ANGGOTA DPRD Provinsi Sumsel MF Ridho ST MT dari Komisi III, mengaku sudah mendengar kabar kebakaran conveyor batu bara di PT Pusri Palembang pada dini hari kemarin. Saya melihatnya sebagai Komisi III DPRD Sumsel, yang bermitra dengan BUMN dan BUMD,” katanya, siang kemarin. Namun menurutnya, PT Pusri adalah perusahaan yang sudah berusia matang. Bukan perusahaan baru. Tentunya, sudah menerapkan aturan standar operasional prosedur (SOP). “Tentunya mengantongi sertifikat ISO, ada parameter yang harus dipenuhi. Jadi saya kira, mungkin ada faktor kelalaian di luar SOP kendali daripada manajemen,” duganya. Politisi Partai Demokrat itu melihat peristiwa kebakaran tersebut, masuk kategori kecelakaan kerja. “SOP yang terlalaikan, kadang seperti itu. Tapi, tidak boleh terjadi kebakaran seperti itu pada satu jaringan pabrik,” tukasnya. Sebab akibat kelalaian itu, bisa terjadi kebakaran lebih besar lagi. Dan bisa terjadi lagi. Apalagi PT Pusri bertetangga sangat dekat dengan masyarakat.

“Dan saya dengar masyarakat resah. Ditakutkan ada polusi dari kebakaran. Apa nanti ada polusi beracun, yang bisa membahayakan lingkungan,” ujarnya.

Harapan Komisi III DRPD Sumsel, agar manajemen PT Pusri Palembang menerapkan SOP yang teliti. “Siapa yang menghendaki terjadinya accident. Pusri sebagai pabrik yang sudah berskala nasional bahkan standar internasional, sudah menerapkan semua sistem operasional yang tepat,” katanya. Selain dugaan kelalaian, sambung Ridho, bisa jadi juga faktor usia dari peralatan. Sudah harus di-overhaul atau pergantian. “Artinya ada hal-hal lain. Yang pastinya kita menyayangkan terjadinya hal ini,” sesalnya. Namun dari kebakaran itu, dia berharap aktivitas PT Pusri Palembang tidak terjadi gangguan. Meski kemungkinan aktivitas produksi operasional pabrik ada gangguan.

“Mudah-mudahan pihak terkait bisa menanggulangi persoalan ini secepat dan setempat. Bila perlu sebaik mungkin,” imbuhnya.

Sehingga kebakaran itu tidak mengganggu aktivitas operasional pabrik itu sendiri. ”Yang utama, berikan sosialisasi kepada masyarakat bilamana dipandang perlu. Agar masyarakat tidak merasa waswas. Kita juga berharap ini tidak akan terulang kembali,” tandasnya. Terpisah, Noviyanto dari Komisi IV DPRD Sumsel, yang membidangi terkait masalah produksi pupuk dan teknis, mengaku dirinya juga baru tahu. “Jadi kami belum monitor kondisi yang terjadi di sana,” sebutnya, kemarin. Tapi dia berpendapat, PT Pusri Palembang sudah pasti ada SOP untuk penanganan yang sifatnya emergency. “Kita yakinlah Pusri sudah ada penyelesaian yang sifatnya emergency. Harapan kita, hal yang menyangkut kepentingan masyarakat seputar lingkungan Pusri, juga diperhatikan. Kalau menyangkut security, kita yakinlah,” singkatnya. (iol/air/)