"Semua kendala maupun respon dari berbagai pihak itu akan kami bahas dalam rapat," katanya. Ditanya soal keputusan Bupati yang banyak pihak dianggap keputusan blunder oleh aejumlah pihak, asisten I Pemda Mura, mengungkapkan.

Jika masih ada potensi dilakukan revisi terhadap SK tersebut, dan tidak menutup kemungkinan beragam aspirasi yang bergulir di masyaraat bisa diakomodasi. 

BACA JUGA:Inilah 100 Besar Perguruan Tinggi Terbaik Indonesia Versi Webometrics, Kampusmu Peringkat Berapa?

 "Yang tidak bisa diubaah itu hanya Al Quran. Besok kami sudah jadwalkan untuk membahas masalah ini," tegasnya.

Sementara itu, keresahan terkait keputusan Pemda Mura terkait penyetopan pelayanan di RS Sobirin, menjadI polemik internal di Rs Sobirin sendiri.

Ratusan pegawai honor memulai aksi protes dan memasang spanduk petisi penolakan keputusan itu di Rs Sobirin.

Farida didampingi Heri stap Humas, Rs Sobirin, mengungkapkan, pagi tadi memang ada pertemuan Dengan direktur Rs Sobirin dengan tenaga honor.

Dalam pertemuan itu karyawan dan karyawati meminta penunsaan pemindahan rumah sakit dokter sobirin ke Muara Beliti dan tidak ada PHK untuk karyawan blud.

"Jadi, direktur lagi mengusahakan untuk karyawan, kalau bisa pindah merek ikut semua. Tidak ada yang tertinggal, karyawan blud, jumlah total ada kurang lebih 150 orang," tegasnya. 

Sementara itu, SL salah satu karyawan honor RS Sobirin, menyayangkan adanya keputusan Pemda Mura soal penyetopan pelayanan publik itu. Padahal, menurutnya ada banyak solusi lain yang bisa dilakukan.

"Bisa saja pelayanan di sini tetap berjalan dan pelayanan di RS baru di Muara Beliti berjalan. Sambil melengkapi pelayanan di RS Baru, dilakukan bertahap tidak langsung stop begitu saja," tegasnya.

 Pihaknya berharap, Pemerintah Daerah melalui Bupati Mura, memperhatikan nilai sosial, kepentingan publik, serta aspek lainnya terkait pelayanan Rs Sobirin. "Ini pusat pelayanan publik, yang pakai masyarakat luas. Apa lagi ini rumah sakit lama yang sangat lekat dikenal masyarakat MLM," tegasnya.(zul)