PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Alwis Gani mengungkapkan, Pemprov tengah menyiapkan program pembinaan bagi pelajar yang bermasalah. Program ini merupakan inisiatif Gubernur Sumsel H Herman Deru dan telah didiskusikan dengan Menteri Pendidikan Nasional.

Program pembinaan yang  akan dijalankan ini berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Jawa Barat. Jika KDM menerapkan pembinaan dalam bentuk barak militer, Pemprov Sumsel justru akan mengusung metode yang lebih moderat, berbasis kegiatan kepanduan.

“Gubernur sudah bicara dengan Mendikdasmen. Kita di Sumsel akan kombinasikan, dengan pendekatan kepanduan dan dilakukan di tempat kepanduan pramuka di Gandus,” jelas Alwis, kemarin  (7/6), usai penyembelihan hewan kurban di halaman sekretariat DPD Gerindra Sumsel. 

Ia menambahkan, unsur pembinanya nanti gabungan antara polisi, TNI, dan pramuka. Menurut Alwis, Komisi V DPRD Sumsel sangat mendukung rencana tersebut. Ia berharap program ini mampu menekan angka kenakalan remaja seperti tawuran, balapan liar, dan kebut-kebutan di jalan yang semakin marak terjadi. 

“Kami dari Komisi V mendorong penuh agar ini segera terlaksana. Kita berharap dengan pembinaan ini, pelajar bisa diarahkan lebih positif dan disiplin,” tambahnya. Ia menilai, infrastruktur pendidikan di Sumsel sudah tergolong baik.

BACA JUGA:Panen Raya Terong di Lapas Muara Enim, Bukti Sukses Pembinaan Kemandirian Warga Binaan

BACA JUGA:Kaji Pola Pembinaan Anak Nakal, Dalam Program Retret, Pemkot Siapkan Anggaran

Yang bermasalah adalah karakter anak-anak. “Anak-anak zaman sekarang cenderung kurang menghargai orang tua, bahkan nilai-nilai kesopanan mulai pudar,” ungkapnya.  Dari sisi pendanaan, Alwis menyatakan tidak ada hambatan besar. Pemprov  Sumsel berencana mengalihkan anggaran dari pos yang dianggap kurang mendesak ke program pembinaan ini. 

Selain itu, kolaborasi dengan kabupaten/kota juga akan dilakukan, termasuk pemanfaatan anggaran rutin pramuka yang sudah diatur oleh undang-undang. “Kita bisa titip anggaran di Pramuka atau Dinas Pendidikan. Tapi tentu harus ada mitigasi yang matang, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah seperti kekurangan makan atau logistik,” katanya.

Terkait waktu pelaksanaan, Alwis menjelaskan bahwa kemungkinan besar program ini baru bisa dimulai setelah adanya anggaran perubahan (APBD Perubahan). Saat ini, Komisi V masih menunggu hasil mitigasi awal dari Dinas Pendidikan. “Kapan mulai? Belum pasti. Tapi kita lihat dulu hasil kajian dari dinas, berapa jumlah anak yang akan ikut, berapa lama, dan apa saja kebutuhannya. Komisi Perlindungan Anak Daerah juga harus dilibatkan,” pungkas Alwis. 

Terkait kurban di secretariat Gerindra Sumsel, Alwis menambahkan ada 10 sapi yang disembelih. Lalu dibagikan dalam bentuk 2.500 kantong daging kepada masyarakat. “Pendistribusian dilakukan secara terstruktur melalui 18 kecamatan di Kota Palembang oleh kawan-kawan PAC dan ranting,” jelasnya.