PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Dalam Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumsel, kemarin, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Made Indrawan, menyoroti salah satu isu penting, yakni kondisi petani yang tengah menghadapi tantangan menjelang panen raya. Menurutnya, meskipun harga gabah telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, kenyataannya di lapangan petani hanya mampu menjual dengan harga sekitar Rp5.100 per kilogram.

“Kuota penyerapan oleh Bulog hanya 20 persen. Selain itu Satuan Tugas (Satgas) penyerapan gabah sudah terbentuk, tetapi surat keputusan (SK) belum ditandatangani. Kami minta agar SK ini segera diterbitkan supaya petani bisa mendapatkan harga gabah sesuai yang ditetapkan,” ujar Made. Panen raya sendiri diperkirakan berlangsung pada 1-5 April 2025.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru menjelaskan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 kerap disalahartikan. "Memang ada yang benar-benar menyerap gabah Rp6.500 per kilogram di sawah. Namun harus dipahami ada perbedaan antara gabah kering panen dan gabah kering giling. Untuk gabah kering giling dengan rendemen 65 persen, tentu harganya berbeda. Namun harga gabah di sawah ditetapkan Rp6.500 per kilogramnya,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawal kebijakan ini supaya petani mendapat keuntungan yang layak. “Kita awasi bersama, mulai dari Babinsa hingga Bhabinkamtibmas. Ini adalah bentuk hadiah besar dari Presiden RI, Prabowo Subianto bagi petani kita,” tambahnya.

BACA JUGA:Petani Sumsel Terpuruk, DPRD Soroti Harga Gabah Murah dan Minimnya Penyerapan BULOG

BACA JUGA:Tinjau Penyerapan di OKU Timur, Pinwil Bulog Sumsel-Babel Menargetkan Serapan 80 Ribu Ton Gabah Kering Panen

Dalam kesempatan yang sama, Herman Deru juga memaparkan berbagai capaian Sumatera Selatan di tahun 2024. Ia menegaskan laporan LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan akuntabilitas pemerintahan kepada DPRD. “Pada tahun pertama ini, kita telah meraih 36 penghargaan di berbagai bidang. Namun kami menyadari masih ada banyak hal perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, terdapat empat prioritas pembangunan tahun ini, yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Gubernur juga mengungkapkan indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif di Sumsel. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,03 persen, melampaui angka nasional sebesar 4,95 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,86 persen, lebih baik dibandingkan angka nasional 4,91 persen. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,97 persen, lebih baik dibandingkan 2023 yang mencapai 11,78 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 73,84 poin, meningkat dari 73,18 poin di tahun sebelumnya. Inflasi tetap terkendali di angka 1,20 persen, lebih baik dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,57 persen. Selain itu, Pemprov Sumsel juga telah menetapkan tujuh program kerja unggulan sepanjang tahun 2024. 

Di antaranya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan pangan, percepatan pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan BUMD dan pembiayaan UMKM, percepatan pengembangan transportasi dan konektivitas regional, peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan regulasi, serta pengembangan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, mengatakan pihaknya akan membentuk pansus untuk mrmbahas LKPJ Gubernur.