BPOM Gelar Forum Konsultasi Publik Sertifikasi CDOB untuk Perkuat Distribusi Obat Aman dan Bermutu

Reporter: Dody Suryawan |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 30 May 2025 - 20:45

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Mimin Jiwo Winanti memberikan paparan ttg sertifikasi CDOB - Foto:dody---

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman, berkualitas, dan terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan publik dan memperkuat tata kelola distribusi farmasi nasional.

Forum yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (28/5/2025) ini dibuka oleh Rita Mahyona, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan forum tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi, terutama di sektor pengawasan distribusi obat.

“Forum ini adalah landasan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi yang transparan,” ujar Rita di hadapan para peserta.

Peningkatan Pelayanan Publik Sesuai Amanat UU

BPOM memastikan bahwa semua langkah pembenahan layanan publik ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta sejalan dengan Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan.

Peraturan tersebut menetapkan mekanisme dan standar layanan Sertifikasi CDOB, sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk menjamin distribusi obat yang aman.

Sertifikasi Dipersingkat, Dokumen Disederhanakan

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021, lembaga ini telah melakukan berbagai penyederhanaan prosedur sertifikasi. Di antaranya adalah:

- Waktu penyelesaian proses sertifikasi dipercepat dari 54 hari kerja menjadi 49 hari kerja

bpom gelar forum konsultasi publik sertifikasi cdob untuk perkuat distribusi obat aman dan bermutu                            jakarta, sumateraekspres.id – dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman, berkualitas, dan terdistribusi secara merata di seluruh wilayah indonesia, badan pengawas obat dan makanan (bpom) menggelar forum konsultasi publik (fkp) mengenai sertifikasi cara distribusi obat yang baik (cdob).

kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan publik dan memperkuat tata kelola distribusi farmasi nasional.
forum yang berlangsung di jakarta pada rabu (28/5/2025) ini dibuka oleh rita mahyona, deputi bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif bpom.
baca juga:toyota land cruiser fj40, simbol keperkasaan yang tak terkikis zaman
baca juga:kembangkan bakat anak di dunia pegeant 
ia menekankan bahwa pelaksanaan forum tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi, terutama di sektor pengawasan distribusi obat.
    “forum ini adalah landasan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi yang transparan,” ujar rita di hadapan para peserta.
peningkatan pelayanan publik sesuai amanat uu
bpom memastikan bahwa semua langkah pembenahan layanan publik ini mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta sejalan dengan peraturan badan pom nomor 28 tahun 2022 tentang standar pelayanan.
peraturan tersebut menetapkan mekanisme dan standar layanan sertifikasi cdob, sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk menjamin distribusi obat yang aman.
baca juga:pembinaan keahlian smk harus searah dudi
baca juga:kemenag evaluasi dana bos madrasah, pengunaan harus transparan dan tepat sasaran 
sertifikasi dipersingkat, dokumen disederhanakan
sebagai bagian dari penyesuaian terhadap peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan peraturan bpom nomor 10 tahun 2021, lembaga ini telah melakukan berbagai penyederhanaan prosedur sertifikasi. di antaranya adalah:
-    waktu penyelesaian proses sertifikasi dipercepat dari 54 hari kerja menjadi 49 hari kerja
-    waktu pelaksanaan corrective and preventive action (capa) oleh pedagang besar farmasi (pbf) kini hanya dua kali 40 hari kerja
-    penyederhanaan sejumlah persyaratan dokumen
rita menyebutkan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen bpom dalam menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan masyarakat.
baca juga:alexandre christie sport chrono man band, simbol maskulinitas, teknologi, dan gaya dalam satu perangkat
baca juga:tiket ka rajabasa ludes sampai akhir juni
kolaborasi jadi kunci sukses implementasi
mimin jiwo winanti, direktur pengawasan distribusi dan pelayanan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor (onpp) bpom, turut menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan cdob sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.
    “kami tidak bisa berjalan sendiri. masih banyak tantangan di lapangan, seperti sdm yang belum merata, infrastruktur, dan sistem pendukung. oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci,” tegasnya.
mimin juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas kendala yang dihadapi di berbagai daerah.
baca juga:produksi suzuki fronx di indonesia dimulai!, siap perkuat pasar otomotif
baca juga:pln uip sumbagsel perkuat sinergi dengan pangdam ii/sriwijaya
integrasi sistem data antara bpom dan kemenkes
dalam forum ini, bpom juga memaparkan salah satu capaian terbaru, yakni integrasi data antara kementerian kesehatan dan bpom.
proses perizinan pbf kini mulai berjalan melalui platform satu sehat kemenkes dan dihubungkan dengan satu data bpom.
meski masih dalam tahap penyesuaian, integrasi ini diharapkan akan memperlancar proses sertifikasi dan perizinan usaha di sektor farmasi.
apresiasi untuk stakeholder: iai dan gp farmasi
bpom memberikan apresiasi kepada gabungan perusahaan farmasi indonesia atas inisiatif asistensi regulasi yang telah diselenggarakan di tiga kota besar, yaitu jakarta, surabaya, dan semarang.
dukungan juga datang dari ikatan apoteker indonesia (iai) yang aktif mendorong peningkatan kompetensi melalui program smart cdob, yakni pelatihan distribusi obat yang baik bagi para apoteker.
    “fkp ini bukan hanya ajang diskusi, tetapi wadah kemitraan antara pemerintah, industri, dan masyarakat.
kami terbuka terhadap masukan yang akan menyempurnakan proses sertifikasi ke depan,” kata mimin.
baca juga:jeep gladiator, kombinasi gahar antara jiwa petualang dan kekuatan angkut pickup
baca juga:kepergok warga saat mencuri kabel listrik, pencuri ini ngaku nyabu dulu sebelum beraksi
komitmen bpom: layanan publik semakin progresif
sebagai penutup, bpom menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di sektor farmasi, khususnya melalui sertifikasi cdob.
lembaga ini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi demi membangun sistem distribusi obat nasional yang lebih handal, efisien, dan terstandar secara nasional maupun internasional.