Pengamat Kebijakan Publik Ingatkan Efek Domino Pengurangan TKD Bisa Sampai Shutdown, Ini Dampaknya

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 12 Oct 2025 - 17:52

Drs Bagindo Togar Butar Butar - Foto: ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Kebijakan tak populis yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengurangi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dikhawatirkan akan memicu terjadi efek domino dan tak menutup kemungkinan terjadinya shutdown oleh pemerintah daerah (pemda).

Pandangan ini disampaikan pengamat kebijakan publik Sumsel dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Drs Bagindo Togar Butar-Butar, yang mengkhawatirkan bakal terhentinya Sebagian besar operasional pemerintahan akibat ketiadaan anggaran termasuk untuk pembangunan.

Istilah shutdown bukan berarti pemerintahan benar-benar berhenti total, melainkan terjadinya penurunan drastis dalam aktivitas dan operasional pemerintahan seperti yang saat ini berlaku di negara adidaya Amerika Serikat (AS) dibawah pimpinan Presiden Donald Trump.

"Dampak dari pengurangan TKD ini dikhawatirkan akan membuat pemerintah daerah memilih shutdown. Shutdown itu artinya kegiatan bisa berkurang atau bahkan terhenti. Operasi pembangunan bisa terganggu," sebut Bagindo yang dimintai tanggapannya terkait hal ini, kemarin (12/10).

Dikatakannya penyebab utama kondisi ini karena pemerintah pusat dinilainya terlalu ambisius menjalankan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang menyedot banyak anggaran.

"Ada tiga hal besar yakni proyek MBG, proyek Danantara, dan Koperasi Merah Putih. Semuanya membutuhkan dana besar. Akibatnya, dana untuk daerah dikurangi untuk membiayai proyek-proyek ambisius tersebut," sebut pengamat publik yang dikenal kerap berbicara blak-blakan terkait kebijakan pemerintah ini.

Togar menyebut langkah ini ibarat "aneksasi terhadap kepentingan daerah", di mana daerah kehilangan otonomi fiskalnya karena harus menanggung beban yang seharusnya ditanggung pusat.

Dia lantas menyoroti kebijakan yang mewajibkan pemerintah daerah membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari APBD, bukan dari APBN. "Pemerintah pusat tidak konsekuen. P3K itu seharusnya dibiayai oleh pusat, bukan dibebankan ke daerah. Ini berat sekali bagi keuangan daerah," katanya.

Lebih jauh, Togar menghitung beban tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun di satu provinsi. "Bayangkan, kalau satu daerah punya ribuan P3K, gajinya rata-rata lebih dari tiga juta rupiah. Dalam setahun, beban itu bisa mencapai ratusan miliar. Ini sangat memberatkan," ungkapnya.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah menunda penyesuaian gaji P3K hingga ada kejelasan dari pemerintah pusat.

