Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan di Era Digital: Strategi Melindungi Organisasi dari Ancaman Fraud

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 01 Nov 2025 - 19:02

Dr Betri SE MSi Ak CA CTT, Dosen Akuntansi FEB UM Palembang-FOTO : IST-

Susanti & Betri (2023) menemukan bahwa 45% perusahaan swasta di Indonesia dalam tiga tahun terakhir pernah menghadapi ancaman fraud berbasis digital, terutama pada sistem pengadaan, aset tetap, dan persediaan barang.

Kejahatan ini sulit terdeteksi tanpa pengawasan teknologi yang memadai.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan Audit Berbasis Teknologi mulai menjadi kebutuhan strategis.

Teknologi seperti data analytics, kecerdasan buatan (AI), dan continuous auditing menjadi alat penting dalam mendeteksi transaksi tidak biasa atau pola penyimpangan yang menyimpang dari kebiasaan normal. Albrecht et al.

(2022) menjelaskan bahwa penerapan data-driven auditing dapat meningkatkan efektivitas pendeteksian fraud hingga 55% lebih akurat dibandingkan audit berbasis sampling tradisional. Auditor kini dituntut untuk mampu membaca ribuan hingga jutaan data transaksi secara cepat dengan bantuan algoritma pendeteksi anomali.

Peningkatan pencegahan fraud melalui teknologi juga dibahas dalam penelitian Betri (2023) yang dilakukan terhadap 20 perusahaan manufaktur di Indonesia.

Studi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan pemantauan transaksi berbasis real-time memiliki kemampuan lebih besar dalam mengidentifikasi penyimpangan persediaan dan kas perusahaan dibandingkan perusahaan yang masih melakukan kontrol secara manual.

Dengan sistem terintegrasi, keputusan pengendalian dapat dilakukan lebih cepat sebelum kerugian membesar.

Namun demikian, implementasi teknologi tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh pengendalian internal yang kuat.

Sistem pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam mencegah pelanggaran prosedur dan mendorong disiplin pelaporan keuangan.

Dalam penelitian Betri (2022) disimpulkan bahwa kebijakan pemisahan fungsi, otorisasi berlapis, rekonsiliasi berkala, serta pengawasan internal yang independen dapat mengurangi peluang terjadinya fraud hingga 40%. Pengendalian internal yang lemah ibarat memberi peluang besar bagi individu yang memiliki niat melakukan hak yang bukan miliknya.

Selain pengendalian internal, budaya organisasi memiliki peran besar dalam membentuk perilaku karyawan. Budaya yang mengedepankan kejujuran, integritas, dan etika kerja yang kuat akan menurunkan niat melakukan fraud.

Pentingnya tone at the top atau keteladanan pimpinan menjadi aspek kunci yang tidak dapat diabaikan.

Dalam penelitian Betri (2024) ditemukan bahwa pimpinan yang menunjukkan komitmen terhadap integritas melalui kebijakan transparansi, keterbukaan terhadap audit, dan hukuman tegas kepada pelaku fraud, mampu menurunkan rasionalisasi karyawan untuk berbuat curang.

Pimpinan harus menjadi contoh nyata bahwa kecurangan tidak dapat ditoleransi.

