*Kementerian ESDM Bentuk Ditjen Gakkum

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah buka suara perihal maraknya tambang ilegal di Indonesia. Banyak pertambangan yang dibekingi sosok “mengerikan”. Data terakhir yang diekspose, ada 2.741 tambang illegal, baik mineral maupun batubara. Sebagian ditemukan di Sumsel.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Idris Sihite. "Banyak sosok mengerikan di Republik ini," katanya, awal Desember 2022 lalu.

Untuk menindak pertambangan ilegal sebetulnya sudah ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing masing instansi. Itu kewenangannya ada di tangan aparat penegak hukum. Bukan Kementerian ESDM.

Baca juga : Pertambangan jadi Investasi Favorit Investor Lokal “Kita kembalikan kepada tupoksi masing-masing. Kita (Kementerian ESDM) tidak punya fungsi law enforcement,” tegasnya. Kementerian ESDM berencana melakukan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sebagai otoritas yang menertibkan pelanggaran hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

Salah satu pertimbangan, banyaknya praktik tambang ilegal yang terjadi di Indonesia. "Kita sendiri sekarang sedang proses membentuk Direktorat Gakkum, penegakan hukum. Ke depannya kita akan ada otoritas untuk tertibkan itu semua," ungkap Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Arifin mengatakan, proses pembentukan direktorat baru itu sudah berjalan. Diharapkan bisa berjalan efektif di Kuartal I tahun ini. Sebelumnya, beberapa hari lalu. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Prof Tutuka Ariadji PhD kunker ke Palembang.

Dia bertemu Polda Sumsel serta kepala daerah yang di daerahnya punya sumur minyak ilegal. Tutuka mengatakan, sudah ada rencana tata kelola yang diakomodir dalam revisi Permen ESDM.  "Prinsipnya kita mengedepankan perlindungan lingkungan dan masyarakat," pungkasnya. Baca juga : DBH Migas Makin Anjlok

DPR RI dan Pemerintah sudah menyepakati untuk segera menyelesaikan revisi UU Migas  sebagai payung hukum bagi penguatan kelembagaan dan daya tarik investasi hulu migas di Indonesia.

Anggota DPRD Sumsel Komisi IV, Hasbi Asadiki SSos, sangat mendukung pemerintah jika tambang-tambang besar yang tidak memiliki izin segera ditutup. “Saya dukung pemerintah untuk menutupnya,” katanya.

Tapi, untuk tambang rakyat, dia berharap pemerintah bisa bijak. “Kalau  tambang rakyat, ya janganlah. Mereka hanya mengambil kekayaan bumi sekadar untuk melanjutkan hidup,” ujar Hasbi.

Alangkah bijaknya jika pemerintah mau merangkul mereka. “Jadi supaya legal, bentuklah koperasi. Kalau itu berjalan, masyarakat bisa hidup dari hasil bumi. Negara tidak dirugikan. Pengangguran dapat dikurangi,” jelasnya. Kerusakan lingkungan juga bisa dikendalikan. (*/fin/iol)