Pentingnya Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Ketua DPRD Banyuasin Berikan Perlindungan Kecelakaan Kerja

Reporter: Ardila Wahyuni |

Editor: Alf |

Selasa , 17 Oct 2023 - 21:30

SANTUNAN-Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kematian sebesar 70 juta Rupiah kepada ahli musibah seorang nelayan di Sungsang, Sabtu (14/10/2023). Foto : Ist--

Moch. Faisal, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program jaminan.

Termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang akan memberikan perlindungan lebih kepada pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri.

Semua inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial yang lebih baik kepada masyarakat, terlepas dari apakah mereka pekerja formal atau informal.

Perlindungan diberikan mulai dari saat mereka berangkat bekerja hingga saat mereka kembali, sehingga masyarakat pekerja tidak perlu khawatir saat menghadapi risiko sosial yang mungkin terjadi.

Ini adalah langkah positif dalam memastikan kesejahteraan pekerja di daerah tersebut. (yun)

pentingnya terdaftar di bpjs ketenagakerjaan, ketua dprd banyuasin berikan perlindungan kecelakaan kerja                            sungsang, sumateraekspres.id - ketua dprd kabupaten banyuasin, irian setiawan, telah mengambil inisiatif penting dalam memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja kepada masyarakat pekerja mandiri yang beraktivitas di daerah sungsang.
beliau bekerjasama dengan bpjs ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan perlindungan kematian & kecelakaan kerja.
pada sebuah acara spesial di sungsang, banyuasin, sabtu (14/10/2023), bpjs ketenagakerjaan dan ketua dprd banyuasin menyerahkan santunan kematian sebesar 70 juta rupiah kepada ahli waris almarhum samsudin, seorang nelayan dari desa sungsang yang baru-baru ini meninggal dunia saat sedang menjalankan aktivitas sebagai nelayan.
irian setiawan menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu warga dengan ekonomi yang lemah, sehingga mereka dan keluarganya sudah terlindungi saat mencari nafkah.
dana pembayaran iuran program ini berasal dari apbd kabupaten banyuasin melalui sumbangan pribadinya sebagai ketua dprd kabupaten banyuasin.
baca juga:khusus pemilik bpjs ketenagakerjaan, begini cara kredit rumah dengan dp 1 persen
sasaran program ini adalah warga dengan ekonomi yang lemah dan risiko pekerjaan yang tinggi yang belum terdaftar di bpjs ketenagakerjaan.
mereka akan didaftarkan agar terlindungi, dengan akses ke pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja dan santunan dalam bentuk uang tunai bagi keluarga jika mereka meninggal dunia.
program ini sangat relevan di sungsang, terutama untuk nelayan yang mencari nafkah sebagai pekerja mandiri.
terdaftar di bpjs ketenagakerjaan juga memberikan manfaat lebih, termasuk santunan besar bagi keluarga jika seseorang meninggal selama bekerja.
baca juga:prioritaskan kemudahan layanan, bpjs ketenagakerjaan banyuasin pangkalan balai bagi-bagi souvenir
kepala bpjs ketenagakerjaan cabang banyuasin, r chandra budiman, sangat mengapresiasi program ini dan berharap bahwa hal ini akan membantu pekerja mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
iuran bulanan yang hanya sebesar rp16.800 memberikan manfaat yang signifikan, mencapai rp244 juta.
ketua dprd banyuasin telah memulai program ini dengan memberikan perlindungan bagi 920 masyarakat pekerja nelayan di kecamatan banyuasin ii.
moch. faisal, kepala kantor bpjs ketenagakerjaan cabang palembang, juga menyampaikan bahwa bpjs ketenagakerjaan memiliki berbagai program jaminan.
baca juga:nah loh, uu kesehatan baru tak wajibkan perusahaan daftarkan pekerja bpjs, jadi bagaimana?
termasuk jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm), yang akan memberikan perlindungan lebih kepada pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri.
semua inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dan bpjs ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial yang lebih baik kepada masyarakat, terlepas dari apakah mereka pekerja formal atau informal.
perlindungan diberikan mulai dari saat mereka berangkat bekerja hingga saat mereka kembali, sehingga masyarakat pekerja tidak perlu khawatir saat menghadapi risiko sosial yang mungkin terjadi.
ini adalah langkah positif dalam memastikan kesejahteraan pekerja di daerah tersebut. (yun)