mendeteksi dan mencegah kecurangan di era digital:  strategi  melindungi organisasi dari ancaman fraud                            sumateraekspres.id - kecurangan atau fraud telah menjadi tantangan serius bagi organisasi di seluruh dunia, termasuk di indonesia.
di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, perilaku tidak jujur dalam dunia keuangan, pemerintahan, maupun aktivitas bisnis semakin kompleks dan sulit terdeteksi.
baca juga:kilang pertamina plaju raih hasil positif surveillance audit, tegaskan komitmen tata kelola berintegritas
baca juga:serahkan akses siskeudes, langkah awal audit dana desa
fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga merusak reputasi, menurunkan kepercayaan publik, dan mengancam keberlangsungan suatu organisasi.
dalam lima tahun terakhir, para peneliti dan praktisi audit telah memberikan perhatian khusus untuk memahami pola fraud serta mengembangkan strategi pendeteksian dan pencegahan yang lebih efektif dan relevan dengan perubahan zaman.
menurut association of certified fraud examiners (acfe) report 2020–2024, rata-rata kerugian organisasi akibat fraud mencapai 5% dari total pendapatan setiap tahun. lebih dari 60% kecurangan baru terungkap setelah berlangsung selama lebih dari 12 bulan.
hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar dalam sistem pengendalian internal dan mekanisme audit yang seharusnya menjadi benteng utama mencegah fraud sejak awal.
betri (2021) menegaskan bahwa fraud sering kali terjadi bukan hanya karena ada individu yang berniat jahat, tetapi karena organisasi menyediakan peluang baik melalui lemahnya pengawasan maupun kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi akuntansi.
faktor penyebab fraud telah lama dijelaskan melalui teori fraud triangle oleh donald cressey yang meliputi tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).
betri (2021) dalam penelitiannya di sektor pemerintahan menjelaskan bahwa tekanan ekonomi akibat lingkungan kerja yang tidak stabil dan tuntutan hidup menjadi pemicu utama seseorang melakukan manipulasi data anggaran.
peluang muncul ketika organisasi tidak memiliki pemisahan tugas yang jelas, sistem audit internal lemah, dan dokumentasi transaksi mudah dimanipulasi.
rasionalisasi muncul dari adanya pola pikir pembenaran diri seperti anggapan bahwa tindakan tersebut hanyalah meminjam uang perusahaan atau bagian dari hak yang tertunda.
fraud triangle kemudian berkembang menjadi fraud diamond yang menambahkan unsur kemampuan (capability) dari pelaku.
dalam penelitian betri (2022) pada perusahaan sektor swasta, ditemukan bahwa pelaku fraud umumnya memiliki akses teknologi memadai dan pemahaman mendalam terhadap celah sistem informasi, sehingga mereka dapat melakukan manipulasi secara cerdas tanpa mudah terdeteksi.
beberapa pelaku bahkan memanfaatkan posisinya dalam organisasi sehingga mampu mengabaikan pengendalian internal yang seharusnya membatasi kejahatan tersebut.
dalam konteks yang lebih modern, fraud pentagon menambahkan unsur kelima yaitu arogansi (arrogance), yaitu sikap merasa kebal terhadap hukuman sehingga pelaku bertindak berani dan tidak takut terungkap.
perkembangan fraud di era digital telah membuat pola kejahatan semakin canggih. bukan hanya penggelapan kas, rekayasa laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset, tetapi juga cyber fraud seperti pencurian data, pembuatan transaksi fiktif melalui rekayasa sistem, serangan malware terhadap aplikasi perbankan, dan manipulasi biometrik untuk akses keuangan.
susanti & betri (2023) menemukan bahwa 45% perusahaan swasta di indonesia dalam tiga tahun terakhir pernah menghadapi ancaman fraud berbasis digital, terutama pada sistem pengadaan, aset tetap, dan persediaan barang.
kejahatan ini sulit terdeteksi tanpa pengawasan teknologi yang memadai.
untuk menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan audit berbasis teknologi mulai menjadi kebutuhan strategis.
teknologi seperti data analytics, kecerdasan buatan (ai), dan continuous auditing menjadi alat penting dalam mendeteksi transaksi tidak biasa atau pola penyimpangan yang menyimpang dari kebiasaan normal. albrecht et al.
(2022) menjelaskan bahwa penerapan data-driven auditing dapat meningkatkan efektivitas pendeteksian fraud hingga 55% lebih akurat dibandingkan audit berbasis sampling tradisional. auditor kini dituntut untuk mampu membaca ribuan hingga jutaan data transaksi secara cepat dengan bantuan algoritma pendeteksi anomali.
peningkatan pencegahan fraud melalui teknologi juga dibahas dalam penelitian betri (2023) yang dilakukan terhadap 20 perusahaan manufaktur di indonesia.
studi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan pemantauan transaksi berbasis real-time memiliki kemampuan lebih besar dalam mengidentifikasi penyimpangan persediaan dan kas perusahaan dibandingkan perusahaan yang masih melakukan kontrol secara manual.
dengan sistem terintegrasi, keputusan pengendalian dapat dilakukan lebih cepat sebelum kerugian membesar.
namun demikian, implementasi teknologi tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh pengendalian internal yang kuat.
