LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSPRES.ID – Sebagai wadah perempuan pengusaha di Indonesia, IWAPI akan memperjuangkan demi usaha anggota. Salah satunya soal perizinan usaha. 

‘’Selama ini perizinan terpisah, misalnya SNI berbeda, sertifikat halal berbeda lagi dan masih banyak lagi perizinan lain yang terpisah,’’ ujar  Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sumsel,  Ir Reni Marsiana SE.

Padahal, lanjutnya,  semua izin saling terkait. Misalnya untuk sertifikat halal nunggu surat SNI dulu.

"Kalau perizinan terpisah itu lebih ribet dan lama. Ini salah satu isu yang kami bawa  ke rakernas nantinya,’’ katanya  saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III tahun 2023 di Auditorium Bukit Sulap Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuklinggau, kemarin.

Rakerda diikuti sekitar 150 peserta, terdiri dari pengurus DPP IWAPI, Ketua Umum DPD IWAPI Sumsel dan pengurus, ketua umum DPC kabupaten/ kota di Sumsel serta pengurus.

‘’Kita menginginkan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya di Sumsel bisa naik kelas,’’ ujarnya

Sementara Rakerda III DPD IWAPI Sumsel, dibuka secara resmi oleh Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe.

‘’IWAPI, secara nyata membantu meningkatkan perekonomian, khususnya bagi UMKM,’’ ujarnya yang berharap IWAPI mengisi ekonomi di Kota Lubuklinggau. (lid/)