegel akibat putusan ma itu terbakar lagi.
pihak perusahaan sendiri, berdasarkan salah satu poin putusan ma itu tidak boleh melakukan kegiatan di areal tersebut.
“jadi disegel lagi kemarin (oleh dirjen klhk),” cetusnya.
karena, lanjut soegiman, ketika mereka melakukan kegiatan di sana lagi, maka nanti akan melanggar salah satu poin putusan ma.
”sedangkan bertahun-tahun tidak dikelola akibat disegel, akses jalannya tertutup sudah banyak ditumbuhi tanaman dan semak,” tukasnya.
terpisah, kepala ppikhl wilayah sumatera klhk, ferdian krisnanto menambahkan, terkait karhutla di lahan pt waj, perusahaan itu dijatuhi denda rp300 miliar.
namun, aset perusahaan tersebut tidak sebanyak itu. sehingga akhirnya terancam pailit. 
"sudah 2 bulan kami pemadaman ini di lahan pt waj yang potensi pailit. lokasinya di jungkal, oki. sampai saat ini lokasi tersebut masih terbakar. sudah lebih dari 5.000 hektare," tukasnya.
water bombing bukan untuk perusahaan
sementara untuk meminta water bombing (wb), gm pt raj soegiman hadi, menyebut tidak bisa untuk korporasi.
”kami korporasi ini, masyarakat kelas 2. begitu kami minta wb, (dijawabnya) wb itu bukan untuk korporasi. untuk lahan masyarakat dan pemerintah. kami (korporasi) tidak boleh,” ungkapnya.
jika korporasi mau minta bantuan water bombing, buat surat pengajuan dulu tidak mampu lagi melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya.
”kebakaran ini jangan nunggu 2-3 hari (selama proses surat). setengah jam saja, sudah besar. meski begitu, kami tetap berusaha pemadaman mandiri melalui dari jalur darat,” imbuhnya.
padahal menurutnya, perusahaan sudah membayar pajak, menyerap tenaga kerja. dengan luasan lahan hgu 7.000 hektare, pt raj menyerap sebanyak 700 tenaga kerja.
“yang jadi masalah, dari putusan ma itu juga, nib (nomor induk bersama) dan ahu (administrasi hukum umum) pt rambang diblokir. efeknya, perusahaan tidak bisa menyelesaikan terkait pembiayaan, terpaksa mengistirahatkan dulu sebagian karyawan,” tuturnya. 
bicara soal karhutla, soegiman menerangkan sulitnya mengendalikan itu karena hgu perusahaannya berbatasan langsung dengan lahan masyarakat yang tidak produktif.
“di sana ada sungai, mayarakat mencari ikan, mencari purun,” jelanya.
pulang mencari ikan atau purun, dari sana membuang puntung rokok. malamnya baru terbakar.
sementara pegawai perusahaan sudah pulang sebelum magrib. “malam baru muncul api, terbakar. susahnya di situ,” paparnya.
efektifnya, menurut soegiman lahan-lahan kosong milik masyarakat itu bisa dibangunkan plasma. mitrakan dengan perusahaan.
“bila itu sudah jadi kebun, itu masa depan mereka, mereka akan jaga. itu aset mereka. kalau didiamkan saja, itu seperti contoh di pinggir jalan depan pt rambang. yang banyak terbakar itu lahan milik masyarakat tidak produktif,” ujarnya.
pihak perkebunan yang berlahan gambut, menurut soegiman, harus mengelola manajemen air dengan baik.
karena kalau gambut, begitu sudah kemarau kering airnya.
“kalau habis airnya, tidak bagus juga hasil buah sawitnya,” terangnya.
untuk belajar dari pengalaman kemarau panjang el nino 4 tahunan, dari 2019, 2023, maka akan bertemu lagi pada 2027.
dari lahan masyarakat yang tidak dikelola, akan banyak jadi bahan baku untuk menyulut kebakaran.
dirikan posko-posko hadapi el nino 2027
soegiman memberikan solusi menghadapi el nino 2027 nanti, buat cluster dan posko-posko.
sebab sudah diketahui di mana kantong-kantong, sumber-sumber kebakaran dari pengalaman sebelumnya.
“dirikan posko-posko di sana, terdiri dari polri, tni, manggala agni, perusahaan,” paparnya.
dana operasional posko-posko itu, urunan dari setiap perusahaan sawit yang ada.
itu sudah diterapkan perusahaan-perusahaan perkebunan di jambi.
“pengalaman kami di jambi, semasa kapolda pak rachmad (kini kapolda sumsel) sebulan sebelum musim kemarau seluruh perusahaan sawit yang ada dipanggil,” ungkap soegiman.
satu perusahaan urunan masing-masing rp10 juta, untuk bangun dan biaya petugas di posko itu.
dibangun 6 cluster terdiri 56 posko. “ada 185 perusahaan sawit urunan masing-masing rp10 juta per bulan, terkumpul rp1,85 miliar,” urainya.
dana itu kemudian dikelola perusahaan melalui gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia (gapki).
”uang itu untuk 56 posko tadi. makan, minum, bbm, rokok, kopi. kalau ada lebih, kasih insentif (personel di posko),” bebernya.
soegiman menambahkan, jambi sudah menerapkan itu 2 kali periode 4 tahunan el nino. yakni, sejak 2019 dan 2023 ini.
“efeknya bagus banget. di jambi, tahun 2019 terbakar 4.000 hektare lebih. tahun 2023 ini baru 450 hektare. jauh sekali ‘kan. karena sudah ada upaya-upaya. kalau untuk nol karhutla, mungkin berat,” akunya.
petugas di posko itu, menjaga ketat pintu-pintu masuk menuju areal perusahaan. walaupun melintas.
”kalau ada orang yang mau masuk dengan alasan apa pun di luar hgu, difoto dulu. kalau sampai ada kejadian terbakar, dia yang ditangkap. dia mulai berpikir. karena tidak ada api itu muncul dengan sendirinya, pasti ada campur tangan manusia,” tegasnya.
dia berharap, sumsel juga menerapkan seperti yang di jambi.
satu perusahaan hanya urunan rp10 juta per bulan, api bisa terjaga. paling tidak 3 bulan, paling lama 5 bulan.
“bayangkan dengan sekarang, kami saja mengerahkan 100 pegawai untuk penanganan karhutla sehari bisa mengeluarkan biaya rp8-9 juta,” bebernya.
mulai dari makan 3 kali sehari, bbm, gajinya yang sesuai umr. ketika pemadaman di luar jam kerja, maka dihitung lembur yang bayarannya berjenjang.
“sebulan gajinya bisa melebihi staf di kantor, kalau ikut tim karhutla. belum pengeluaran kantor lainnya, untuk peralatannya. seperti mesin, selang yang paling boros. kalau kena api, tidak biasa dipakai lagi,” pungkasnya. (air/dik/)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 4 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan