PRABUMULIH – Koordinator Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamuntel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr Sugeng Riyanta SH MH mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya terhindar dari korupsi.

“Khususnya gratifikasi supaya selalu ingat bahwa ASN itu terikat sumpah jabatan. ASN itu apa pun jabatannya akan berakhir dan akan pensiun dan ketika pensiun akan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya dalam sosialisasi Pencegahan Gratifikasi di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (12/9).

Dikatakannya, ASN itu bekerja di kaca akuarium. “Semua melihat, LSM melihat, pimpinan melihat, Inspektorat melihat, APH melihat, masyarakat melihat. Ketika ada hal kecil saja penyimpangan ASN pasti ketahuan,” tegasnya. Sementara, mindset itulah yang terkadang masih belum dipegang dan masih berpikir ASN itu seperti dulu. “Minta dilayani, minta berkuasa, Pak Wali Kota saja tidak begitu dan seharusnya memang ASN tidak begitu,” jelasnya. Kajari Prabumulih, Roy Riady menyebutkan, penegakan hukum tidak melulu soal pidana sampai masuk penjara. “Kita juga melakukan pendampingan hukum dalam rangka pencegahan dan meminimalisir kasus korupsi,” sebutnya. Ia mengatakan, pendampingan hukum juga bisa dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berimbas pada kerugian negara. Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM berharap kepada para ASN khususnya kepala OPD untuk mengikuti aturan dan ketentuan juga layanan masyarakat dengan baik karena masyarakat adalah bos kami (bos Wali Kota, red).

“Ini idak, kadang-kadang kayak banyaklah modal kepala dinas dibandingkan kita. Walaupun sedikit kan Wali Kota pakai modal, dia tidak bemodal kayak lebih butuh dia dan itu yang membuat kita sedih,” sebutnya.

Ia juga menegaskan harusnya para kepala dinas berterima kasih dan menjalankan jabatannya dengan benar. “Logikanya kalau berterima kasih dengan kita sudah diangkat jabatan tanpa mengeluarkan uang, maka harus bekerja dengan baik jangan membuat Pak Wali ada masalah lagi. Kalau ada masalah kan nama pemerintah, dan Pak Wali lagi yang malu,” tukasnya. (chy)