Bom Waktu Konflik Tapal Batas

*Terjadi pada Beberapa Daerah

*Tolak Masuk Banyuasin, 3.000 Warga Palembang Ancam Golput

SUMSEL - Sengketa batas wilayah kabupaten/kota di Sumsel harus mendapatkan perhatian serius. Jika tidak, potensi jadi bom waktu. Tanda-tanda itu mulai terlihat.

Untuk kedua kalinya, kemarin (4/6) warga Kompleks Sasana Patra dan Patra Abadi Tegal Binangun demo. Mereka dari empat RT yakni RT 24, 25, 34, dan 41.

Warga bersihkeras bergabung dengan Kota Palembang. Bukan Banyuasin seperti yang diputuskan pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berbagai banner yang menyuarakan aspirasi mereka terpasang di gerbang kompleks. Juga di bawa saat dalam aksi tersebut.

Perwakilan warga bergantian menyampaikan orasinya. Salah satunya, Yuniliyanti. "Saya sudah sejak 1996 tinggal di sini.

Mulai dari jalan yang hancur, mandi pun pakai air keruh. Tidak ada sedikit pun Banyuasin memperbaiki jalan dan memberikan suplai air bersih kepada kami," katanya.

Karena itu, dia menolak wilayah mereka masuk Banyuasin. Sebab, kata Ketua Srikandi Forum Masyarkat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu itu, tidak ada alasan mereka untuk gabung ke Banyuasin.

“Mulai dari pendidikan, jalan, air bersih, bantuan sosial serta administrasi semua Kota Palembang yang mengurusi," katanya.

Untuk itu, masalah ini akan mereka adukan kepada Presiden Joko Widodo. Juga kepada Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumsel H Herman Deru, Wali Kota Palembang H Harnojoyo, dan anggota dewan. BACA JUGA : Perawat Profesional Turun Langsung, Puskesmas Kutaraya Perkuat Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil

"Tolong dengan suara 3.000 warga di sini atau kami tidak akan memilih (golput) saat pemilu nanti," cetusnya.

Ketua Forum Masyarkat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu, Suhardi Suhai mengatakan pihaknya akan terus gelar aksi selama tuntutan belum terpenuhi.

"Ini aksi kami yang kedua," ujarnya.

Sebelumnya, pada Minggu 16 April 2023  lalu, warga sudah aksi yang pertama. Mereka minta Pemprov Sumsel segera menyelesaikan sengketa perbatasan antara Palembang dan  Banyuasin di kawasan Tegal Binangun itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa belum bisa memberikan keterangan terkait aksi demo warga tersebut.