pengamat kebijakan publik ingatkan efek domino pengurangan tkd bisa sampai shutdown, ini dampaknya                            palembang, sumateraekspres.id – kebijakan tak populis yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengurangi transfer keuangan daerah (tkd) dikhawatirkan akan memicu terjadi efek domino dan tak menutup kemungkinan terjadinya shutdown oleh pemerintah daerah (pemda).
pandangan ini disampaikan pengamat kebijakan publik sumsel dari forum demokrasi sriwijaya (fordes), drs bagindo togar butar-butar, yang mengkhawatirkan bakal terhentinya sebagian besar operasional pemerintahan akibat ketiadaan anggaran termasuk untuk pembangunan.
istilah shutdown bukan berarti pemerintahan benar-benar berhenti total, melainkan terjadinya penurunan drastis dalam aktivitas dan operasional pemerintahan seperti yang saat ini berlaku di negara adidaya amerika serikat (as) dibawah pimpinan presiden donald trump. 
"dampak dari pengurangan tkd ini dikhawatirkan akan membuat pemerintah daerah memilih shutdown. shutdown itu artinya kegiatan bisa berkurang atau bahkan terhenti. operasi pembangunan bisa terganggu," sebut bagindo yang dimintai tanggapannya terkait hal ini, kemarin (12/10).
baca juga:dana transfer daerah dipangkas menkeu purbaya, ini besaran tunjangan sertifikasi guru 2026 nanti
baca juga:bikin sewot daerah, dampak pengurangan dana transfer dari pusat, se-sumsel kehilangan triliunan rupiah
dikatakannya penyebab utama kondisi ini karena pemerintah pusat dinilainya terlalu ambisius menjalankan berbagai proyek strategis nasional (psn) yang menyedot banyak anggaran. 
"ada tiga hal besar yakni proyek mbg, proyek danantara, dan koperasi merah putih. semuanya membutuhkan dana besar. akibatnya, dana untuk daerah dikurangi untuk membiayai proyek-proyek ambisius tersebut," sebut pengamat publik yang dikenal kerap berbicara blak-blakan terkait kebijakan pemerintah ini.
togar menyebut langkah ini ibarat "aneksasi terhadap kepentingan daerah", di mana daerah kehilangan otonomi fiskalnya karena harus menanggung beban yang seharusnya ditanggung pusat. 
dia lantas menyoroti kebijakan yang mewajibkan pemerintah daerah membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k) dari apbd, bukan dari apbn. "pemerintah pusat tidak konsekuen. p3k itu seharusnya dibiayai oleh pusat, bukan dibebankan ke daerah. ini berat sekali bagi keuangan daerah," katanya.
lebih jauh, togar menghitung beban tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun di satu provinsi. "bayangkan, kalau satu daerah punya ribuan p3k, gajinya rata-rata lebih dari tiga juta rupiah. dalam setahun, beban itu bisa mencapai ratusan miliar. ini sangat memberatkan," ungkapnya.
baca juga:dana transfer berkurang, optimalkan sektor pkb, gubernur deru: malu lewat jalan bagus kalau tidak bayar pajak
baca juga:dana transfer umum sumsel rp16,65 t, pemprov dan 7 daerah dapat alokasi di atas rp1t
ia menyarankan agar pemerintah daerah menunda penyesuaian gaji p3k hingga ada kejelasan dari pemerintah pusat. 
"sebaiknya ditunda dulu. jangan dipaksakan sebelum ada keputusan yang lebih adil. pemerintah pusat harus mengalah dan mengkaji ulang kebijakan pengurangan tkd ini," imbuhnya.
dua langkah penting perlu dilakukan pemerintah pusat untuk mencegah "shutdown" berkepanjangan. pertama, mengembalikan besaran tkd seperti semula tanpa pengurangan. 
kedua, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dan mengeksploitasi potensi sumber daya yang ada.
"semisal dana bagi hasil (dbh) migas perlu dinaikkan. dari 10 persen bisa dinaikkan menjadi 15 persen atau lebih. provinsi seperti musi banyuasin (muba) punya potensi besar dari migas, dan hasilnya seharusnya bisa kembali lebih banyak ke daerah," ujarnya.
baca juga:cek besaran dana transfer tpg tw 1, jika tak sesuai gaji pokok, ini yang harus dilakukan
baca juga:pengelolaan dana transfer, dukung pembangunan daerah
jika hal ini dilakukan, menurutnya, pemerintahan daerah bisa kembali berjalan normal. namun, bila tidak, maka shutdown operasional dan kegiatan pembangunan akan terus berlanjut. 
"kalau terus dibiarkan, kegiatan pembangunan hanya sebatas operasional rutin, tanpa ada peningkatan signifikan dalam infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya," jelasnya.
togar memperingatkan dampak lebih luas bila kebijakan ini diteruskan. "kalau ini berlarut-larut, bisa timbul keresahan di kalangan kepala daerah. mereka bisa membentuk gerakan seperti serikat kepala daerah untuk menuntut hak otonomi fiskal yang diambil pusat. ini bahaya, karena bisa memicu semangat menuju bentuk negara serikat," ucapnya dengan nada serius.
ia menilai langkah pemerintah pusat yang "menganeksasi" keuangan daerah adalah bentuk egoisme kebijakan, tergesa-gesa, dan tidak bijak. "egois dan terburu-buru, akhirnya tega mengorbankan pembangunan di daerah. pemerintahan bisa lumpuh karena kebijakan seperti ini," tegas togar.
baca juga:dana transfer untuk apbd dikurangi, dana perjalanan dinas dipangkas 50 persen
baca juga: asn telat gajian, dana transfer pusat baru masuk, pemda langsung proses
togar kembali menyerukan agar pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan tkd. 
"kalau tidak segera dikembalikan, pembangunan daerah akan stagnan. pemerintah harus bijak, kembalikan tkd seperti semula atau beri ruang bagi daerah untuk meningkatkan pad dan dbh-nya. hanya dengan cara itu, kita bisa menghindari shutdown pemerintahan yang lebih parah," pungkasnya.