PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Isu ketahanan pangan dan energi menjadi fokus pemerintah dimasa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Agar sejalan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti didaerah dalam program pembangunan ataupun peningkatan ekonomi.  Apalagi  ditengah efesiensi anggaran, dan masih bergantungnya kekuatan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pusat. 

Kepala DJPb Sumsel, Rahmadi Murwanto dalam Kemenkeu Corpu Open Class Deseminasi KFR 2024 dengan Tema Ketahanan Pangan : Isu Nasional Solusi Lokal yang dilaksanakan melalui daring menyampaikan, 3 hal berkaitan dengan tantangan pembangunan di Sumsel, perkembangan ekonomi regional Sumsel dan kinerja APBN serta APBD Pemprov Sumsel. ‘’Tantangan dilihat dari besaran target Pemprov Sumsel pada 2024 dari 8 target  3 Target tidak tercapai,’’ kataya.

Dikatakan,  3 target yang belum tercapai ini masih sejalan dengan harapan, yaitu pertumbuhan ekonomi dari target 5,74 persen terealisasi 5,03 persen, inflasi dari target 2,5 persen plus minus 1 terealisasi 1,2 persen, dan ratio dari target 0,324 realisasi 0,331. ‘’Walau belum mencapai targer, pertumbuhan ekonomi Sumsel 5,03 persen cukup positif, " katanya.

Namun, dari 8 target 5 diantaranya tercapai menunjukkan sebenarnya ini sudah  cukup bagus. "Dari sini kita bisa melihat memang ada tantangan ekonomi di Sumsel. Pertama konsentrasi ekonomi (ketergantungan ) ini tentu akan menimbulkan masalah ketika sektor tersebut memburuk, seperti tambang dan perkebunan yang akan sangat bergantung pada harga komoditi. Jika harga turun akan menjadi masalah, kalau harga membaik ekonomi membaik. Sumsel rentan terhadap harga komoditi global," sebutnya.

BACA JUGA:Tak Tahu Diri, Diberikan Tumpangan Menginap Malah Curi Motor yang Menumpangi, Begini Kejadiannya

BACA JUGA:Kawal Harga Gabah Sesuai HPP, Di Lapangan Cuma Dihargai Rp5.100 per Kg

Mengurangi ketergantungan terhadap harga komoditi dipasar global yang akan banyak berpengaruh pada penerimaan pajak di Sumsel. "Maka pemerintah daerah harus serius perlu pengembangan hilirisasi Perkebunan, Pertanian dan pertambangan. Setidaknya fokus pada ini dulu," cetusnya.

Kedua, hampir semua Pemda untuk penggalian pendapatan asli daerah belum optimal, dan masih bergantung pada transfer pusat. "UMKM belum menjadi bagian yang mendukung sektor yang ada, dan lebih banyak di sektor kuliner serta belum menjadi tumpuan perekonomian nasional," ujarnya.

Dari sisi tantangan sosial kependudukan masih ada kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan khususnya didaerah terpencil. Lalu, tingkat pengangguran meskipun turun tetapi tantangannya menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. "Pengangguran terjadi di tingkat pendidikan perguruan tinggi karena belum mix match antara kebutuhan lapangan kerja dan pendidikan yang ada," katanya. 

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penurunan kemiskinan berjalan lambat, stunting dan ketahanan pangan prevalensi stunting yang masih tinggi menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. ‘’Tingkat kemiskinan tinggi di pedesaan," ujarnya. 

Tantangan ekonomi lainnya, yaitu perubahan iklim dan lingkungan, ketahanan energi dan SDA, stabilitas sosial, dan keamanan, dan digitalisasi dan inovasi teknologi.  ‘’Sedangkan Kinerja APBN wilayah Sumsel dalam tren positif baik dari sisi pendapatan maupun belanja,’’ ujarnya.

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Gelar Gerakan Pangan Murah, Sediakan Sembako Terjangkau Jelang Ramadan dan Idulfitri

BACA JUGA:Pemkab PALI Gelar Gerakan Pangan Murah

Pendapatan negara di Sumsel meningkat utamanya dipengaruhi seluruh jenis penerimaan tercapai diatas target. Pajak tumbuh 7,34 persen (2023-2024) pada sektor menengah dan kebawah.  "PNBP tercapai diatas target di dorong peningkatan Layanan, Perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan di BLU dan satker," paparnya.