Dana Transfer Berkurang, Optimalkan Sektor PKB, Gubernur Deru: Malu Lewat Jalan Bagus Kalau Tidak Bayar Pajak

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 06 Oct 2025 - 19:34

PENDAPATAN DAERAH: Gubernur Sumsel H Herman Deru memberikan keterangan kepada awak media, usai memimpin rakor optimalisasi pendapatan daerah di Griya Agung, Senin (6/10). -FOTO: IBNU HOLDUN/SUMEKS-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, berkurang cukup signigfikan. Rata-rata mencapai 39 persen, membuat pemerintah daerah harus putar otak untuk menutupi kekurangan anggaran dari perencanaan sebelumnya.

Meski begitu, Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM, menegaskan kondisi ini tidak boleh membuat pembangunan daerah stagnan. “Pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan,” ujarnya, Senin (6/10).

“Terutama melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata Herman Deru, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah, bertempat di Joglo Griya Agung, Palembang, siang kemarin.

Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar, adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan. Sebab dari 4 juta lebih kendaraan yang terdaftar, hanya sekitar 1 juta kendaraan yang rutin bayar pajak.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa wajib pajak tidak membayar? Ini soal sense of belonging. Pembangunan yang dinikmati semua orang, termasuk mereka yang tidak bayar pajak, itu dibangun dari uang pajak," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah daerah juga meminta data secara rinci untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan di wilayahnya. Pemprov Sumsel berkomitmen memberikan akses data yang diperlukan agar kebocoran penerimaan dapat diminimalisir.

"Kita punya sistem pengawasan seperti BPKP, BPK, dan APIB. Jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini," jelas Deru. Gubernur juga memberikan arahan khusus kepada kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak, tetapi juga mengoptimalkan peran BUMD.

"BUMD harus produktif dan bisa memberikan kontribusi nyata pada pendapatan asli daerah," pintanya. Menanggapi isu TKD yang disebut baru terealisasi sekitar 42 persen, Deru menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti uang daerah tidak beredar.

"Tender sudah selesai, proyek sudah jalan. Hanya pencairannya saja yang menunggu proses pembayaran kepada vendor. Jadi uangnya tetap berputar di lapangan," jelasnya. Dia menepis anggapan adanya penumpukan dana di kas daerah.

"Tidak ada penumpukan. Justru kita mengamankan dulu sektor wajib seperti pembayaran gaji PPPK dan ASN. Itu prioritas, bukan ditahan tanpa alasan," tambahnya. Gubernur juga tengah mengevaluasi pemutihan pajak kendaraan bermotor yang baru berjalan satu bulan.

