PALEMBANG - Tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel akan melakukan Sensus Pertanian. Hal itu untuk mendapatkan update terbaru lahan pertanian di Sumsel. Mengingat, Pemerintah sedang fokus menjaga ketahanan pangan di Indonesia begitupula Provinsi Sumsel.

Kepala BPS Sumsel, Ir Zulkipli, mengatakan, sensus pertanian ini dilakukan setiap 10 tahun sekali dan tahun ini kembali dilaksanakan. Rencananya sensus berlangsung pada Mei mendatang. Namun pihaknya akan mengkaji ulang waktu pendataan, mengingat irisan waktu melakukan sensuss ini berdekatan dengan uji publik dengan Regsosek. “Kami akan melakukan uji publik data dari Regsosek pada April, sementara sensus pertanian bulan Mei. Ini terlalu dekat dan khawatir terganggu, tapi kita lihat nanti,” katanya, kemarin (22/1).

Ia mengatakan, uji publik nantinya disampaikan ke RT/RW, lurah, kepala desa camat, dan pihak berkepentingan untuk menguji apakah data sudah pas atau belum. “Akan dilihat sanggahan untuk mendapatkan data yang valid,” ucap dia.

Rencananya, masih kata dia, sensus pertanian menerjunkan sekitar 12 ribu petugas. Bulan Febuari mungkin sudah mulai memikirkan merekrut calon petugas. “Setelahnya persiapan untuk sensus,” papar dia.

Dikatakan, sensus pertanian akan memotret kondisi terkini sektor pertanian, bukan hanya tanaman pangan, juga subsektor lainnya termasuk perkebunan. Jadi sensus ini penting bagi Sumsel mengingat pertanian merupakan tumpuan ekonomi Sumsel. “Makanya kita harus tahu petani kita tanahnya berapa sekarang, menanam apa, jangan-jangan mereka tidak memiliki tanah hanya buruh tani,” urai dia.

Selain itu, kata dia, sensus pertanian ini bagian dari rencana Pemprov Sumsel menurunkan angka kemiskinan sampai satu digit. Mengingat orang miskin banyak di sektor pertanian, jadi kalau tahu sebenarnya apa masalah mereka, kebijakan yang dibangun gubernur akan searah dengan mereka. “Nilai tukar petani (NTP) petanian ini harus terus ditingkatkan agar kemiskinan petani berkurang,” papar dia.

Zulkipli mengungkapkan saat ini produksi pertanian terus naik, begitupun produktivitasnya, hingga akhir 2022 masih kondisi baik. Tentu saja kondisi itu harus dipertahankan, karena tak hanya menyanggah Sumsel juga Indonesia. “Apa yang dihasilkan Sumsel harus diberikan juga ke tempat lain, ada Jambi, Lampung dan DKI Jakarta. Sebagai penyanggah nasional, informasi petani harus kita memiliki secara detail,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan kemiskinan sudah turun 11,90 persen dari 12,78 persen. Jadi upaya Gubernur dan jajaran saat ini sudah tepat. “Tinggal sekarang melanjutkannya seperti bantuan ke petani, pupuk, mungkin nanti bantuan lainnya juga supaya petani lebih sejahtera,” tegasnya.

Terkait jumlah lahan pertanian, masih kata dia, dari luas baku lahan sawah yang dicatat ATR naik, dan lahan tersebut akan disahkan ATR nantinya di 2023. “Kami mengukur apa yang telah diukur ATR saja. ATR mengeluarkan kita lihat, tapi dari hasil rapat kemarin teman-teman dinas dan ATR, luas lahan sawah meningkat. Tinggal tahun 2023, ATR melakukan cek ulang,” tukasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan (Disbun Sumsel), Ir Agus Darwa MSi mengatakan lokasi lahan untuk kawasan budidaya perkebunan di Sumsel tercatat masih tersisa 900.000 hektare dari total 3,8 juta hektare. Saat ini lahan untuk sektor perkebunan yang telah tergarap mencapai sekitar 2,9 juta hektare. "Lahan itu telah ditanami 18 komoditas perkebunan. Masih ada peluang untuk melakukan budidaya perkebunan di lahan yang tersisa," katanya.

Dia memaparkan ada lima komoditas utama yang mendominasi pemanfaatan lahan, yakni karet, kelapa sawit, kopi, kelapa dan tebu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sumsel tahun 2016-2036, kawasan budidaya perkebunan menduduki alokasi terbanyak dibandingkan sektor pertanian lainnya.

Setelah kawasan budidaya perkebunan, Pemprov mengalokasikan 2,09 juta ha untuk hutan produksi dan 1,38 juta ha untuk kawasan lindungan. Sementara untuk kawasan budidaya pangan dan hortikultura tercatat seluas 936.074 ha. Agus melanjutkan terdapat sebanyak 317 perusahaan yang menggarap sektor perkebunan di Sumsel, di mana perusahaan sawit mendominasi dengan jumlah mencapai 277 perusahaan di 14 kabupaten/kota. "Sehingga tidak salah jika Sumsel ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar ketiga di Sumatra dan masuk lima besar di tingkat nasional," katanya.

Begitu pula untuk komoditas karet, menurut Agus, Sumsel telah menjadi sentra perkebunan karet nasional dengan luasan kebun mencapai 1,3 juta ha. Apalagi, kepemilikan dalam usaha komoditas ini hingga 95 persen dari total luasan lahan tersebut. Agus menilai perusahaan yang menggarap sektor perkebunan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sumsel. "Bayangkan saja untuk membuka (pabrik) kebun sawit, perusahaan paling tidak menyerap 300 tenaga kerja. Sektor ini juga jadi sumber penghidupan untuk warga sekitar," katanya. (yun/fad)