PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel gelar Penganugerahan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Sumsel. Ini ajang yang menjadi tolok ukur kualitas pelayanan administrasi kependudukan di setiap kabupaten/kota.

Acara ini dihadiri Gubernur, para bupati dan wali kota, kepala OPD, serta seluruh jajaran Disdukcapil se-Sumsel.

Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM, menegaskan, pelayanan data kependudukan merupakan aspek paling penting dalam tata kelola administrasi pemerintahan. “KTP data paling fundamental. Ketika data penduduk tidak valid, seluruh sistem pelayanan publik akan terganggu,” tegasnya di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, kemarin. 

Ia mengingatkan, persoalan layanan kependudukan bukan hanya ditentukan oleh kinerja instansi. Tapi juga kesadaran masyarakat itu sendiri. Menurutnya, masih banyak warga yang baru membuat KTP ketika sudah terdesak. Padahal perekaman KTP-el wajib dilakukan saat memasuki usia 17 tahun. Kurangnya kesadaran inilah yang sering menimbulkan permasalahan data, terlebih saat memasuki momentum pemilu. 

“Kita ingin masyarakat membuat KTP karena kebutuhan administrasi jangka panjang, bukan hanya karena mau pileg atau pilkada,” ujarnya. Oleh sebab itu, kompetisi inovasi pelayanan publik ini dinilai penting untuk mendorong setiap Disdukcapil menghadirkan strategi pelayanan langsung di lapangan. Gubernur juga minta semua bupati dan wali kota di Sumsel memberi perhatian serius.

BACA JUGA:Pemkab Muba Perkuat Layanan Administrasi Kependudukan, Kecamatan Lais Terima Perangkat Rekam KTP-el Baru

BACA JUGA:Permudah Layanan Kependudukan, Operasikan ADM di Kantor Disdukcapil OKU Timur

Sebab, persoalan warga tanpa KTP bisa merusak akurasi data kependudukan secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan baik. Ia mencontohkan pentingnya sosialisasi wajib KTP ke sekolah-sekolah. Program jemput bola ke SMA/SMK dinilai efektif mencegah munculnya warga usia dewasa yang belum memiliki identitas diri. “Kadang sosialisasi baru muncul saat pileg karena ada kebutuhan. Seharusnya ini dilakukan sejak jauh hari. Kalau kita datangi sekolah-sekolah dan ingatkan, itu bagian dari pelayanan,” tegasnya.

Kepala Disdukcapil Sumsel, Wahyu Kurniawan mengatakan, selain kompetisi, kemarin ada juga penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan antara Bapenda Sumsel dengan RSUD Siti Fatimah dan Disdukcapil Sumsel. Ini bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan administrasi kependudukan. “Disdukcapil  pilar utama dalam seluruh pelayanan publik. Semakin baik kualitas datanya, semakin baik pula semua layanan pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Wahyu, peserta kompetisi berasal dari seluruh daerah. Penilaian dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, hingga penyajian dokumen inovasi. Tujuannya untuk mengetahui kualitas pelayanan di setiap daerah sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai langsung. “Sasarannya agar layanan terus berkembang dan mampu masuk dalam Top 99 Nasional,” tambahnya.

Mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zainuddin, yang hadir dalam acara kemarin menegaskan,  Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharapkan dapat dipergunakan lebih luas dalam berbagai layanan, termasuk BPJS Kesehatan. Menurutnya, integrasi data berbasis NIK menjadi fondasi digitalisasi pelayanan publik di Indonesia.

BACA JUGA:Layanan Kependudukan Hadir di Mall, Dalam Program Dukcapil On The Spot

BACA JUGA:Libur Lebaran, Dukcapil Tetap Buka Pelayanan Kependudukan

Dalam penganugerahan tersebut, tiga daerah berhasil meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Disdukcapil Sumsel. Yakni  Disdukcapil Kota Pagaralam, Disdukcapil Prabumulih, dan Disdukcapil Lahat. Sementara kategori Top Tiga Inovator diraih oleh Muara Enim, OKU Selatan, dan OKI. Penghargaan lainnya diberikan kepada Palembang, Lubuk Linggau, Pagaralam, Lahat,  Ogan Ilir, dan Prabumulih. Ajang ini diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh Disdukcapil untuk terus berinovasi demi pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat Sumatera Selatan.