Dinas PPPA Sumsel Dorong Keadilan dan Kesetaraan Gender

Reporter: ardila |

Editor: Martha |

Rabu , 18 Oct 2023 - 23:46

Dinas PPPA Sumsel Gelar Rakor 4 Driver PUG Dorong Keadilan dan Kesetaraan Gender--

"Melalui Rakor ini akan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran Pokja PUG tidak hanya di provinsi tetapi juga di kabupaten/kota guna mendukung percepatan penyelenggaraan Revitalisasi PUG di daerah," pungkas Henny.

Lebih jauh ia menambahkan, kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya sebuah kegiatan dan program, tetapi merupakan hak yang wajib diperjuangkan oleh semua lapisan masyarakat.

"Mari bersama-sama bahu membahu menyelesaikan masalah perempuan dan anak. Dorong komitmen dari kepala daerah masing-masing. Karena, permasalahan perempuan dan anak dapat dituntaskan dimulai dari tingkat terkecil, yakni level daerah untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan," pungkas dia.

Ada pun para narasumber yang hadir dalam rakor ini baik secara langsung maupun secara virtual yaitu Dra Leny Nurhayanti Rosalin, MSc (Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI).

Kemudian, Inspektur KPPPA, Bapak Fakih Usman SSos ME, Dr Rr Rina Antasari SH MHum, dan kepala dinas, kepala badan Driver PUG kabupaten/kota serta peserta rakor. (yun)

dinas pppa sumsel dorong keadilan dan kesetaraan gender                            palembang - keadilan dan kesetaraan gender menjadi perhatian semua pihak. mendorong terciptanya itu, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) sumsel mengelar rapat koordinasi (rakor) 4 driver pug se-sumsel 2023.
tema yang diangkat ‘sinergi  membangun sumatera selatan melalui pengarusutamaan gender: tantangan solusi dan  praktek baik’.
kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sumsel, henny yulianti sip mm mengatakan, keadilan dan kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam  rpjpn 2005-2025.
dijabarkan dalam rpjmn 2015- 2019. namun hal tersebut  dihadapkan pada tiga isu strategis.
baca juga:komitmen kuat menteri pppa untuk suarakan perlindungan, kampanye 'dare to speak up' melawan kdrt
baca juga:dinas pppa sumsel gelar sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik
yakni meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. kemudian, meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan  tindak pidana perdagangan orang (tppo).
terakhir, meningkatnya kapasitas kelembagaan pug dan kelembagaan perlindungan perempuan.

henny mengatakan, pengarusutamaan  gender adalah cross cutting issu. artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan tugas dinas pemberdayaan perempuan dan anak saja.
tapi oleh semua perangkat daerah, organisasi, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat.
baca juga:miris! survei kpppa, lebih dari 24 juta perempuan di indonesia pernah alami kekerasan fisik dan seksual. apa y
baca juga:dinas pppa sumsel gelar seminar dan beri penghargaan perempuan berjasa & berprestasi
"dalam pengarusutamaan gender, kita mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan yang akan dibuat oleh suatu daerah," katanya
pelaksanaan pug di daerah begitu dinamis, menuntut adanya kemampuan dan keterampilan sdm serta perlu didukung komitmen tinggi dari para pengambil kebijakan.
pug di daerah dituntut harus lebih konkret dan menyeluruh. penyelenggaraan pug dahulu lebih pada 5 prasyarat pug.
tapi mulai tahun 2023 ini harus lebih integratif dan menyeluruh melalui 7 tahapan pug meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
baca juga:pppa antisipasi kekerasan terhadap anak
baca juga:kemenpppa dukung internet aman
"sejak akhir 2021, kementerian pemberdayaan perempuan dan  perlindungan anak telah melakukan revitalisasi penyelenggaraan  pug, yang mencakup pelembagaan pug dan 7 (tujuh) proses,"  bebernya.
henny mengatakan, daerah baru saja selesai melakukan evaluasi secara mandiri terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan  pengarusutamaan gender. ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan catatan.
diantaranya, masih kecilnya anggaran responsive gender dari total  apbd yang ada di daerah.
kemudian, belum adanya komitmen pelaksanaan pug dalam  pengawasan dan pelaporan, masih belum berjalannya kelembagaan pokja pug di  daerah sesuai yang diharapkan.
baca juga:menteri pppa sebut banyak korban kekerasan tak berani melapor
baca juga:tokopedia dan kemenpppa ri luncurkan modul perempuan maju digital untuk pemberdayaan umkm wanita
lalu, belum berjalannya rencana aksi daerah pug  bersama secara optimal, komitmen dan sinergi yang diharapkan ada di 4 driver untuk pelaksanaan dan penyelenggara pug masih  lemah, hilang melainkan melebur, menyatu di setiap 4 prasyarat  tersebut.
"untuk itu, diperlukan komitmen, kesungguhan untuk  melaksanakan ke 4 prasyarat tersebut," tuturnya.

hal tersebut, masih kata dia, dibuktikan diperkuat dan  didukung melalui anggaran serta kesungguhan dalam  penyedian data terpilah sectoral dari seluruh opd  sebagai alat utama dalam melaksanakan analisa gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan. 
"melalui rakor ini akan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran pokja  pug tidak hanya di provinsi tetapi juga di kabupaten/kota guna mendukung percepatan penyelenggaraan  revitalisasi pug di daerah," pungkas henny.
baca juga:plt bupati muara enim terima piala kla nindya dari menteri pppa ri
baca juga:plt kepala dan staff dinas pppa kabupaten oku timur ucapkan selamat buat bupati dan istri
lebih jauh ia menambahkan, kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya  sebuah kegiatan dan program, tetapi merupakan hak  yang wajib diperjuangkan oleh semua lapisan masyarakat. 
"mari bersama-sama bahu membahu menyelesaikan masalah perempuan dan anak.  dorong komitmen dari kepala daerah masing-masing. karena, permasalahan perempuan dan anak dapat  dituntaskan dimulai dari tingkat terkecil, yakni level daerah untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan," pungkas dia.
ada pun para narasumber yang hadir dalam rakor ini baik secara langsung maupun secara virtual yaitu dra leny nurhayanti rosalin, msc (deputi kesetaraan gender kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ri).
kemudian, inspektur kpppa, bapak fakih usman ssos me,  dr rr rina antasari sh mhum, dan kepala dinas, kepala badan driver pug kabupaten/kota serta peserta rakor. (yun)