“Ini bukan tentang Ganjar, bukan pula tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia, kita pastikan Indonesia menjadi negara berdaulat,” tegasnya.

Lanjut Ganjar, bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. “Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara, sekali lagi setara bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali,” imbuhnya.

 Sementara Mahfud MD, mengatakan tidak mengeluarkan uang sepeser pun ketika diminta untuk menjadi bakal cawpares Ganjar Pranowo. Itu membuktikan koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo, melihat kualitas saat memilih bacawapres.

"Saya juga kan tidak pernah mengejar-ngejar survei, membuat baliho, kan nggak pernah juga. Jadi partai ini memang memilih kualitas, tidak menentukan berdasarkan isi tas," imbuh Mahfud.
 Dia pun sempat terkejut, saat diminta menjadi bakal cawapres tidak ditanya soal uang kampanye. Dia mengatakan kesepakatan menjadi bakal cawapres, yakni melaksanakan konstitusi hingga memberantas korupsi.

BACA JUGA:Gibran Lewati 1 Tahapan Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Tinggal 2 Tahapan Lagi

“Ya kesepakatannya itu, melaksanakan konstitusi dengan sungguh sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu, kesepakatan politik lain nggak ada,” akunya.

Setelah diumumkan sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud selaku Menkopolhukam sudah bersurat untuk menghadap Presiden Joko Widodo. “Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Nanti tergantung beliau," ungkapnya.

Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi tak masalah soal menterinya maju Pilpres. Mahfud mengakui belakangan namanya memang masuk bursa bacawapres dan kerap disebut-sebut dalam pidato Jokowi. "Memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tapi saya tidak mau minta 'Pak, tolong saya', nggak. Saya menghindar. Saya kalau mau jadi, tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi," pungkasnya.

Di bagian lain, Presiden Jokowi merestui Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. 

BACA JUGA:Ucapkan Ultah, Anies Baswedan Pesan Ini kepada Prabowo Subianto

"Persetujuan Bapak Presiden meliputi persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai cawapres pada Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2024," kata Ari melalui keterangan tertulis,  kemarin.

Jokowi juga menyetujui permohonan cuti yang diajukan Mahfud untuk Kamis (19/10), untuk mendaftarkan diri bersama Ganjar ke KPU RI.  "Sesuai arahan Bapak Presiden, surat persetujuan Presiden telah diproses secara administratif oleh Mensesneg. Dan telah disampaikan oleh Mensesneg melalui surat, Mensesneg kepada Menko Polhukam dengan tembusan ke KPU RI dan Bawaslu RI," sambung Ari.

Terkait permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi, akan dijadwalkan di kemudian hari. Jokowi masih akan terbang ke Riyadh, Arab Saudi, setelah selesai kunjungan kerja hari ini di Beijing, China.          

Di bagian lain, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang dalam acara deklarasi Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. “Memang di acara ini yang diundang itu hanya ketua umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dan pak Ganjar dan Pak Mahfud Md, tidak semuanya bisa kami undang," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, kemarin.

Terpisah,  Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) baru akan mengungkap bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, beberapa jam sebelum pendaftaran ke KPU RI. Pendaftaran capres-cawapres, dari 19-25 Oktober 2023.