dana transfer berkurang, optimalkan sektor pkb, gubernur deru: malu lewat jalan bagus kalau tidak bayar pajak                            palembang, sumateraekspres.id - transfer keuangan daerah (tkd) dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, berkurang cukup signigfikan. rata-rata mencapai 39 persen, membuat pemerintah daerah harus putar otak untuk menutupi kekurangan anggaran dari perencanaan sebelumnya. 
meski begitu, gubernur sumsel dr h herman deru sh mm, menegaskan kondisi ini tidak boleh membuat pembangunan daerah stagnan. “pembangunan tidak boleh berhenti. kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan,” ujarnya, senin (6/10).
“terutama melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,"  kata herman deru, usai rapat koordinasi (rakor) optimalisasi pendapatan daerah, bertempat di joglo griya agung, palembang, siang kemarin.
salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar, adalah pajak kendaraan bermotor (pkb). termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) dan pajak air permukaan. sebab dari 4 juta lebih kendaraan yang terdaftar, hanya sekitar 1 juta kendaraan yang rutin bayar pajak.
"ini menjadi perhatian kita bersama. mengapa wajib pajak tidak membayar? ini soal sense of belonging. pembangunan yang dinikmati semua orang, termasuk mereka yang tidak bayar pajak, itu dibangun dari uang pajak," tegasnya.
baca juga:bri sekayu gelar lunch gathering, dorong umkm naik kelas lewat edukasi pajak dan keuangan
baca juga:kejari palembang terima setoran uang pengganti dari terpidana korupsi masjid sriwijaya dan perpajakan
dalam rapat tersebut, sejumlah daerah juga meminta data secara rinci untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan di wilayahnya. pemprov sumsel berkomitmen memberikan akses data yang diperlukan agar kebocoran penerimaan dapat diminimalisir.
"kita punya sistem pengawasan seperti bpkp, bpk, dan apib. jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini," jelas deru. gubernur juga memberikan arahan khusus kepada kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak, tetapi juga mengoptimalkan peran bumd.
"bumd harus produktif dan bisa memberikan kontribusi nyata pada pendapatan asli daerah," pintanya.  menanggapi isu tkd yang disebut baru terealisasi sekitar 42 persen, deru menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti uang daerah tidak beredar. 
"tender sudah selesai, proyek sudah jalan. hanya pencairannya saja yang menunggu proses pembayaran kepada vendor. jadi uangnya tetap berputar di lapangan," jelasnya. dia menepis anggapan adanya penumpukan dana di kas daerah.
"tidak ada penumpukan. justru kita mengamankan dulu sektor wajib seperti pembayaran gaji pppk dan asn. itu prioritas, bukan ditahan tanpa alasan," tambahnya. gubernur juga tengah mengevaluasi pemutihan pajak kendaraan bermotor yang baru berjalan satu bulan.
baca juga:serap aspirasi warga banyuasin, anggota dprd sumsel tekankan pentingnya bayar pajak untuk pembangunan
baca juga:80 hari pemutihan pajak di sumsel, hasil ini yang diharapkan gubernur herman deru
program ‘merdeka pajak” dimulai dari 17 agustus 2025, dan akan berakhir pada 17 desember 2025. disebutnya koordinasi antara kepolisian, dinas pendapatan, dan dukungan media massa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. 
"kita harus malu melewati jalan yang dibangun dari uang pajak, kalau kita sendiri tidak membayar pajak. ini soal moral dan rasa tanggung jawab warga negara," ucapnya mengingatkan. 
herman deru juga menegaskan adanya sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, terutama yang menggunakan jalan negara tanpa membayar kewajiban. "komisi di dpr sudah menegaskan hal itu, dan kita akan tindaklanjuti agar adil untuk semua pihak," pungkasnya.
melalui rakor ini, pemprov sumsel menargetkan adanya peningkatan kesadaran kolektif, sinergi antarinstansi, dan optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah agar pembangunan di sumatera selatan tetap berlanjut meskipun terjadi pengurangan transfer keuangan dari pusat.
kepala kanwil ditjen perbendaharaan (djpb) sumsel rahmadi murwanto, menuturkan bahwa pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menekan defisit apbn 2026 yang mencapai rp269 triliun. 
baca juga:4 insentif pemutihan pajak kendaraan sumsel 2025: semua tunggakan dihapus
baca juga: pemutihan pajak kendaraan bermotor di sumsel 2025: motor dengan tunggakan 5 tahun bisa ikut
dia menyebut bahwa daerah masih bisa mendapatkan dukungan pembangunan dengan strategi proaktif mengajukan program ke kementerian teknis. rahmadi menjelaskan bahwa beberapa pos anggaran terpangkas cukup dalam, di antaranya dbh sebesar -71,7 persen dan dak fisik -83,6 persen. 
“namun, dak non-fisik justru meningkat 2,6 persen, yang dapat dimanfaatkan untuk program pendidikan dan kesehatan daerah,” katanya.
ketua komisi iv dprd sumsel h yansuri ssos mm, menilai peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga ke tingkat bawah. dicontohkannya beberapa kabupaten di pulau jawa sukses meningkatkan pendapatan pajak melalui kolaborasi lintas perangkat pemerintahan.
di sumsel terdapat sekitar 4,5 juta kendaraan bermotor, namun baru sekitar 30 persen wajib pajak yang aktif membayar pajak. “kalau yang membayar pajak kendaraan bisa bertambah 30 persen lagi, atau sekitar separuh dari jumlah keseluruhan, saya yakin apbd sumsel tidak akan terganggu meski terjadi pengurangan dana transfer dari pusat," ujarnya.
strategi yang bisa diterapkan, dengan melibatkan kepala desa,  ketua rt ataupun rw dalam proses penagihan pajak kendaraan bermotor. peran mereka dinilai strategis karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi lingkungan sekitar.
"ketua rt dan rw bisa diberi peran membantu menagih pajak kendaraan, dengan imbalan berupa upah pungut (up). jika sistem ini berjalan baik, maka kesadaran masyarakat meningkat, penerimaan pajak bertambah, dan daerah akan memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri," tutupnya.