Segera Selesaikan Utang Rp758 M

*Gali Sumber Pendapatan Non Pajak

PALEMBANG – Dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kinerja Gubernur Sumatera Selatan pada Paripurna ke-64, kemarin (9/6) umumnya memberikan apresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya diraih Pemprov Sumsel. Mereka berharap opini WTP dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga menambah kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Sedikitnya ada 9 fraksi memberikan pandangan umum terkait Raperda pelaksanaan APBD tahun 2022. Pertama dibacakan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Heru Prayoga.

“Kami memberikan apresiasi opini WTP yang ke-9. Kami berharap dapat dipertahankan dan ditingkatkan, tapi memang ada beberapa catatan kami terhadap raperda,” tuturnya, kemarin.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Meli Mustika berharap Raperda pelaksanaan APBD Sumsel tahun 2022 dapat memperkuat sesuai kepentingan rakyat.

“Untuk penggunaan anggaran kami memberikan catatan mengenai utang Pemprov Sumsel.

Angkanya fantastis mencapai Rp758 miliar dan belum terbayar hingga akhir 2022. Kita meminta segera diselesaikan,” ujarnya.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Maliono mempertanyakan nilai kewajiban utang, dimana utang tersebut apakah bisa dibayar 1 tahun ke depan.

Pihaknya juga meminta penjelasan mengenai realisasi pendapatan. “Kami belum memandang pekerjaan yang dilaksanakan telah maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Lia Anggraini memberikan apresiasi atas peningkatkan nilai aset dari Rp33 triliun lebih menjadi Rp35 triliun. Juga perolehan PAD dimana Sumsel memiliki banyak potensi, mulai dari BUMD, LRT jika dikelola maksimal.

“Kami menyarankan Pemprov lebih kreatif dan pro aktif, serta berkoordinasi dengan swasta, BUMD dan LRT untuk menggali sumber pendapatan non pajak yang ada, memiliki program tepat sasaran, petani dan masyarakat umum baik pelatihan dan kreatifitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya Dra Hj Nur Yulia menyatakan nilai aset bisa menjadi tambahan.

“Tapi perlu pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset supaya tidak terjadi penyalahgunaan keuangan.

Kami berharap peningkatan nilai aset dapat dikelola secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

 PKB juga mengusulkan analisis komprehensif terkait utang dan penggunaan dana provinsi sehingga tidak berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Herman mengatakan semakin ada masalah, semakin banyak yang dapat dipecahkan dan disusun bersama-sama.

“Banyak perda tidak efektif. Berdasarkan pertanggungjawaban Gubernur, telah mendapat rekomendasi diimplementasikan ke pemda untuk upaya percepatan.

Penyusunan didasarkan regulasi baru Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Terkait WTP ke-9, diharapkan dapat dipertahankan menuju Sumsel Maju Untuk Semua. Fraksi PKS melalui juru bicaranya M Anwar Sadat mengatakan hal yang sama.

Mengapresiasi WTP ke-9. “Besar harapan kita dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.

Fraksi PAN melalui juru bicara H Juanda ikut memberikan apresiasi atas WTP ke-9. Ke depan diharapkan Pemprov Sumsel mempertahankan prestasinya. Pihaknya juga meminta sektor pertanian diperhatikan.

“Kalau tidak serius GSMP akan jadi slogan tanpa makna,” katanya. Terakhir Fraksi Hanura Perindo, melalui juru bicara Ali Imron Bayin  mengatakan penggunaan dana keuangan diberikan apresiasi tinggi. “Penggunaan dana keuangan secara prosedural meraih opini WTP.

 Kita berharap dapat menjadi penunjang tahun berikutnya,” pungkasnya. Turut hadir Wakil Pimpinan DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzarekki SE MM dan Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya. (iol/fad/)