sistem pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam mencegah pelanggaran prosedur dan mendorong disiplin pelaporan keuangan.
dalam penelitian betri (2022) disimpulkan bahwa kebijakan pemisahan fungsi, otorisasi berlapis, rekonsiliasi berkala, serta pengawasan internal yang independen dapat mengurangi peluang terjadinya fraud hingga 40%. pengendalian internal yang lemah ibarat memberi peluang besar bagi individu yang memiliki niat melakukan hak yang bukan miliknya.
selain pengendalian internal, budaya organisasi memiliki peran besar dalam membentuk perilaku karyawan. budaya yang mengedepankan kejujuran, integritas, dan etika kerja yang kuat akan menurunkan niat melakukan fraud.
pentingnya tone at the top atau keteladanan pimpinan menjadi aspek kunci yang tidak dapat diabaikan.
dalam penelitian betri (2024) ditemukan bahwa pimpinan yang menunjukkan komitmen terhadap integritas melalui kebijakan transparansi, keterbukaan terhadap audit, dan hukuman tegas kepada pelaku fraud, mampu menurunkan rasionalisasi karyawan untuk berbuat curang.
pimpinan harus menjadi contoh nyata bahwa kecurangan tidak dapat ditoleransi.
upaya pencegahan fraud juga harus memberikan ruang bagi karyawan untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut.
sistem pelaporan internal atau whistleblowing system menjadi saluran yang sangat penting untuk mendeteksi fraud yang tidak tersentuh auditor atau pimpinan.
berdasarkan acfe, 42% kasus fraud terungkap melalui laporan karyawan dan orang dalam.
namun efektivitas sistem ini hanya dapat tercapai jika pelapor dilindungi dari intimidasi dan risiko pemecatan. oleh karena itu, organisasi perlu membuat kebijakan yang melindungi kerahasiaan pelapor serta memberikan penghargaan atas partisipasi mereka dalam menjaga integritas perusahaan.
selain strategi internal perusahaan, faktor eksternal seperti penegakan hukum dan regulasi pemerintah turut menentukan keberhasilan pencegahan fraud.
pelaku yang mendapat hukuman ringan cenderung tidak memberi efek jera sehingga menimbulkan risiko pengulangan. karena itu, lembaga pengawas pemerintah, auditor eksternal, dan aparat penegak hukum harus membangun sinergi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.
pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang mengatur cyber security, pengelolaan aset negara, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan.
dalam dunia audit profesional, peningkatan kompetensi auditor menjadi sangat penting. auditor harus mengikuti perkembangan teknologi dan memiliki keterampilan membaca data besar (big data).
pelatihan bersertifikat, seperti certified fraud examiner (cfe), serta program peningkatan kompetensi digital wajib menjadi prioritas lembaga pendidikan dan organisasi profesi. auditor yang tidak mampu memanfaatkan teknologi berisiko tertinggal dan membuat fraud semakin sukar terdeteksi.
fraud tidak hanya mengancam organisasi besar. usaha kecil dan menengah (ukm) justru lebih rentan karena keterbatasan sumber daya dalam menerapkan pengendalian internal yang kuat.
penelitian lima tahun terakhir menunjukkan banyak ukm yang gagal bertahan karena fraud internal seperti penggelapan kas oleh karyawan atau pemilik usaha sendiri.
maka dari itu, edukasi dan pendampingan terkait pengendalian internal sederhana seperti pencatatan transaksi yang akurat dan pemantauan kas harian perlu diberikan kepada pelaku usaha mikro.
kecurangan bukanlah sesuatu yang dapat hilang sepenuhnya, karena selalu ada risiko manusia melakukan tindakan tidak jujur.
namun risiko tersebut dapat dikendalikan dengan tepat. pencegahan yang bersifat proaktif harus menjadi prioritas utama dibandingkan hanya mengandalkan deteksi setelah kerugian terjadi.
seperti yang ditegaskan betri (2024), keberhasilan pencegahan fraud terletak pada konsistensi seluruh elemen organisasi dalam menjaga integritas, bukan hanya pada keberadaan sistem dan teknologi yang canggih.
masa depan pengendalian fraud akan semakin mengarah pada pemanfaatan kecerdasan digital.
namun teknologi secanggih apa pun tetap membutuhkan manusia yang beretika untuk menjalankannya. oleh karena itu, membangun karakter dan etika setiap individu tetap menjadi inti dalam upaya pencegahan fraud yang berkelanjutan. integritas tidak bisa digantikan oleh teknologi. 
dengan demikian, mendeteksi dan mencegah kecurangan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan komitmen, strategi terpadu, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.
baca juga:sudah diaudit bpk dan jadi temuan, celetuk wako lubuk linggau soal anggaran suvenir dprd mencapai rp2,7 miliar
baca juga: inspektorat lakukan audit, pemkot palembang tunda revitalisasi gedung pasar 16 ilir, ini penjelasannya 
pengendalian internal yang kuat, penggunaan teknologi audit modern, sistem pelaporan yang aman, serta budaya organisasi yang berlandaskan integritas adalah kombinasi yang harus diterapkan secara konsisten.
organisasi yang mampu mengendalikan fraud akan memiliki keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepercayaan publik untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.(*)