Bakal Capres dan Cawapres Boleh Belum 40 Tahun, Asal Pernah Kepala Daerah

Reporter: |

Editor: Muhajir Sumeks |

Senin , 16 Oct 2023 - 23:07

JAKARTA - Peluang menduetkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan putra presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil makin terbuka.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan alternatif syarat bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun.

Dalam putusan terhadap perkara 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru, warga Solo, MK memberikan pengecualian.

Usia 40 tahun bagi sosok yang berpengalaman di jabatan hasil elected officials bisa maju dalam pilpres. Yakni pernah kepala daerah, DPD hingga DPR/DPRD.

Meski dikabulkan, tapi suara putusan tersebut tidak bulat. Tiga hakim yang mengabulkan gugatan yakni Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, dan Anwar Usman. Empat hakim dissenting opinion

yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo. Dua hakim lain Occuring Opinion (Kabul tapi beda alasan) yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic.

BACA JUGA:Megawati : Tunggu Saja

Hakim MK Guntur Hamzah mengatakan, batas usia capres/cawapres tidak diatur secara jelas oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya, syarat usia sudah beberapa kali diubah.

Untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda, Guntur menyebut sudah semestinya syarat tidak hanya secara tunggal.

Namun juga mengakomodir syarat lain. Yang terpenting, dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi.

MK berpendapat jabatan hasil elected officials telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman. Karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat atau kepercayaan

negara. MK juga membeberkan besarnya jumlah penduduk yang berada di rentang usia dewasa namun di bawah usia 40 tahun.

Pada rentang usia 30-39 tanun saja, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk.

Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda yang besar. “Secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun

bakal capres dan cawapres boleh belum 40 tahun,  asal pernah kepala daerah                            jakarta - peluang menduetkan ketum gerindra prabowo subianto dengan putra presiden joko widodo, gibran rakabuming raka sebagai wakil makin terbuka.
mahkamah konstitusi (mk) memberikan alternatif syarat bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun.dalam putusan terhadap perkara 90/puu-xxi/2023 yang diajukan almas tsaqibbirru, warga solo, mk memberikan pengecualian.
usia 40 tahun bagi sosok yang berpengalaman di jabatan hasil elected officials bisa maju dalam pilpres. yakni pernah kepala daerah, dpd hingga dpr/dprd.
meski dikabulkan, tapi suara putusan tersebut tidak bulat. tiga hakim yang mengabulkan gugatan yakni guntur hamzah, manahan sitompul, dan anwar usman. empat hakim dissenting opinion
yakni wahiduddin adams, saldi isra, arief hidayat dan suhartoyo. dua hakim lain occuring opinion (kabul tapi beda alasan) yakni enny nurbaningsih dan daniel yusmic.
baca juga:megawati : tunggu saja
hakim mk guntur hamzah mengatakan, batas usia capres/cawapres tidak diatur secara jelas oleh uud 1945. dalam perkembangannya, syarat usia sudah beberapa kali diubah.
untuk memberikan  kesempatan kepada generasi muda, guntur menyebut sudah semestinya syarat tidak hanya secara tunggal.
namun juga mengakomodir syarat lain. yang terpenting, dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi.
mk berpendapat jabatan hasil elected officials telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman. karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat atau kepercayaan
negara. mk juga membeberkan besarnya jumlah penduduk yang berada di rentang usia dewasa namun di bawah usia 40 tahun.
baca juga:pelanggaran partai, dprd oki laksanakan pelantikan paw dari pdip
pada rentang usia 30-39 tanun saja, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk.
hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda yang besar. “secara a contrario, adanya batasan syarat presiden dan wakil presiden berusia minimum 40 tahun
berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda,” kata guntur. sementara, dua hakim yang bersikap occuring opinion memiliki perbedaan pendapat pada level kepala daerah yang memenuhi
syarat. mereka menilai, semestinya kepala daerah yang memenuhi syarat adalah gubernur. mengingat gubernur berada di level pemerintahan yang lebih dekat dengan pusat.
sedangkan empat hakim yang berpendapat dissenting opinion menegaskan pengaturan usia syarat cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. sehingga tidak bisa ditambah embel-embel lainnya.
baca juga:sembilan parpol belum serahkan pencermatan dct
sikap itu juga sejalan dengan tiga putusan mk yang dibacakan lebih dulu. yakni putusan nomor 29, 51, 55/puu xxi/2023 yang diajukan psi, garuda dan kepala daerah. hakim mk saldi isra
mengkritik para hakim lainnya yang tidak konsisten. mengingat dalam waktu yang belum lama, mk sudah secara tegas menolaknya.
“baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. mk berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat,” cetusnya.
saldi menambahkan, perubahan sikap mk sejatinya merupakan hal biasa. namun, tidak pernah berubah secepat ini. itupun, biasanya perubahan didasarkan pada fakta baru.
“pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya?,” jelasnya. saldi juga membeberkan keanehan dalam proses rapat
permusyawaratan hakim (rph). dalam rph tanggal 19 september 2023 untuk memutus perkara nomor 29, 51, 55/puu-xxi/2023 yang tidak dihadiri anwar usman, enam hakim konstitusi sepakat
menolak permohonan dan tetap memosisikan pasal 169 huruf (q) uu no 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka.
namun dalam rph selanjutnya yang dihadiri anwar dalam membahas perkara nomor 90-91/puu- xxi 2023, beberapa hakim yang sama berubah pandangan dalam menilai pasal 169 huruf (q) uu no7/2017. tiba-tiba, muncul ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum perkara nomor 90.
baca juga:60 persen parpol lapor buka rekening
“secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari delapan menjadi sembilan tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar
putusan,” jelasnya.
partai gerindra menghormati putusan mk. ketua harian dpp gerindra sufmi dasco ahmad menyebut, putusan mk final dan mengikat. sehingga harus diterima apapun putusannya. ia menerangkan,
putusan itu memberi peluang kepada politisi muda lainnya yang duduk di jabatan kepala daerah untuk maju dalam kontestasi pilpres. “tentunya dengan putusan mk ini tidak hanya membuka
peluang bagi mas gibran, tapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat,” ujarnya.
soal kans gibran sebagai pendamping prabowo, dasco menyebut pembicaraan soal wakil masih berlangsung di internal koalisi. “tentunya pada waktunya nanti kita akan sampaikan tentang siapa
yang akan menjadi calon pendamping pak prabowo,” imbuhnya.
terkait peluang dari putusan mk itu, gibran rakabuming raka menjadi bakal cawapres prabowo subianto setelah putusan mk, tama menegaskan bahwa pihaknya hanya akan fokus pada pemenangan ganjar. “kewajiban kami adalah memenangkan mas ganjar,” tegasnya.
menko polhukam, mahfud md menyatakan, putusan mk bersifat final. maka putusan yang dibacakan oleh para hakim konstitusi kemarin harus dijalankankan. ”meski pun kita mungkin tidak suka putusannya. tapi, konstitusi kita menyatakan putusan mk itu final. sehingga mari kita lanjutkan proses ini,” kata mahfud.  ketua kpu sumsel, amrah muslimin, dari putusan mk ada sebagian
gugatan yang ditolak dan sebagian diterima. “dengan begitu, diskusi soal syarat minimal umur sudah selesai. harapan kita dengan selesainya permasalahan ini, suasana politik dan kegaduhan soal politik segera berakhir pula,” katanya.
ia yakin, dalam waktu dekat semua bakal capres akan segera mengumumkan pendamping masing-masing. terpisah, ketua dpw psi sumsel,  hermanto, menegaskan, pihaknya menghormati apa
pun bentuk keputusan mk. “kita hormati. tapi saya tidak dapat berkomentar panjang lebar mengenai hal ini,” tandasnya. (*/iol)